Polemik Vatulemo Mirip Hambalang

Inilah hasil pembangunan Lapangan Vatulemo Kota Palu yang menghabiskan anggaran hingga Rp7,2 miliar.  Besarnya anggaran ini sempat mengundang tanya publik Kota Palu. [Foto: Trisno/Jurnalsulteng.com] 

Palu, Jurnalsulteng.com - Lapangan Vatulemo dikenal publik Kota Palu sebagai taman, lokasi acara terbuka, tempat shalat Ied Idul Fitri atau Idul Adha umat muslim. Di taman depan kantor Walikota itu biasa digunakan olah raga warga di sore hari dan nongkrong sembari menikmati makanan ringan yang berjejer. Kini Taman Vatulemo itu selalu menjadi pembicaraan publik kota. Bahkan sempat menjadi trending topic di media sosial.

Apa penyebabnya? Sejak ditutup seng melingkar, taman itu direncanakan dibangun sebagai taman terbuka yang representatif sebagai ruang terbuka hijau (RTH) atau ruang publik kota. Sejak 2 Pebruari 2016, taman itu diamanatkan ke PT Uber Karya untuk mengerjakannya. Tak tanggung-tanggung dana rakyat murni dari DAU 2016, Rp7,2 miliar itu digelontorkan.

Menjelang HUT Kota Palu, 27 September 2016 lalu, publik kota mulai menyoal pembangunan taman itu. Sejumlah pernyataan, komentar dan kritikan pedas dilontarkan di media cetak maupun di media sosial. Pasalnya, warga kota tidak menyangka taman itu ternyata hanya menghasilkan pembangunan yang tidak diharapkan. ‘’Tujuh miliar rupiah hanya demikian. Itu tidak masuk akal. Yang dilihat hanya timbunan, drainase, paving dan rumput saja. Selebihnya tidak ada. Luar biasa prestasi awal menerpa kepemimpinan awal Walikota. Beliau harus segera selesaikan dimana masalahnya,’’ ujar Hendardi, aktifis LSM Palu.

Benarkah ini prestasi awal yang diukir Walikota Hidayat dan Wakilnya Sigit Purnomo Said (SPS) ? Hasil investigasi Jurnalsulteng.com bersama beberapa media lokal lainnya,  proyek Taman Vatulemo ini direncanakan sejak 2013. Perencanaannya berubah ubah seiring dengan tahap perencanaan. Lantas mengapa bisa dianggarkan Rp8,255 miliar?

Proyek itu sebelumnya dianggarkan Rp1,3 miliar di Dinas Kebersihan Pertamanan Kota Palu. Dengan nilai pagu konsultan perencana sekira Rp ‘'50 jutaan saja. Entah mengapa tiba-tiba pagu Rp1,3 miliar itu naik menjadi Rp 3 miliar dan naik lagi Rp 5 miliar.

Menurut sejumlah informan yang dapat dipercaya, dari Rp1,3 miliar berubah ke 3 dan 5 miliar rupiah proyek itu masih di DKP Palu. ‘’Nanti menjadi lima miliar sampai delapan miliar rupiah, proyek itu pindah ke Dinas PU Palu,’’ ceritanya. Perubahan angka-angka signifikan proyek itu terjadi di saat transisi kepemimpinan. Yaitu dari Walikota Mulhanan Tombolotutu dan Plt Hidayat Lamakarate dan disetujui oleh Dekot dalam penetapan APBD 2016.

Mengapa perubahan pagu anggaran itu tidak diikuti dengan perubahan perencanaan dan desain yang kualifaied? “Ya itu problem mendasarnya. Harusnya, kalau proyek delapan miliar rupiah, konsultan perencananya sampai Rp400 jutaan rupiah. Bukan Rp50 jutaan yang penunjukkan langsung,’’  tandas seorang rekanan taman.

Akibat pembangunannya mengundang polemik warga, Walikota Palu Hidayat memerintahkan Bawaskot turun melakukan investigasi. Hasil investigasi Bawaskot sudah ada. Gayung bersambut, kini Dekot juga melakukan RDP dengan Dinas PU. Sayangnya, Singgih B Prasetyo tidak memberikan gambaran detailnya ke dewan. “Harusnya Singgih membantu mengingatkan dewan bahwa proyek itu adalah salah satu produk APBD yang dihasilkan Dekot,’’ sindir Wadi, warga kota.

Ternyata, SPK proyek Taman Vatulemo Rp7,2 miliar itu tertanggal 2 Pebruari 2016. Jauh sebelum Walikota Palu dilantik 17 Pebruari 2016. Artinya, proses tender sudah berjalan sejak Januari 2016. PT Uber Karya pada penawarannya ‘membuang’ Rp1 miliar dari nilai pagu. Artinya, ada silpa ke APBD. “Bahkan saya ditawari lagi sisa pagu satu miliar itu digunakan lagi untuk penambahan, saya tidak mau,’’ ujar pihak PT Uber Karya.

Analisis kalangan kejaksaan pada media PN, proyek itu nantinya bila ada kelebihan anggaran pasti akan dipulangkan ke negara. Itu nantinya pasti akan diselidiki BPK RI. “Bisa dilihat apakah ada belanja-belanja yang tidak sesuai, harga atau item lainnya pasti ketahuan dari RAB,’’ sebut sumber kejaksaan.

