Gubernur Pertanyakan Berhentinya Operasional JOB Tomori

JOB Tomori

Palu, Jurnalsulteng.com - Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola mempertanyakan berhentinya operasional Joint Operating Body Pertamina-Medco E&P Tomori Sulawesi (JOB Tomori) tanpa sepengetahuan Pemprov Sulteng.

"Itu telah disampaikan gubernur saat kunjungan perwakilan SKK Migas Kalimantan-Sulawesi di kantor gubernur pada 9 Agustus 2016," kata Kepala Biro Pembangunan dan Sumber Daya Alam (SDA) Kantor Gubernur Sulteng Yanmar Nainggolan, yang dilansir Antara.

Menurut Yanmart, saat menerima perwakilan SKK Migas, gubernur mengemukakan bahwa ia menerima informasi dari masyarakat soal berhentinya operasional JOB Tomori itu.

Selain itu gubernur juga berharap agar setiap kendala dan permasalahan dalam kegiatan di lapangan dapat disampaikan kepadanya sehingga dapat bisa dilaporkan kepada masyarakat dan pemerintah pusat.

"Izin untuk aktivitas awal dikeluarkan oleh pemerintah pusat, sehingga kurang koordinasi dan komunikasi dengan provinsi," ungkap Yanmar.

Sesuai informasi yang disampaikan perwakilan SKK Migas kepada gubernur terkait berhentinya aktivitas JOB Tomori di Sulteng adalah karena biaya operasional lebih tinggi dari harga jual gas di pasar.

"Itu menurut mereka, tapi pemda tidak pernah disurati tentang masalah tersebut," tambah Yanmar.

Pihak SKK Migas berjanji untuk segera menginformasikan perkembangan tersebut secara resmi namun sampai saat ini belum ada juga perkambangan informasi yang disampaikan kepada Pemprov, ujarnya.

JOB Tomori merupakan perusahaan yang memproduksi gas alam cair (Liquid Natural Gas/LNG) di wilayah Senoro Batui, Kabupaten Banggai, yang mulai berproduksi efektif pada tahun 2012.

Lapangan gas berhasil memasok gas ke fasilitas pengelola gas PT Donggi Senoro LNG (DSLNG). (***)

Source; Antara

Harga Minyak Anjlok Lagi di US$28 per Barel

Jakarta, Jurnalsulteng.com— Harga minyak mentah dunia kembali anjlok pada Rabu (10/2/2016) pagi ini. Berdasarkan data bloomberg, minyak mentah AS (WTI) berada di level $29,45 per barel. Sementara minyak mentah London (Brent) berada di posisi $31,02 per barel.

IEA, dalam laporan bulanannya, memperkirakan surplus minyak dunia akan lebih besar dari perkiraan sebelumnya pada semester pertama 2016.

Mencatat bahwa OPEC bertanggung jawab atas melimpahnya pasokan yang memukul pasar, menambahkan bahwa Arab Saudi, Irak dan pembebasan sanksi Iran “semua telah memperbesar keran” pada Januari.

“Dengan pasar sudah dibanjiri minyak, sangat sulit untuk melihat bagaimana harga minyak dapat naik secara signifikan dalam jangka pendek,” katanya.

“Dalam kondisi ini risiko jangka pendek ke sisi penurunan telah meningkat.” IEA mempertahankan pandangan bahwa pertumbuhan permintaan global “akan berkurang kembali jauh lebih banyak” di 2016 menjadi 1,2 juta barel per hari dari 1,6 juta barel per hari pada 2015.

Akhir bulan lalu, harga sempat mengalami reli didukung spekulasi bahwa Rusia — produsen minyak terbesar dunia — dan 13 negara dari Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) akan membahas pemotongan produksi terkoordinasi.

Namun IEA mengatakan bahwa “kemungkinan pemotongan terkoordinasi sangat rendah.” Matt Smith dari ClipperData mencatat bahwa laporan prospek jangka pendek Departemen Energi AS (DoE), juga dirilis Selasa, memberikan gambaran serupa atas pasar.

“Jadi kombinasi dari kedua laporan tersebut mungkin mengirim harga minyak mentah ke serendah 20-an dolar AS lagi,” katanya.

WTI pada Januari turun di bawah 28 dolar AS per barel untuk pertama kalinya sejak September 2003.

Produksi minyak OPEC rata-rata 31,6 juta barel per hari tahun lalu, meningkat 0,8 juta barel per hari dari 2014, dipimpin oleh kenaikan produksi di Irak dan Arab Saudi, menurut prospek energi jangka pendek DoE, Selasa.

EIA memperkirakan bahwa produksi minyak OPEC akan meningkat sebesar 0,7 juta barel per hari tahun ini dan 0,6 juta barel per hari pada 2017, dengan Iran berkontribusi untuk sebagian besar peningkatan.

EIA mengasumsikan bahwa pemotongan produksi kolaboratif antara anggota OPEC dan produsen utama lainnya tidak terjadi di periode proyeksi, karena produsen-produsen OPEC besar melanjutkan strategi untuk mempertahankan pangsa pasar.

Menteri Perminyakan Venezuela Eulogio Del Pino sedang melakukan tur produsen minyak untuk melobi tindakan guna menopang harga. Tidak ada kesepakatan yang dicapai dari pertemuan antara Arab Saudi dan Venezuela pada Minggu yang membahas topik pertemuan OPEC dan non-OPEC untuk mengatasi kemerosotan harga.(***)

Sumber; Aktual

Pertama dalam 12 Tahun, Harga Minyak Terjun Bebas

Ilustrasi

Jurnalsulteng.com- Harga minyak terjun bebas lebih dari enam persen ke posisi terendah untuk pertama kalinya sejak 12 tahun lalu.
Dipicu oleh lambatnya permintaan energi dari China dan Iran yang terus menambah pasokan minyak sehingga berdampak tertekannya harga minyak.