Bila asumsinya ada temuan, pasti BPK RI merekomendasikan agar rekanan mengembalikan ke kas negara. Pihak kejaksaan, akan melihat material hukumnya. Apakah perubahan-perubahan anggaran hingga Rp8,255 miliar itu sesuai dengan ketentuan. Apakah yang menjadi berubah? Item apa yang menjadi perubahan? Apakah ada dugaan gratifikasi? Apakah ada dugaan alur suap? Ini kan mirip-mirip dengan Gedung Olah Raga Hambalang. Naik nilai pagunya secara signifikan tapi item perubahan-perubahan yang membuat naik harganya tidak jelas. "Hambalang kan delik tipikornya mulanya dari harga lahan dan akhirnya ke fisik bangunan,’’ tandasnya.

Olehnya, saat ini mari kita dukung semua pihak dapat menyelesaikan dengan tepat, cermat dan tidak merugikan daerah serta masyarakat. ‘’Kita tunggu dulu sampai selesai masa pemeliharaan kegiatan. Lagian kan sisa 30 persen dana belum dibayarkan ke rekanan. Publik jangan membuat spekulasi spekulasi. Biarkan semua diselesaikan instansi sesuai ranahnya,’’ tandas pegawai adhyaksa itu sambil berlalu. [Tim]  



Editor; Sutrisno 

     

Pemkot Palu Didesak Perjelas Peruntukan Dana Hibah

Ilustrasi

Palu, Jurnalsulteng.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu, Sulawesi Tengah, mendesak pemerintah kota setempat untuk memperjelas peruntukan dana hibah dan bantuan sosial pada 2017.

Anggota Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kota Palu, Ridwan H. Basatu menyatakan, pemerintah Kota Palu tidak boleh menyembunyikan atau menutupi peruntukan dana bansos dan dana hibah dalam APBD 2017.

"Dana bansos dan dana hibah yang masuk dalam Anggaran Pendapatan Benlanja Daerah (APBD) 2017 harus transparan dan bebas dari gratifikasi mengenai peruntukannya," katanya yang dilansir Antara.

Politisi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) itu menyatakan dalam dokumen APBD tahun 2017 mendatang dana hibah ditargetkan mencapai kurang lebih Rp7 miliar, begitu pula dana bansos senilai Rp7 miliar.

Menurut Ridwan, dana tersebut harus dimanfaatkan oleh pemerintah serta memastikan bahwa dana tersebut tepat untuk kepentingan masyarakat umum atau kepentingan sosial.

"Dana hibah dan dana bansos merupakan anggaran yang peruntukannya harus tepat sasaran untuk kepentingan umum, olehnya pemerintah harus menjamin ketepatan dana tersebut," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa dana tersebut tidak boleh dimanfaatkan hanya untuk kepentingan individu atau kelompok, yang bekerja sama dengan politisi di DPRD tersebut.

Dia mengakui bahwa dana bansos dan dana hibah dalam APBD sebelumnya cenderung tertutup serta syarat dengan gratifikasi, demi kepentingan individu dan kelompok tertentu.

"Hal-hal yang buruk yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya, tidak boleh dipelihara. Sebab hal itu sangat merugikan masyarakat sebaliknya hanya menyenangkan bagi oknum tertentu," katanya.

Dia menguraikan dalam ranperda APBD 2017 pendapatan daerah ditargetkan mencapai sekitar Rp1,296 triliun, sementara belanja Rp1,260 triliun.

Terdapat kelebihan anggaran sekitar Rp29 miliar, yang selanjutnya dimanfaatkan untuk penyertaan modal PDAM senilai Rp3 miliar dan pembayaran hutang Pemkot Palu ke pusat investasi pemerintah (PIP) kurang lebih senilai Rp20 miliar.[***]

Source; Antara

Palu Kota Percontohan Perlindungan Anak

Ilustrasi

Palu, Jurnalsulteng.com - Kota Palu, Sulawesi Tengah, ditetapkan oleh pemerintah pusat menjadi percontohan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat untuk mengatasi dan mengurangi kekerasan terhadap anak.

Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPP-KB) Kota Palu, Irmayanti Pettalolo mengatakan, penetapan Palu sebagai kota percontohan pada tahun 2016 merupakan suatu langkah untuk menjamin hak-hak anak.

"Untuk Sulawesi Tengah Kota Palu ditetapkan sebagai kota percontohan perlindungan anak sebagai bentuk jaminan hak-hak anak," ungkap Irmayanti Pettalolo, Jumat (18/11/2016).

Kata Irmayanti, penetapan kota percontohan perlindungan anak karena Palu memiliki atau telah menetapkan dua kelurahan, yaitu Kelurahan Silae dan Kelurahan Baiya sebagai kelurahan yang bebas dari tindakan kekerasan terhadap anak.

Bahkan Kelurahan Silae di Kecamatan Ulujadi ditetapkan oleh Pemkot Palu sebagai Kelurahan Layak Anak (KLA) dengan sebagai indikator yang telah terpenuhi.

"Dua kelurahan tersebut menjadi kelurahan percontohan bebas dari praktik atau tindakan kekerasan terhadap anak yang diharapkan dapat diikuti oleh kelurahan lainnya," ujarnya.

Ia menjelaskan, penetapan kota percontohan itu akan mendorong kelurahan atau masyarakat untuk berinisiatif atau partisipasi melakukan pencegahan kekerasan terhadap anak lewat kampanye perlindungan anak dan sosialisasi.

Kegiatan yang dibuat oleh masyarakat sebagai kampanye perlindungan anak dibiayai langsung oleh kementerian atau pemerintah pusat.

Pemerintah menginginkan adanya partisipasi langsung atau inisiatif yang dibangun oleh masyarakat untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak.

"Ini menjadi salah satu tujuan atau maksud dari penetapan kota percontohan perlindungan anak," katanya. (***)

Source; Antara 

Proyek PL di Deprov Ditengarai Dimonopoli "Orang Dalam"

DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. 