Harga minyak jenis West Texas Intermediate (WTI) ditutup di level US$31,41 per barel, turun US$1,75, atau 5,28 persen, setelah di awal perdagangan melorot ke US$31,88 per barel.

Dilansir dari CNBC, Selasa 12 Januari 2016, minyak Brent turun sebesar US$1,99 menjadi US$31,56 per barel, setelah jatuh ke level terendah sejak April 2004.

"Iran yangterus menambah pasokan membuat pedagang jadi berpikir panjang," kata Clayton Vernon, Ekonom Aquivia LLC di New Jersey.

Uni Eropa mengatakan pada Senin (11/1/2016) bahwa pencabutan sanksi terhadap Iran bisa segera datang, menyusul kesepakatan tahun lalu untuk mengekang program nuklir negara Timur Tengah itu.

Analis dari Goldman Sachs mengatakan harga minyak bahkan bisa saja mencapai US$20 per barel. Harga minyak telah jatuh lebih dari 70 persen sejak krisis dimulai pada pertengahan 2014 akibat melonjaknya produksi secara global.[***]

Sumber; Viva

Ditantang Kwik Kian Gie, Pemerintah 'Ngeles'

Sofyan Djalil

Jakarta, Jurnalsulteng.com- Pemerintah tak mau meladeni tantangan ekonom senior Kwik Kian Gie untuk membeberkan hitung-hitungan yang benar dalam menentukan harga jual Premium. Menko Perekonomian Sofyan Djalil justru menyebut hitungan Kwik tidak sesuai.

Kwik telah membuat hitungan yang agak rinci soal harga Premium. Agar fair, dia tidak menggunakan harga minyak dunia yang sedang anjlok saat ini yaitu sekitar 50 dolar AS per barel, tapi menggunakan patokan CIF alias cost, insurance, and freight Indonesia yaitu 60 dolar AS per barel. Dengan biaya mengkilang dan distribusi sebesar 10 dolar AS per barel dan nilai rukar rupiah Rp13.400 per dolar, ternyata harga Premium hanya Rp5.900 per liter.

Namun saat dikonfirmasi, Sofyan Djalil menolak hitung-hitungan Kwik itu.

"Nggak ada yang menghitung seperti itu," ucapnya di Istana Kepresidenan, Jakarta (Kamis, 23/7/2015).

Menurutnya, dalam menentukan harga Premiun ada hitungan rinci. Namun dia tidak mau membeberkan seperti apa hitungan itu.

"Tentu ada hitungannya. Nanti akan dihitung, setiap penghitungan ada data yang lengkap," imbuhnya.

Bisakah data hitungan itu dibeberkan ke publik? Sofyan malah mengklaim bahwa datanya sudah jelas.

"Datanya ada. Jelas sekali kenapa harganya turun dan kenapa naik. Dipaparkan," cetusnya tanpa merinci data itu dipaparkan ke pihak mana.

Yang jelas, Sofyan menyebut pemerintah belum bisa menentukan penurunan harga Premium atas anjloknya harga minyak dunia saat ini. Pemerintah masih menghitung rata-rata harga minyak dunia dalam tiga bulan terakhir dan memperhatikan nilai tukar rupiah. Setelah didapat rata-rata harga minyak dunia baru bisa ditentukan Premium turun atau tidak.

Kalau harga rata-rata turun, (harga Premium) kami sesuaikan. Kalau harga rata-rata naik, kami juga akan sesuaikan. Evaluasi selalu dilakukan setiap akhir bulan,” jelasnya.

Tapi, apapun hasil hitungan nanti, sepertinya harga Premium tidak akan turun. Sofyan beralasan, dua belum terkahir saat harga minyak dunia tembus 60 dolar AS per barel, Pertamina menderita rugi besar.

"Pemerintah nggak untung. Pemerintah justru rugi karena dua bulan terakhir yang dijual Pertamina itu masih kurang, defisit dari harga yang kita tetapkan," jelasnya. [***]

Sumber; Rmol

Faisal Basri: Jokowi Lebih Neolib dari SBY

SBY - Jokowi

Jakarta, Jurnalsulteng.com - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai lebih berpandangan neoliberal dibanding pendahulunya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Salah satu indikasi, Jokowi menerapkan sepenuhnya harga jual bahan bakar minyak (BBM) dengan mengikuti mekanisme harga minyak mentah di pasaran internasional.

"Harga (BBM) kita ini sebetulnya cenderung turun. Dari November (2014) Rp 8.600 (per liter), Januari Rp 7.600. Premium di Jamali (Jawa, Madura, Bali) Rp 6.700, naik jadi Rp 7.800, turun lagi sejak Maret (2015) dan tidak naik-naik lagi. Ini sesuai dengan harga internasional," ujar ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri dalam diskusi bertajuk 'Mekanisme Harga Baru dan Pengaruhnya Terhadap Masyarakat' yang digelar The Habibie Center di Jalan Kemang Selatan, Jakarta, Senin (15/6/2015).