Palu, Jurnalsulteng.com - Sejumlah paket proyek penunjukan langsung  (PL) di DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng ditengarai dikerjakan  orang dalam sendiri. Tidak hanya itu, dari nominal sekira Rp7 Miliar paket pengadaan barang/jasa pemerintah diduga banyak "main mata". Dimana proyek-proyek tersebut, hanya diperuntukkan kepada pihak-pihak yang itu-itu saja alias ada monopoli orang dalam.

Tidak beralasan jika sejumlah paket proyek di dewan Sulteng menuai sorotan. "Bisa dibayangkan yang kerjakan proyek hanya yang itu-itu saja. Belum lagi dengan paket PL ditengarai hanya dikerja  oknum pegawai di Sekwan dengan menggunakan perusahaan orang lain," kata sumber yang minta namanya tidak disebutkan.

Ia juga mempertanyakan posisi Rukman selaku  Kasubag Perencanaan dan  pejabat pengadaan barang/jasa Pemerintah  dilingkup Sekertariat DPRD Provinsi Sulteng.

Memang dalam Perpres 54 Tahun 2010 hal ini tidak diatur, namun secara etika mestinya  tidak dilakukan,  karena bagaimana mungkin sudah ia yang  merencanakan kegiatan, tapi dia juga yang  bertindak  sebagai pejabat pengadaan barang/jasa.

"Makanya wajar jika kami mempertanyakan kebijakan tersebut, sebab masih banyak juga pegawai yang mengantongi sertifikasi," katanya.

Makanya tambah sumber, dengan kapasitas tersebut, Rukman terkadang menggunakan posisinya untuk mengotak-atik anggaran. Termasuk didalamnya memecah-mecah anggaran proyek agar paket tersebut tidak ditender atau dijadikan paket PL.

 "Malah terkadang proyek yang sudah dianggarkan sekian ratus  juta di pangkas  lalu di plot pada kegiatan lain," tuturnya.

Lebih parah lagi,  kata sumber,  Rukman  ditengarai juga mengerjakan beberapa paket PL seperti pengadaan ATK dan pengadaan Gorden.  Tidak heran jika hal tersebut mengundang kekecewaan dari beberapa rekanan yang memang berprofesi sebagai kontraktor. Bahkan informasi yang dihimpun menyebutkan, pejabat tersebut diduga menggunakan dana yang diperolehnya dari hasil pangkas sana-sini, untuk berangkat ke Swiss, bersama salah satu staff untuk mengikuti kunjungan anggota dewan.

Olehnya sumber berharap sebaiknya permasalahan ini mendapat atensi dari aparat penegak hukum, karena tidak tertutup kemungkinan telah terjadi penyimpangan kewenangan serta rawan penyimpangan keuangan daerah.

Ia juga mempertanyakan sikap para anggota DPRD Provinsi Sulteng yang tidak peka dengan serangkaian indikasi penyimpangan di rumah rakyat tersebut.

"Lembaga yang memiliki kewenangan sebagai pengawas, hak budgeting dan pembuat regulasi harusnya tanggap, bukan justru melakukan "pembiaran" dengan kondisi yang terjadi di rumah sendiri," tegas sumber.

Menyikapi hal tersebut, Rukman yang dikonfirmasi via telpon membantah semua tudingan tersebut. Menurutnya semua  tudingan itu tidak benar, apalagi sampai dianggap mengerjakan paket-paket PL. "Tudingan itu tidak benar dan tidak mendasar," tuturnya.

Terkait dengan kapasitasnya sebagai Kasubag Perencanaan dan Pejabat Pengadaan barang/jasa kata Rukman,  karena memang dirinya sudah mengantongi sertifikasi dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP),  "Saya ini memiliki sertifikasi, sehingga layak dan wajar sebagai pejabat pengadaan barang/jasa," pungkasnya. (GIN)

Red; Sutrisno

Warga Keluhkan Pelayanan BPN Poso

Poso, Jurnalsulteng.com - Rendy Butarbutar, warga Desa Wanga, Kecamatan Lore Peore, Kabupaten Poso mengeluhkan pelayanan di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Poso karena telah membayar belasan juta rupiah namun sertifikat tanahnya tak kunjung diterbitkan.

Menurut Rendi, permintaan BPN Poso untuk biaya pembuatan sertifikat tanah sebanyak 5 bidang atau sekitar sekitar 10 ha, telah disetor senilai Rp16,9 juta ke BPN Poso pada April 2016, namun sampai November 2016 atau sudah 8 bulan, belum juga diterbitkan sertifikatnya.

Tanah sebanyak 5 bidang tersebut terletak di Desa Watutau, Kecamatan Lore Peore, yakni atas nama Erika Sinaga 1 bidang tanah, atas nama Peranginangin Sinaga 2 bidang, dan atas nama Fery Reharto Pardomuan Malau 2 bidang tanah.

"Begini pak, yang saya pertanyakan kapan diterbitkan sertifikat karena semua permintaan BPN senilai Rp16 juta lebih saya sudah setor ke kantor pada April 2016, namun sampai saat ini belum juga diterbitkan sertifikat itu," kata Rendy yang dihubungi melalui ponsel, Senin (14/11/2016).

Menurut Rendy yang bermata pencaharian berkebun itu, selain Rp16,9 juta itu tidak termasuk biaya pendaftaran yang telah dibayar pada Maret 2016 senilai Rp2,4 juta dan admistrasi senilai Rp1,5 juta.