Menurutnya, pemerintah justru tidak berani menetapkan harga BBM jenis Premium sesuai harga pasar. Kata Faisal, seharusnya saat ini pemerintah menaikkan harga Premium menjadi Rp 7.900 tetapi atas dasar hitung-hitungan politis hanya menetapkan pada harga Rp 7.400 di Jawa, Madura, Bali (Jamali) dan Rp 7.300 di luar Jamali. Selebihnya BBM umum yang harganya di luar subsidi.

"Untuk menghindari rugi dibikinlah Pertalite, nanti Rp 8500 dan Pertamax dinaikkan jadi Rp 9.300. Itu dia potensi bau-bau kartelnya," beber Faisal.

Apalagi, pemerintah saat ini juga tidak memiliki ruang fiskal yang dapat digunakan menalangi harga BBM ketika terjadi kenaikan. Mengingat, dana lebih yang didapat dari turunnya harga BBM dialokasikan untuk keperluan lain, yakni pembangunan infrastruktur.

"Jadi tidak salah kalau begini ada yang menyebut Jokowi neolib karena menyerahkan seluruhnya ke pasar. Mungkin lebih neolib dari SBY kalau begini," tegas Faisal yang pernah menjabat ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas. [***]

Sumber; Rmol

Era Jokowi Paling Liberal Kelola Migas

Ilustrasi

Jakarta, Jurnalsulteng.com- Dibandingkan pemerintahan sebelumnya, era Joko Widodo dianggap paling liberal, terutama dalam pengelolaan minyak dan gas (migas).

"Pemerintahan sekarang paling liberal dalam pengelolaan migas karena didasari pada keekonomian nya dan asas efesiensi yang merupakan ruh dari sistem liberal," demikian anggota Komisi VII DPR, Iskan Qolba Lubis melalui keterangannya kepada wartawan di Jakarta.

Bahkan menurut legislator dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera tersebut, pengelolaan migas saat ini lebih liberal dari negara liberal sekalipun, karena tidak adanya transparansi.

"Dengan harga yang tidak transparan, maka membuat harga di atas harga keekonomiannya dan lebih parah dari negara liberal," katanya.

Iskan menambahkan bahwa sekarang dengan kebutuhan minyak lebih besar dari produksi artinya sudah ada ketergantungan. Sehingga nasionalisme pengelolaan minyak seperti yang dikobarkan menteri terkait sudah tidak relevan.

"Kita berharap pada pengelolaan gas yang memiliki cadangan cukup banyak untuk mandiri, tapi adanya kontrak jangka panjang dengan asing plus harga yang sudah ditetapkan pemerintah, maka tak ada artinya lagi kemandirian," kritiknya.[***]

Sumber; Rmol 

Mafia Migas Cuma Ganti Baju

Ilustrasi [visimuslim.com]

Jakarta, Jurnalsulteng.com- Dugaan tersandungnya Integrated Supply Chain (ISC) PT Pertamina dalam kasus dugaan korupsi dan pencucian uang tender Liquefied Petroleum Gas (LPG) pada tahun 2015 adalah bukti bahwa ISC menjadi sarang mafia migas seperti Petral.

Pengamat ekonomi politik, Ichsanuddin Noorsy dalam keterangan persnya, Sabtu (6/6/2015) mengatakan, mafia migas hanya ganti baju dari Petral ke ISC. Di sisi lain, Noorsy menduga kuat adanya campur tangan bekas Dirut Pertamina Ari Soemarno dalam kegiatan pengadaan minyak mentah dan BBM di Pertamina. Dia juga yang menyuburkan aksi mafia di ISC saat ini.

"Dia adalah orang yang melahirkan ISC dan karena itu orang banyak curiga jangan-jangan dia (Ari Soemarno) juga. Di kasus kondensat TPPI juga harusnya Ari Soemarno diperiksa," duga Noorsy.

Dugaan itu juga menguat lantaran selama ini di ISC Pertamina tidak ada gambaran berapa sudah terjadi penghematan, berapa pembelian maupun pada pembelajaan. Selain itu, ISC juga tak terdapat gambaran soal peningkatan penerimaan.

"ISC kan dia memasok dan dia membeli. Kalau ISC tidak menunjukkan gambaran ketahan stok BBM di dalam negeri tidak ada gunanya. Apalagi tidak menunjukan gambaran perbaikan pada kinerja keuangan," sambungnya.

Noorsy tambahkan, carut marut yang terjadi di sektor energi di Indonesia bermula sejak adanya UU Migas No 22 tahun 2001 menggantikan UU Migas No 8 tahun1971. UU tersebut dinilainya sebagai regulasi yang mengawali penentuan harga berdasarkan mekanisme pasar.

"UU migas yang jauh dari kata pro akan kepentingan rakyat ini terlahir atas dorongan dari Kuntoro Mangkusubroto, Purnomo Yusgiantoro dan Susilo Bambang Yudhoyono. Carut marutnya UU No 22 Tahun 2001 yang lahir karena tiga manusia itu," tandasnya. [***]

Sumber; Rmol

Ditangani ISC, Transaksi Minyak Mentah Masih Gelap

Jakarta, Jurnalsulteng.com - Pengadaan minyak mentah dinilai belum transparan. Meski wewenang pengadaan minyak sudah di tangan Integrated Supply Chain (ISC) PT Pertamina (Persero).

Menurut pengamat ekonomi Salamuddin Daeng, pengalihan pengadaaan minyak mentah dan produk BBM ke ISC merupakan bagian dari upaya meningkatkan pengawasan. Sayangnya, keinginan tersebut tidak terjadi.