Dia mengatakan bahwa dana tersebut diminta dua petugas BPN Poso yakni Plt Kepala Seksi Pendaftaran Tanah Adrianus Sulu dan Kasubsi Tanah Pemerintah Irwan, pada Maret dan April 2016.

Rendy mengaku telah menanyakan soal penerbitan sertifikat kepada Adrianus alias Ori dan Irwan namun kedua petugas itu saling lempar tanggung jawab. Bahkan nomor HP Irwan sejak April sudah nonaktif sehingga Rendi bertanya ke staf Irwan yang bernama Akbar.

"Saya tanya kepada Ori, dia bilang belum ada gambar dari Irwan, saya tanya lagi kepada Irwan namun Hpnya tidak aktif lagi, saya tanya kepada stafnya yang bernama Akbar katanya sudah diserahkan gambarnya, saya tidak tau ini siapa yang benar," ujar Rendi kesal.

Rendi menceritakan bahwa ikhwal pendaftaran dan sertifikasi tanah tersebut berawal ketika Ori dan Irwan datang di Watutau saat pembuatan sertifikat prona pada Maret 2016. Dirinya menanyakan bagaimana persyaratan jika membuat sertifkat tanah secara pribadi, Ori menjawab ada uang pendaftaran senilai Rp2,4 juta yang kemudian selang beberapa hari kemudian diminta lagi uang administrasi senilai Rp1,5 juta yang akan dikembalikan setelah terbit sertifikat.

Di luar dana itu, Rendi dimintai lagi senilai Rp16 juta lebih untuk pembuatan sertifikat melibatkan banyak orang di Kantor BPN Poso.

"Kalau Rp16 juta lebih itu saya bayar di Kantor BPN Poso pada April, sama pak Ori," akunya.

Adrianus Sulu kepada wartawan di ruangan kerjanya, Rabu (16/11/2016) mengakui keterlambatan penerbitan sertifikat tersebut karena kurangnya koordinasi pemilik lahan dan kurang proaktifnya Irwan.

Ia memastikan dalam waktu dekat akan menerbitkan sertifikat sebanyak 5 bidang itu.

Dirinya juga mengaku sudah ditelepon oleh pimpinannya, Kepala BPN Poso, Herlina Lawasa terkait kedatangan wartawan dan pengaduan pemilik lahan tersebut.

"Ini kesalahan Irwan yang lambat menanyakan ke bagian pengukuran, dan pemilik lahan seharusnya sering juga bertanya kemari, jangan hanya via ponsel. Saya pastikan tahun ini akan terbit sertifikat itu," katanya yang didampingi bendahara pengeluaran, Taufik dan Irwan.

Adrianus mengakui bahwa jumlah dana yang dibutukan dalam pembuatan sertifikat sebanyak 5 bidang sudah sesuai dengan ketentuan yakni Rp16,9 juta. Sementara terkait dengan uang administrasi Rp1,5 juta dan biaya pendaftaran senilai Rp2,4 juta, dirinya mengatakan ada pembicaraan antara Irwan dengan pemilik lahan.

"Kalau soal uang administrasi dan biaya pendaftaran, itu urusan Irwan dengan pemilik lahan," tutur Adrianus.(***)

Source; Antara

Serapan APBD Sulteng 2016 Masih di Bawah Target

Palu, Jurnalsulteng.com - Hingga akhir bulan Oktober 2016, serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2016 masih berada pada angka 69,90 persen dari target 85 persen.

Angka tersebut disampaikan kepala Biro Administrasi Pembangunan dan SDA Yanmart Nainggolan dalam rapat pimpinan tim evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran (TEPRA) yang dirilis oleh Biro Humas Sekertariat Daerah Sulteng, Selasa (15/11/2016).

Rapat tersebut dipimpin langsung Gubernur Sulteng Longki Djanggola dan dihadiri oleh seluruh pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lingkup Pemprov Sulteng.

Yanmart yang juga sekretaris TEPRA menyampaikan bahwa per 30 Oktober 2016, realisasi keuangan Pemprov Sulteng sebesar Rp2.374.460.885.467 dari pagu sebesar Rp3. 397.081.044.750 atau sebesar 69,90 persen. Sehingga realisasi tersebut terjadi deviasi atau selisih antara serapan dengan terget sebesar 15,1 persen.

Untuk realisasi keuangan tersebut kata Yanmart, terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp1.285.256.407.919 dari pagu sebesar Rp. 1.658.344.358.896. Kemudian belanja langsung terealisasi sebesar Rp1.089.204.477.548 dari pagu sebesar Rp1. 738, 736,685.854. Sementara realisasi fisik sebesar 74.23 persen dari target 88 persen.

Yanmart menyampaikan bila dibandingkan dengan realisasi anggaran tiga tahun terakhir, realisasi anggaran pada tahun 2016 per bulan oktober masih sangat rasional. Sehingga pencapaian target realisasi anggaran sebesar 94 persen masih dapat dicapai sepanjang seluruh SKPD dapat melaksanakan kegiatan, sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Dihadapan gubernur, Yanmart juga menyampaikan jika melihat kondisi pekerjaan fisik dan pengadaan yang dilaksanakan SKPD sampai dengan saat ini, masih banyak memerlukan perhatian yang sangat serius. Hal itu dikarenakan perkembangannya belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sehingga dapat menjadi perhatian serius sehubungan waktu pelaksanaan sudah dibawah 50 hari kerja

Sementara itu, Gubernur Sulteng Longki Djanggola mengatakan dengan melihat realisasi anggaran dari tahun ke tahun, gambaran realisasi anggaran hampir tidak jauh berbeda. Gubernur meminta kepada SKPD teknis agar dapat membuat pola baru atas langkah-langkah penyerapan dan pelaksanaan anggaran agar lebih baik. (***)

Source: Antara  

Pemerintah Diminta Bertanggungjawab Terhadap Dampak PLTU Palu

PLTU Mpanau Palu. 

Palu, Jurnalsulteng.com - Legislator Provinsi Sulawesi Tengah meminta agar Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Palu bertanggungjawab terhadap dampak kerusakan lingkungan atas beroperasinya Perusahaan Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mpanau di Kota Palu.

"Pemerintah harus bertanggungjawab, tidak bisa hanya diserahkan ke perusahaan karena listrik adalah kebutuhan kita bersama. Pemerintah yang wajib menyediakan listrik," kata Ketua Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Zainal Abidin Ishak, Selasa (15/11/2016) menyikapi aduan masyarakat terhadap dampak lingkungan dari beroperasi PLTU Mpanau oleh PT Pusaka Jaya Palu Power.

Sudah dua hari terakhir gabungan komisi di DPRD provinsi menuntaskan pengaduan masyarakat tersebut setelah sebelumnya masyarakat mengadu ke Pemerintah Kota Palu dan DPRD Kota Palu.

Masyarakat dari Dusun Talise, Kelurahan Mpanau, Kecamatan Tawaeli, meminta perusahaan tersebut tutup karena sisa pembakaran batu bara sudah menjadi ancaman serius walaupun sudah ada dokumen analisis mengenai dampak lingkungan yang dikeluarkan pemerintah setempat.

DPRD kembali menghadirkan sejumlah pihak antara lain Direktur PT. Pusaka Jaya Palu Power Suardin Suebo, Pakar Lingkungan dari Univesritas Tadulako Prof Mappirau, Badan Lingkungan Hidup dan perwakilan masyarakat.

Menurut Zainal, perusahaan dan pemerintah serba salah karena jika perusahaan itu ditutup maka Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala kehilangan daya 53 megawatt yang diproduksi oleh PLTU tersebut.

"Sementara perusahaan itu diupayakan oleh pemerintah bekerjasama dengan swasta untuk mengatasi krisis listrik yang saat ini beban puncaknya sudah mencapai 135 megawatt," katanya.

Zainal mengatakan jika perusahaan tersebut ditutup apakah pemerintah sudah siap mengantisipasi kekurangan daya. Saat ini pasokan listrik di Palu, Sigi, Donggala dan Parigi dinilai kurang karena masih sering terjadi pemadaman.

"Bagaimana caranya supaya daya dari PLTA Poso bisa masuk ke Palu sehingga masalah listrik bisa teratasi," katanya.

Sebagai solusi atas dugaan pencemaran lingkungan kata Zainal, pemerintah harus mengukur tingkat pencemaran akibat debu yang dihasilkan dari pembakaran batu bara di perusahaan tersebut.

"Kita ukur kembali seberapa besar tingkat pencemarannya. Baik itu di lokasi sekitar maupun di pemukiman penduduk," katanya.

Sementara itu anggota Komisi IV Ibrahim A Hafid mengatakan untuk jangka panjang maka perlu dilakukan audit lingkungan secara menyeluruh.

"Sebab ini akan terus terjadi kalau tidak dilakukan audit terhadap kondisi lingkungan sekitarnya," katanya.

Dia mengatakan hasil peninjauan lokasi oleh komisi gabungan DPRD menyebutkan sisa pembakaran batu bara yang dihasilkan dibuang di dekat sungai dan di sekitarnya terdapat pemukiman penduduk.

PLTU Mpanau adalah perusahaan listrik yang salah satu pesahamnya adalah pemerintah Kota Palu. Perusahaan tersebut membangun pembakit dua tahap masingmasing tahap I sebesar 2 x 15 megawatt dan tahap II sebesar 2 x 18 megawatt.(***)

Fraksi NasDem Soroti Pernyataan Gubernur Terkait Lelang Proyek 2017

Gubernur Sulteng Drs H. Longki Djanggola,M.Si

Palu, Jurnalsulteng.com - Sekertaris Fraksi Partai NasDem DPRD Sulteng, Ibrahim Hafid mengatakan bahwa proses lelang pekerjaan belum bisa dilakukan sebelum penggunaan anggaran disahkan bersama dewan.

Hal tersebut dikatakannya terkait dengan pernyataan Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djanggola yang menyampaikan bahwa lelang proyek untuk tahun 2017 sudah dapat dilakukan, tanpa harus menunggu mengesahan anggaran.

"Ini dilakukan agar pencapaian realisasi anggaran dan kegiatan dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan," kata Longki Djanggola dalam rapat pimpinan tim evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran (TEPRA) di aula Polibu, Kantor Gubernur Sulteng, Selasa (15/11/2016).

Ibrahim juga merasa heran, maksud dari lelang pekerjaan tanpa harus menunggu pengesahan anggaran, karena saat ini anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2017 masih dalam tahapan pembahasan.

"Belum bisa dong, harus anggaran disahkan dulu, baru proses lelang dilaksanakan," katanya yang dilansir Antara.

Namun kata dia, kalau memang ada pernyataan seperti itu berdasarkan aturan dari pemerintah, secara pribadi dirinya belum melihat aturan tersebut.

Sehingga kemungkinan penggunaan anggarannya yang belum bisa dilakukan, tetapi prosesnya sudah dapat dilakukan. Namun yang perlu diperhatikan adalah bagaiman suatu pekerjaan dapat dilelang kalau anggarannya belum selesai.