"Jokowi (Presiden) berharap pengadaan minyak mentah dan BBM bisa dilihat seperti aquarium. Agar dia bisa lihat prosesnya seperti apa," ujar Salamuddin di Jakarta, Rabu (3/6/2015).

Menurutnya, transparansi pengadaan minyak mentah dan produk BBM nasional masih belum diketahui masyarakat atau publik. Dia menilai pengalihan itu dinilai sia-sia, bila transparansi hanya diketahui pimpinan pemerintahan. "Ya kita lihatnya bagaimana? Umumkan dong biar masyarakat juga bisa tahu," ujar dia.

Pengadaan minyak mentah dan produk BBM sebelumnya dilakukan Pertamina Energy Services (PES). Perusahaan yang berada langsung di bawah Pertamina Energy Trading Limited (Petral), bermarkas di Singapura.

Namun, sesuai rekomendasi Tim Reformasi Tata Kelola Migas, dan keputusan Kementerian ESDM, pengadaan minyak dan BBM pun akhirnya diberikan ke ISC. PES tetap menjadi divisi sebagai trading arm minyak mentah dan produk BBM. [***]

Sumber; Inilah

Minyak Sonangol Kini Bermasalah

Jokowi - Paloh - Sonangol [Foto: Aktual.co]

Jakarta, Jurnalsulteng.com- Tim Reformasi Migas diminta selidiki minyak sonangol. Penegak hukum pun dihimbau agar lakukan analisa terhadap sampling minyak tersebut. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Pengamat Energi Yusri Usman, yang dilakutip dari Aktual.co, Selasa (2/6/2015).

Terkait persoalan Sonangol, Yusri mengatakan pada saat itu dari G to G diproses jadi B to B. Namun, penanganannya dirasa janggal. Ia menyebut, ada sonangol EP dengan pertamina ISC tetapi dilempar ke PES Singapura.

"Anehnya waktu d Singapura muncul Cina Sonangol, di absensi Petral Singapura dan Sonangol EP muncul ada dua person dari Sonangol. Dan cina sonangol adalah partner surya energi develop Cepu. Pada saat itu beredar surat sonangol EP kepada pertamina energi service singapura dan dijawab tak ada diskon, semua dengan harga market, berarti beda dengan apa yang di gembar-gemborkan di awal. Waktu kedatangan di taken MOU dengan wapres," ungkapnya

Kemudian, lanjut Yusri, persetujuan itu daksanak dengan pertimbangan, Namun minyaknya sekarang menjadi masalah.

"Faisal Basri bilang yang harusnya masuk Balongan akhirnya di geser ke Cilacap, Sonangol ini aneh , minyak itu nggak bisa sembarangan," katanya

Menurutnya, tiap kilang harus dilakukan analisa dulu, sesuai tidak crude nya termasuk minyak ringan atau berat.

"Karena tidak bisa sembarang masuk . nanti merugikan kilang. Dan ini terjadi katanya harus nambah biaya lagi. Nggak bisa minyak balongan di switch ke cilacap. emang air apa ?," cetusnya

Yusri menuturkan hal ini harus di sidik dan di cek mengenai crudenya. Sudah sesuai atau tidak, Jika tidak maka ada pidananya untuk itu.

Usut Siapa yang Main

Yusri Usman juga mempertanyakan kenapa TRTKM tidak menemukan dan merekomendasikan ada persoalan di minyak Sonangol. "Ini harus di selidiki. Siapapun orang dibelakangnya," katanya.

Setelah itu, temuannya harus di tindak lanjuti penegak hukum baik kepolisian, KPK dan kejaksaan.

"Itu yang di tunggu masyarakat, opini publik nantinya BBM mahal karena permainan ini. Supaya fair penegak hukum juga ambil sampling analisa diem-diem. Nggak boleh kita percaya aja pada pertamina," katanya

Yusri mengatakan jangan asal ribut soal mafia-mafia. Namun, juga harus lihat spek sesuai tidak, volume crude juga ada batas toleransinya. Ia juga menghimbau agat tidak terkecoh dengan harga saja.

"Dari awal saya curiga.  Oktober, datang wapres akan memberikan diskon 15 persen dan ada penghematan 2,5 juta per hari. Perhitungan setahun akan ada penghematan 15 triliun. Dan itu akan jadi ikon menteri," tambahnya

"Saya bilang hati-hati dengan harga murah pasti akan ada yang di ambil. Tetapi kita tetap berprasangka baik mudah-mudahan ini mukjizat akan ada bantuan karena kita tergantung impor," tutupnya.[***]

Sumber; Aktual

Pertamina Naikan Harga Pertamax Ron 92 Secara Diam-diam

Ilustrasi

Jakarta, Jurnalsulteng.com- PT Pertamina (Persero) diam-diam telah menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamax RON 92 menjadi Rp 9.300 dari sebelumnya Rp 8.800 sejak Sabtu dini hari, 30 Mei 2015 pada pukul 00.00 WIB.

Sementara harga BBM non subsidi lainnya yakni Pertamax Plus dan Pertamax Dex tidak berubah. Harga BBM bersubsidi, Premium, juga tidak mengalami kenaikan.

Padahal, sebelumnya, perusahaan plat merah ini  mengisyaratkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis pertamax RON 92 akan naik awal bulan depan setelah beberapa waktu perusahaan pelat merah itu batal melakukan penyesuaian harga.