"Jadi yang kemungkinan terjadi misalnya anggaran kegiatan tersebut Rp300 juta, ketika diputuskan di dewan tinggal 250 juta, itu bagaimana solusinya," ungkapnya.

Ibrahim berharap untuk lebih aman dalam penggunaan anggaran, pemerintah daerah dapat melakukan lelang pekerjaan setelah seluruh proses penganggaran disahkan pemerintah daerah bersama DPRD.

Sementara itu dalam penyusunan rancangan kebijakan umum APBD berpedoman pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun. Untuk penyusunan kebijakan umum anggaran (KUA) Tahun 2017, berpedoman pada Permendagi Nomor 31 Tahun 2016 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2017.

Secara prinsip proses pengadaan dilaksanakan setelah APBD ditetapkan, tetapi untuk percepatan maka pelaksanaan pengadaan dapat dilaksanakan setelah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD disetujui bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD.

Untuk penerbitan surat penunjukan penyedia barang dan jasa (SPPBJ) dan penandatanganan kontrak dilaksanakan setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) disahkan.

Dalam hal proses pemilihan penyedia barang dan jasa dilaksanakan mendahului pengesahan DIPA/DPA dan alokasi anggaran dalam DIPA/DPA tidak disetujui atau ditetapkan kurang dari nilai pengadaan barang dan Jasa yang diadakan, proses pemilihan penyedia dilanjutkan ke tahap penandatanganan kontrak, setelah dilakukan revisi DIPA/DPA. Atau proses pemilihan penyedia barang dan jasa dibatalkan.

Sementara, juru bicara Pemprov Sulteng, Ridwan Mumu dalam rilisnya mengatakan bahwa kebijakan tersebut berdasarkan ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat, supaya tidak menghambat penyerapan anggaran.

"Itu sudah menjadi kebijakan pusat, maksudnya proyek-proyek yang sudah diasumsikan akan dilaksanakan pemerintah, sudah dapat dilakukan proses lelangnya di awal, ketika anggarannya masih dalam pembahasan," ujar Ridwan
(***)

Source; Antara
Red; Sutrisno

Terpilih Aklamasi, Arus Pimpin Golkar Sulteng

Arus Abdul Karim menyampaikan pidato Politik setelah terpilih secara Aklamasi sebagai Ketua DPD Golkar Sulteng dalam Musda IX, di Hotel Best Western Coco Palu, Senin (14/11/2016). (Foto: Abubakar Hadado/FB)

Palu, Jurnalsulteng.com – HM Arus Abdul Karim terpilih secara aklamasi menjadi Ketua DPD Golkar Sulawesi Tengah dalam Musyawarah Daerah (Musda) IX di Hotel Best Western Coco Palu, Senin (14/11/2016) pagi.

Pimpinan sidang pleno yang diketuai Freddy Latumahina menetapkan Arus Abdul Karim sebagai Ketua DPD Partai Golkar periode 2016-2019.
Arus Abdul Karim diberi waktu 15 hari untuk menyusun komposisi kepengurusan.

“Pengurus tidak boleh lebih dari 100 orang dan diberi waktu 15 hari untuk menyusun. Setelah itu komposisi disahkan oleh DPP dan sekalgus pelantikan oleh Ketua Umum Setya Novanto, ” kata Freddy Latumahina.

Setelah ditetapkan, Fredy lalu menyerahkan panji Partai Gollkar kepada Arus Abdul Karim.

Musda diikuti 200 peserta terdiri dari DPP Partai Golkar, DPD Partai Golkar Sulteng, DPD kabupaten/kota, organisasi didirikan dan mendirikan, serta sayap organisasi.
Arus menyatakan musda kali merupakan yang tersingkat.

“Saya menyadari, saya berdiri di sini tidak ada apa-apanya tanpa dukungan saudara-saudara semuanya, ” kata Arus.

Lanjut Arus, singkatnya periode menghadapi pemilu dan pilpres 2019, dibutuhkan keseriusan dalam bekerja.
“Kerja-kerja politik berkeliling ke seluruh daerah bukanlah hal yang gampang dan tidak mudah, ” kata Arus.

Untuk komposisi, Arus meminta agar benar-benar nantinya diisi oleh orang yang mumpuni. (***)

Source; Kabarselebes.com

Ummang-Abdee Terpilih Aklamasi di Kongres I AMOST

Abdul Rahman dan Abdullah K. Mari dari Mediasulteng.com dan KabarSelebes.com usai terpilih secara alkamasi pada Kongres I Asosiasi Media Online Sulawesi Tengah (AMOST) di Palu Golden Hotel (PGH), Minggu (13/11/2016). (Foto: Trisno/Jurnalsulteng.com)

Palu, Jurnalsulteng.com – Kongres Pertama Asosiasi Media Online Sulawesi Tengah (AMOST) berakhir Minggu (13/11/2016) sore di Palu Golden Hotel (PGH). Kongres yang dihadiri oleh perwakilan 23 media online di Sulawesi Tengah sempat berlangsung alot. Namun akhirnya mayoritas peserta mengusulkan agar ketua dan sekretaris AMOST dipilih secara aklamasi.

Pasangan Abdul Rahman (Ummang) dan Abdullah K. Mari (Abdee Mari) dari Mediasulteng.com dan KabarSelebes.com diusulkan untuk memimpin asosiasi ini. Dua nama ini dianggap pantas memimpin AMOST mengingat latar belakang keduanya yang bisa saling mengisi.

“Pak Ummang memiliki latar belakang organisasi yang bagus dan Abdee Mari memiliki pengalaman mengelola media yang juga komplit. Sehingga asosiasi ini bisa berjalan dengan baik jika keduanya dikombinasikan,” kata Amran Amier, dari SultengEkspres.com.

Pada Pleno dengan agenda pemilihan ketua dan sekretaris yang dipimpin Pataruddin dari KabarSelebes.com, Deasy Sakkung dari CakrawalaNews.com dan Syaharuddin dari RedaksiSulteng.com, akhirnya menetapkan pasangan Ummang–Abdee Mari untuk memimpin AMOST periode 2016-2019.

“Kami berharap AMOST bisa menjadi wadah berhimpun seluruh perusahaan media online di Sulteng. Kami berharap memalui asosiasi ini kita bisa lebih profesional dalam pengelolaan media masing-masing,” kata Abdul Rahman yang akrab disapa Ummang.

Sementara itu, Sekretaris AMOST Abdee Mari mengaku hadirnya AMOST didasarkan oleh kegelisahan para pengelola media Online di Sulawesi Tengah yang masih belum berjuang untuk hidup.

“Kedepan, AMOST akan mendorong media-media online di Sulteng yang menjadi anggota untuk segera berbadan hukum. Hal ini penting mengingat amanat Dewan Pers agar media sudah berbadan hukum perseroan terbatas,” kata Abdee yang juga Direktur Utama PT. Selebes Media Sejahtera pengelola Kabarselebes.com.
(BACA JUGA: Media Online di Sulteng Bentuk Asosiasi )

Kongres pertama ini diawali diskusi panel dengan tema “Saatnya Media Online tak Sekadar Alternatif”. Diskusi menghadirkan narasumber Gubernur Sulteng di wakili Kepala Biro Humas Pemerintah Provinsi Sulteng, Drs. Ridwan Mumu, Kapolda Sulteng diwakili Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Sulteng AKBP Hari Suprapto, dan Kepala Penerangan Korem 132 Tadulako.

Karo Humas Drs. Ridwan Mumu melalui sambutan Gubernur Sulteng, Drs. H Longki Djanggola mengatakan, pemprov Sulteng siap membantu serta mengakomodir kebutuhan teman jurnalis tanpa membedakan, entah itu media online, surat kabar maupun elektronik.

“Saya siap membantu bermitra,  mengakomodir kebutuhan teman-teman jurnalis, entah itu online, surat kabar dan elektronik/TV. Tanpa dukungan rekan-rekan media saya tidak menjadi apa-apa”, ujarnya.

Keberadaan media online diakui karena kecepatannya. “Khususnya media online dapat menyajikan kejadian saat ini dan langsung dapat diketahui masyarakat seluruh indonesia saat itu juga. Olehnya penyampaian informasi agar selalu menyejukkan.dan.mempererat dan mempekuat rasa kebersamaan masyarakat,” harap gubernur.

Kepada semua media termasuk media online, gubernur menitipkan harapan agar secara terus menerus dapat menyajikan.berita yang menyejukkan masyarakat dan juga selalu menyampaikan berita pembangunan yang dilakukan Pemerintah serta diharapkan dapat memberikan masukan yang sàngat berharga agar pemerintah dapat melakukan kegiatan yang lebih dan sangat bermafaat dan diharapkan atau dibutuhkan masyarakat.

Kongres ini diikuti puluhan perwakilan Media Online di Sulteng dan juga dari kalangan Mahasiswa jurusan Komunikasi universitas Tadulako.(***)

Source; Kabarselebes.com

Yus Mangun Siap Bertarung di Musda Golkar Sulteng

Palu, Jurnalsulteng.com - Politisi Yus Mangun mengaku siap untuk maju sebagai Ketua pada Musda Partai Golkar Sulawesi Tengah.

"Saya juga sudah siap lahir batin memimpin Golkar," katanya yang dilansir Antara, Sabtu (12/11/2016).

Namun Yus belum bersedia menjelaskan lebih jauh terkait dukungan peserta yang akan mendukung dirinya pada pencalonan ketua DPD nanti.

"Yang jelas saya siap bertarung," katanya.

Terkait kandidat yang akan bertarung, Yus Mangun juga mengatakan terdapat beberapa tokoh Golkar yang selama ini sudah mengakar di partai itu.

Tokoh-tokoh tersebut yakni mantan ketua DPD Aminuddin Ponulele. Aminuddin adalah tokoh paling senior di Golkar yang sudah beberapa periode memimpin partai itu.

Selain itu juga terdapat mantan wali Kota Palu Rusdy Mastura, Ketua Kadin Provinsi Sulawesi Tengah Arus Abdul Karim.

Partai Golkar Sulteng telah siap menggelar musyawarah daerah setelah beberapa bulan lamanya jabatan Ketua DPD hanya dijabat oleh pelaksana tugas ketua provinsi setempat.

"Pelaksanaanya sudah siap 100 persen," kata Yus Mangun, yang juga Ketua Panitia Musda Golkar Sulteng.

Bahkan kata Yus Mangun, Ketua Umum Golkar Setya Novanto sudah siap hadir di acara alih kepemimpinan di partai berlambang Beringin itu.

Dia mengatakan terkait peserta dari 13 kabupaten dan kota tidak ada yang bermasalah secara administrasi sehingga dipastikan musda akan berlangsung mulus.

"Setiap DPD lima orang peserta termasuk dari organisasi pendiri dan organisasi yang didirikan serta sayap partai," katanya.

Saat ini DPD Golkar Sulawesi Tengah dipimpin oleh Muhidin Said selaku pelaksana tugas bentukan DPP Golkar. (***

Source; Antara
Red; Sutrisno

Sidang Paripurna DPRD Sulteng Hanya Dihadiri 11 Orang

Suasana Sidang di DPRD Provinsi Sulteng. (Antara)

Palu, Jurnalsulteng.com - Sidang paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dengan agenda penandatanganan nota kesepakatan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah, Jumat (11/11/2016) sore, hanya dihadiri 11 dari 45 anggota.