Seperti diketahui, VP Corporate Communication Pertamina, Wianda Pusponegoro, Jumat 29 Mei 2015, mengatakan ada dua alasan yang semakin mendesak perseroan untuk melakukan penyesuaian harga. Terlepas dari kompetitor Pertamina, seperti Shell dan Total sudah menaikkan harga BBM sejenis.

Wianda mengatakan kenaikan harga pertamax tidak perlu dikonsultasikan kepada DPR. Alasannya, pertamax merupakan bahan bakar non subsidi.

Menurut Wianda, perkembangan minyak dunia yang masih berfluktuasi dan nilai tukar rupiah yang belum mengalami penguatan berarti, merupakan pertimbangan utama kenaikan harga tersebut.

Seperti diketahui, perusahaan pelat merah itu merencanakan harga pertamax naik sebesar Rp800 per liter per 15 Mei 2015 lalu.  Namun, kemudian pemerintah memerintahkan Pertamina menunda kenaikan.[***]

Sumber; Viva

Pembubaran Petral Bikin Indonesia Ketergantungan Impor

Jakarta, Jurnalsulteng.com- Mantan Komisaris Utama Pertamina, Sugiharto menilai bangsa Indonesia saat ini mengalami kemunduran dalam hal perminyakan. Minyak yang diproduksi dan dipergunakan hanya 40 persen, artinya Indonesia akan tergantung pada impor.

Dia tegaskan, dalam hal produksi minyak, Indonesia juga kalah telak dari negara tetangga, Singapura.

"Di Singapura ada 26 Trading Arm dari seluruh perusahan di Dunia. Ini karena Singapura terbukti memiliki komparatif dan keunggulan tersendiri. Bahkan 13 persen suplai minyak dunia diperdagangankan lewat pasar Singapura," tambah Sugiharto dalam keterangan persnya, Rabu (27/5/2015).

Selain itu, lanjut dia, pembubaran Petral yang dilakukan belum lama ini adalah sebuah langkah mundur. Padahal, petral saat didirikan melalui sebuah kajian yang sangat mendalam dan ingin membebaskan pertamina dari resiko legal.

"Seperti kasus Karaha Bodas, harta dan aset pertamina yang ada di luar negeri mau dibekukan. Kalau pertamina bertransaksi langsung kepada trading arm, refinery atau NOC, bisa saja semua aset Pertamina di luar negeri dibekukan," sambungnya.

Disisi lain, Petral sesungguhnya hanya purchasing agen. Selama lima tahun menjabat, dirinya tidak melihat ada usulan dari direksi agar Petral dibubarkan. Apalagi sampai ke presiden RI.

"Saya tidak melihat ada usulan dari direksi agar Petral dibubarkan. sama sekali tidak ada, apalagi sampai ke presiden RI saat itu," tegas Sugiharto.

Dalam sebuah diskusi terbuka di Jakarta belum lama ini, Sudirman Said mengakui adanya upaya kuat dari lingkungan di luar Pertamina yang berupaya menggagalkan upaya pembubaran Petral sejak lama.

Dia bilang, di era pemerintahan Presiden SBY, kerap kali upaya pembenahan mafia migas ini hanya berhenti di meja kerja presiden.

"Itulah sebabnya ketika saya diundang oleh Presiden sehari sebelum ditunjuk sebagai Menteri. Beliau bertanya banyak hal termasuk soal mafia. Saya jawab, pak sebetulnya dahulu banyak kegiatan inisiatif baik dari Pertamina namun selesai di sini. Di mana? Di kantor Presiden, karena Presiden tidak mendukung," terang dia. [***]

Sumber; Rmol

Maklumat Muhammadiyah: Pemerintah Langgar UU Migas

Din Syamsuddin [Aktual.co]

Jakarta, Jurnalsulteng.com- Muhammadiyah menyatakan penentuan kebijakan pemerintah terkait harga bahan bakar minyak (BBM) ke pasar melanggar konstitusi. Organisasi Islam yang didirikan Ahmad Dahlan itu menekankan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penentuan harga BBM sangat jelas, tidak boleh diserahkan ke pasar.

Pernyataan Muhammadiyah ini diputuskan Ketua Umum Din Syamsuddin dan Sekretaris PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti melalui Maklumat Nomor 218/MLM/I.0/I/2015. Maklumat diterbitkan Jumat, 22 Mei 2015, dan dipublikasikan melalui website www.muhammadiyah.or.id.

Dikutip Selasa (26/5/2015), kebijakan pemerintah yang menaikan dan menurunkan harga BBM ke pasar bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Dan, dalam hal ini MK sudah memutus penentuan kebijakan dimaksud. Putusan MK, kata Din, bersifat final dan mengikat.

Berikut isi maklumat dimaksud : 

"PP Muhammadiyah memaklumatkan kepada seluruh masyarakat bahwa kebijakan Pemerintah Indonesia menaikkan atau menurunkan harga BBM di dalam negeri berdasarkan harga jual minyak di Pasar Dunia adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor: 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sesuai Keputusan Mahkamah Kontitusi junto nomor : 36/PUU/2012,"

"Maklumat ini disampaikan sebagai tanggung jawab kebangsaan Muhammadiyah dan untuk menjadikan perhatian semua pihak yang berkomitmen tehadap penegakan hukum dan konstitusi, serta tegaknya kedaulatan negara."[***]

Sumber; Aktual

Harga Minyak Global Turun

Ilustrasi [Inilah.com]

New York, Jurnalsulteng.com - Harga minyak global turun pada Jumat atau Sabtu (23/05/2015). Itu karena dolar menguat terdorong pengencangan data inflasi AS dan aksi ambil untung berat setelah harga minyak mentah naik selama dua hari berturut-turut.

Patokan AS, minyak mentah light sweet atau West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Juli, turun satu dolar AS menjadi berakhir di US$59,72 per barel di New York Mercantile Exchange. Minyak mentah Brent North Sea untuk Juli, acuan kontrak berjangka global, ditutup pada US$65,37 per barel di London, turun US$1,17 dari penyelesaian Kamis.

Departemen Tenaga Kerja melaporkan harga konsumen AS naik untuk ketiga bulan berturut-turut pada April. Minus pangan dan energi, indeks harga konsumen (IHK) inti naik 0,3 persen, kenaikan terbesar sejak Januari 2013. Euro jatuh menjadi US$1,104 dalam perdagangan sore, dari US$1,1112 pada Kamis sore. Sebuah greenback yang kuat meningkatkan biaya minyak yang dihargakan dalam dolar.

Analis mengatakan bahwa pedagang juga tampak membukukan keuntungan menjelang liburan panjang akhir pekan, pasar ditutup pada Senin di Amerika Serikat dan di beberapa negara-negara Eropa, termasuk Inggris dan Prancis. Data jumlah rig dari perusahaan jasa minyak Baker Hughes AS yang dipantau secara ketat, turun hanya satu rig dalam satu pekan, menunjukkan mendekati berakhirnya pemotongan produksi oleh perusahaan-perusahaan minyak karena harga minyak stabil.**

Sumber; Inilah

Daftar Harga Pertamax Seluruh Indonesia

Ilustrasi

Jakarta, Jurnalsulteng.com - PT Pertamina (Persero) telah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax mulai 1 Mei kemarin. Baik jenis Pertamax, Pertamax Plus, dan Pertamax Dex seluruhnya mengalami kenaikan Rp 200 per liter.

Berikut rincian harga berbagai jenis Pertamax yang dikutip dari akun resmi @PertamaxIND pada Sabtu, 2 Mei 2015.


1. Nangroe Aceh Darusalam: 10.500 (Pertamax); 10.900 (Plus); 10.900 (Dex).

2. Sumatera Barat: 10.450 (Pertamax)

3. Sumatera Utara: 10.350 (Pertamax); 10.850 (Plus); 10.850 (Dex)

4. Bangka-Belitung: 10.550 (Pertamax)

5. Bengkulu: 10.350 (Pertamax)

6. Jambi: 10.550 (Pertamax)

7. Lampung: 10.550 (Pertamax)

8. Batam: 10.450 (Pertamax); 10.450 (Plus)

9. Kepulauan Riau: 10.850 (Pertamax); 10.850 (Plus)

10. Riau: 11.350 (Pertamax); 11.350 (Plus)

11. Sumatera Selatan: 10.550 (Pertamax); 11.150 (Plus)

12. Banten: 8.800 (Pertamax); 10.050 (Plus); 10.050 (Dex)

13. DKI Jakarta: 8.800 (Pertamax); 10.050 (Plus); 10.050 (Dex)

14. Jawa Barat: 8.800 (Pertamax); 10.050 (Plus); 10.050 (Dex)

15. DI Yogyakarta: 8.800 (Pertamax); 10.050 (Plus); 10.050 (Dex)

16. Jawa Tengah: 8.800 (Pertamax); 10.050 (Plus); 10.050 (Dex)

17. Bali: 9.300 (Pertamax); 10.050 (Plus); 10.050 (Dex)

18. Jawa Timur: 8.800 (Pertamax); 10.050 (Plus); 10.050 (Dex)

19. Nusa Tenggara Barat: 10.500 (Pertamax); 10.900 (Plus); 10.900 (Dex)

20. Nusa Tenggara Timur: 10.900 (Pertamax)

21. Kalimantan Selatan: 10.800 (Pertamax)

22. Kalimatan Tengah: 11.000 (Pertamax)

23. Kalimantan Timur: 11.000 (Pertamax)

24. Kalimantan Utara: 10.900 (Pertamax)

25. Kalimantan Barat: 11.500 (Pertamax); 11.500 (Plus)

26. Gorontalo: 11.500 (Pertamax)

27. Sulawesi Barat: 11.350 (Pertamax); 12.200 (Plus); 12.200 (Dex)

28. Sulawesi Selatan: 10.800 (Pertamax); 12.200 (Plus); 12.200 (Dex)

29. Sulawesi Tengah: 11.000 (Pertamax)

30. Sulawesi Tenggara: 11.100 (Pertamax)

31. Sulawesi Utara: 11.100 (Pertamax)

32. Maluku: 11.960 (Pertamax)

33. Maluku Utara: 13.350 (Pertamax)

34. Papua: 12.750 (Pertamax); 18.000 (Plus); 18.000 (Dex)

35. Papua Barat: 13.250 (Pertamax)


Sumber; Tempo.co

Blok Masela, Maluku Belum Dapat Respon Positif

Blok Masela

Ambon, Jurnalsulteng.com - Gubernur Maluku Said Assagaff menyatakan perjuangan mendapatkan participating interest (PI) 10 persen Blok Masela belum mendapat tanggapan positif pemerintah, padahal Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan memberikan kepada provinsi ini.

"Perjuangan kami selama ini tidak mendapat respons positif dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Padahal Presiden SBY pada 9 Juni 2012 menegaskan penetapan pemberian PI 10 persen kepada pemerintah Provinsi Maluku," kata Gubernur Said pada pertemuan dengan Komisi VII DPR RI, di Ambon, Senin (27/5/2015).

Komisi VII DPR RI yang membidangi masalah ESDM berada di Ambon dalam rangka kunjungan kerja ke Maluku yang dipimpin oleh Ir.H Satya Yudha, MSc. Selain melakukan pertemuan dengan pemerintah Provinsi Maluku juga melakukan pertemuan dengan pihak Pertamina Cabang Ambon, PT PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara serta pihak terkait lainnya.

Menurut Gubernur Said, penegasan yang telah disampaikan Presiden ke-6 RI SBY ternyata tidak bisa berjalan sampai saat ini. Ia menyatakan, "Kami di Maluku bertanya-tanya, sebenarnya ada apa dengan pemerintah pusat? Apakah Maluku sudah tidak diperhitungkan bagian integral Indonesia sehingga disepelekan, apakah kami di Maluku tidak layak untuk diberikan kewenangan mengelola kekayaan di tanah kelahiran kami sendiri?"

"Apa yang saya ungkapkan ini adalah bentuk keresahan dan kekecewaan kami terhadap pemerintah pusat khususnya jajaran Kementerian ESDM. Karena itu, kami minta dukungan Komisi VII DPR RI untuk mendorong proses-proses penetapan PI 10 persen di Kementerian ESDM," katanya.

Selanjutnya, di bidang ketenagalistrikan, menurut Gubernur Said, permasalahan utama yang dihadapi pihaknya adalah rendahnya Rasio Elektrifikasi dibandingkan Rasio Elektrifikasi Nasional.

Ia mengungkapkan, pada akhir tahun 2014, Rasio Elektrifikasi Maluku mencapai 72,83 persen, sedangkan Rasio Elektrifikasi Nasional telah mencapai 81,5 persen. "Kami berharap Komisi VII dapat mencermati kesulitan ini untuk membangun sektor kelistrikan" katanya.

Pelayanan kelistrikan yang memadai, lanjutnya, sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan juga untuk mendukung sektor-sektor unggulan daerah, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. [***]

Sumber; Inilah

BBM Premium Dihapus, Diganti Pertalite

Ilustrasi

Jakarta, Jurnalsulteng.com-  BBM jenis baru dengan RON 90 yang akan diluncurkan Pertamina bulan depan digadang-gadang bernama Pertalite. BBM baru ini dipasarkan sebagai upaya untuk menghapuskan Premium secara bertahap. (Baca Juga: Mulai Mei, BBM Premium Dihapus )

Direktur Pemasaran dan Ritel Pertamina Achmad Bambang menjelaskan, nantinya produk premium hanya bisa dibeli oleh kendaraan umum dan di sejumlah SPBU di pinggiran kota.

"Betul nama barunya Pertalite. Tapi yang harus diluruskan, premium tidak dihapus atau dihilangkan, hanya ada di SPBU pinggiran kota dan lane angkot, mikrolet, dan lainnya. SPBU tengah kota tidak jual lagi Premium," ujar Bambang, Jumat (17/4/2015).

Kebijakan ini, lanjut Bambang, untuk memberikan edukasi kepada masyarakat sekaligus memberikan masa transisi untuk peralihan dari premium ke produk bensin di atas RON 88.

"Alasannya, kami ingin memberi pilihan ke masyarakat serta transisi dari premium ke yg lebih baik sebelum ke RON 92," ujar Bambang.

Kebijakan ini akan dilakukan secara bertahap dari kota-kota besar di Indonesia. Tahap pertama, akan dilakukan di Jakarta. Bambang mengatakan, apabila di Jakarta bisa berjalan dengan baik maka akan dilanjutkan ke daerah lain di Indonesia.

Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) berniat untuk menghapuskan bensin jenis Ron 88 atau premium mulai bulan Mei 2015 mendatang. Masyarakat secara bertahap tidak akan lagi bisa membeli premiun di kota-kota besar di Indonesia.[***]

Sumber: ROL

Mulai Mei Premium Dihapus, Apa Penggantinya?

Ilustrasi

Jakarta, Jurnalsulteng.com- PT Pertamina (Persero) berniat untuk menghapuskan bensin jenis RON 88 atau premium mulai Mei mendatang. Masyarakat secara bertahap tidak akan lagi bisa membeli premiun di kota-kota besar di Indonesia.

Direktur Pemasaran dan Ritel Pertamina Achmad Bambang menjelaskan, nantinya premium hanya bisa dibeli oleh kendaraan umum dan di sejumlah SPBU di pinggiran kota. Sebagai gantinya, masyarakat akan diberi pilihan produk pengganti premium dengan kualitas di atas RON 88, namun di bawah pertamax yang memiliki RON 92.
Bambang memastikan, harga 'bensin pengganti' ini akan lebih murah dibanding pertamax meski lebih mahal dari Premium. "Harganya di antara premium pertamax lah," ujar Bambang, Kamis (16/4/2015).

Bensin jenis Premium nantinya akan difokuskan pada angkutan umum dan moda transportasi umum, khususnya di SPBU luar pusat kota. "Tapi tidak dihapus atau dihilangkan, hanya ada di SPBU pinggiran kota dan lane angkot, mikrolet, dan lainnya. SPBU tengah kota tidak jual lagi Premium," ujar Bambang.

Kebijakan ini, lanjut Bambang, untuk memberikan edukasi kepada masyarakat sekaligus memberikan masa transisi untuk peralihan dari premium ke produk bensin di atas RON 88. "Alasannya, kami ingin memberi pilihan ke masyarakat serta transisi dari premium ke yang lebih baik sebelum ke RON 92," ujar Bambang.

Kebijakan ini akan dilakukan secara bertahap dari kota-kota besar di Indonesia. Tahap pertama, akan dilakukan di Jakarta. Bambang mengatakan, apabila di Jakarta bisa berjalan dengan baik maka akan dilanjutkan ke daerah lain di Indonesia.***


Sumber: ROL

Pengalihan Operator Blok Mahakam Tersandera Total

Ilustrasi

Jakarta, Jurnalsulteng.com - Asosiasi Daerah Penghasil Migas (ADPM) menilai proses pengalihan operator Blok Mahakam ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang energi, PT Pertamina (Persero) tersandera oleh kontraktor saat ini yakni Total E&P Indonesia.

Pasalnya, tanpa ada periode transisi dampak penurunan produksi migas akan menjadi ancaman pascaberpindahnya ke operator baru di 2018.

Sekjen ADPM, Andang Bachtiar menegaskan, kondisi itu merupakan akibat minimnya intervensi pemerintah pada periode sebelumnya. Seharusnya persiapan transisi perlu dilakukan lima tahun sebelum kontrak berakhir. "Kalau sudah seperti ini pasti tersandera dengan eksisting kontraktor. Bila tidak ada periode transisi pasti produksi turun dan mau menaikkan produksi akan sulit," ujarnya di Jakarta, Selasa (14/4/205).

Andang megatakan, proyeksi penurunan produksi bisa berkaca saat Pertamina mengambilalih Blok West Madura Offshore (WMO). Kala itu, pemerintah terlambat mengambil keputusan sehingga periode transisi tak berjalan. "Keputusan dapat partisipasi sekian persen ke Pertamina satu hari sebelum kontrak habis. Sekarang Pertamina sudah kelola selama enam tahun, dan itu baru bisa naik," ucap dia.

Andang menambahkan, penurunan produksi yang terjadi nanti masuk pada aspek kerugian negara. Tanpa adanya kebijakan tepat guna yang dilakukan pemerintah, dampak seperti itu tak bisa terhindarkan. "Kalau produksi turun ya berarti kerugian negara. Siapa yang akan mentupi kerugian itu nantinya," kata Andang. [***]


sumber: Inilah

Pengelolaan Energi Jauh dari Ruh UUD 1945!

Ilustrasi

Jakarta, Jurnalsulteng.com-  Energi gas merupakan sesuatu yang sangat penting bagi masyarakat. Karena itu,  pemerintah wajib memperhatikan hal ini.

"Jangan mengutamakan kepentingan asing saja. Sekarang ini, pengelolaan energi sudah jauh dari ruh UUD 1945 pasal 33," kata anggota Komisi VII dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Iskan Qalbu Lubis, yang dilansir Rakyat Merdeka Online, Sabtu (4/4/2015).

Iskan mengingatkan, Indonesia harusnya bersyukur dengan mengelola energi gas dan minyak. Sebab Indonesia tidak seperti Timur Tengah yang sampai harus berperang demi memperebutkan sumber energi.

"Indonesia juga harus bersyukur tak seperti Eropa yang mengalami musim dingin sehingga membutuhkan energi lebih banyak," ungkap Iskan.

Iskan pun menilai harga gas yang saat ini mahal benar-benar memberatkan masyarakat. Tentu saja kebijakan menaikkan harga gas pun, yang menyusahkan rakyat itu, tidak sesuai dengan Nawacita yang selama ini dikampanyekn Jokowi.

Iskan juga mengingatkan, saat ini ada dua hal yang membahayakan posisi Jokowi. Pertama dampak krisis global yang berdampak pada fiskal dan energi. Kedua, menurunnya sumber dalam alam, yang ditambah dengan pembantu Jokowi yang kurang berkualitas. [Rmol]

Blok Mahakam, Karpet Merah untuk Pertamina

PT Pertamina

Jakarta, Jurnalsulteng.com- Keinginan PT Pertamina (Persero) Tbk untuk mengelola Blok Mahakam di Kalimantan Timur, tinggal menunggu hari. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuka pintu selebarnya.

Kepada wartawan, Kepala Unit Pengendalian Kinerja Kementerian ESDM Widhyawan Prawiraatmadja bilang, kemungkinan besar Blok Mahakam ditangani Pertamina, sangat terbuka. Karena, Menteri ESDM Sudirman Said tengah mempelajari proposal Pertamina yang diterima pada Senin (2/3/2015). Proposal tersebut, menyatakan kesanggupan Pertamina menjadi pengelola Blok Mahakam dari aspek teknis dan keuangan.

"Ya, proposalnya menyatakan Pertamina sanggup mengelola Blok Mahakam yang kontraknya dengan Total E&P habis pada 2017. Saya kira, kita apresiasi. Anak bangsa harus bisalah. Sesuai keinginan pemerintah," kata Widhyawan yang dilansir laman Inilah.

Dikatakan, Pertamina tidak saja siap dalam hal teknis dan pendanaan. Namun Pertamina menyanggupi untuk meneruskan eksplorasi guna menambah cadangan Blok Mahakam. Naga-naganya, Total harus gigit jari karena permintaan perpanjangan kontrak 2017-2022 bakal ditolak. "Mudah-mudahan bulan ini, sudah ada keputusan resminya," tegasnya.[Inilah]