Sebelas anggota tersebut dua di antaranya pimpinan DPRD yakni Ketua DPRD Aminuddin Ponulele dari Golkar dan Wakil Ketua Alimuddin Paada dari Gerindra.

Dua wakil ketua masing-masing Muharram Nurdin dari PDIP dan Akram Kamarudin dari Demokrat sedang dinas luar daerah.

Ketua DPRD Aminuddin menskorsing sidang beberapa saat menunggu anggota yang lain dan dilanjutkan hingga seluruh agenda sidang selesai.

Sidang yang diagendakan pukul 14.00 Wita tersebut molor satu jam karena menunggu kehadiran anggota DPRD yang lain.

Kepala-kepala dinas, asisten, kepala biro jajaran pemerintah provinsi yang sejak awal tiba di ruangan sebagian akhirnya memilih ke luar di kawasan khusus tempat merokok sambil menunggu agenda sidang dimulai.

Kehadiran anggota DPRD sangat kontras dengan kehadiran pejabat di jajaran pemerintah provinsi karena hampir seluruh kursi terisi, sementara kursi anggota DPRD hanya diduduki sembilan orang.

Ketua Panitia Khusus RPJMD Yus Mangun mengatakan ketidakhadiran sebagian anggota DPRD termasuk anggota panitia khusus lainnya karena sedang tugas luar daerah.

Sembilan anggota DPRD yang hadir tersebut yakni Yus Mangun dan Erwin Burasa dari Golkar, Zulfakar Nasir dan Amrullah Almahdali dari Demokrat, Sony Tandra dari Gerindra, Lucky Semen dan Yanes Rumambi dari PDIP, Nahruddin dari PKB serta Erwin Lamporo dari Hanura.

Meski sidang paripurna hanya dihadiri 11 anggota DPRD namun penandatangan nota kesepakatan kebijakan umum RJMD tetap dilaksanakan antara Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola dengan Ketua DPRD Aminuddin Ponulele.(***)

Source; Antara

Demokrat Sulteng PAW Anleg Bangkep dan Copot Empat Ketua DPAC

DPD Partai Demokrat Sulteng menggelar rapat pleno untuk melakukan PAW Anleg DPRD Kabupaten Bangkep, Rabu (9/11/2016). (Foto: Agus Manggona/Jurnalsulteng.com)

Palu, Jurnalsulteng.com - DPD Partai Demokrat Sulawesi Tengah memutuskan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Anggota Legislatif (Anleg) Rahman H Makmur, yang juga Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep).

Keputusan tersebut ditetapkan melalui rapat pleno yang pimpin Wakil Ketua I Zulfakar Nasir, Wakil Ketua II Nur Rahmatu, Sekretaris Abdul Razak BM Radjak dan Ketua BPOKK DPD Partai Demokrat Sulteng Ir. H Rasyid Pusadan, Rabu (9/11/2016).

Rapat juga memutuskan Hamira Sahide, SE menjadi pengganti Rahman sebagai anggota Fraksi Partai Demokrat  DPRD Kabupaten Bangkep  periode 2014-2019.

Sanksi tegas dengan melakukan PAW terhadap Rahman ditetapkan melalui Surat Keputusan Komwasda Nomor 03/DPD/ Komwasda/IX tertanggal 7 November 2016, serta Rekomendasi Dewan Kehormatan Daerah No 02/INT/ DKD/XI/ 2016 tentang mencabut Kartu Anggota Partai Demokrat dan menjatuhkan sanksi kepada Rahman H Makmur anggota Fraksi Partai Demokrat Bangkep dan digantikan Hamira  Sahid SE yang saat ini menjabat sebagai Bendahara DPC Partai Demokrat Bangkep.

PAW terhadap Rahman ini dilakukan karena dinilai telah melanggar etika dengan melakukan tindak pidana yakni memalsukan tandatangan pimpinan dewan. Hasil rekomendasi ini dikuatkan pula oleh  tembusan  surat pimpinan DPRD Bangkep yang dilayangkan kepada DPD Partai Demokrat Sulteng.

Ketua BPOKK DPD Partai Demokrat Sulteng H Rasyid Pusadan mengatakan, bahwa rapat pleno juga memutuskan Musyawarah Cabang (Muscab) Kabupaten Donggala yang menetapkan Arifuddin Hatba  Daematandu, SE sah dan tidak melanggar AD/ART seperti yang dipermasalahkan oleh beberapa kader.

Untuk permasalahan di DPC Partai Demokrat Kota Palu, pleno memutuskan bahwa Yos Sudarso Marjuni yang dalam pengusulan pengurus sebagai Ketua I DPC Kota Palu, diputuskan tetap  sebagai pengurus di DPD Partai Demokrat Sulteng. Kemudian posisi Ketua I DPC Kota Palu Idiljan Djanggola, S.Sos yang juga anggota DPRD Kota Palu. 

Rapat juga memutuskan pemberhentian terhadap empat Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang  (DPAC) yakni Renaldi sebagai Ketua DPAC Palu Barat, Andi Kristianto (Ketua DPAC Mantikulore), Irfan (Ketua DPAC Tatanga) serta Iksan (Ketua DPAC Kecamatan Ulujadi).

Pemberhentian empat Ketua DPAC ini berdasarkan rekomendasi Komwasda Nomor 01/Lit-Komwasda/PD-ST/IX/2016 serta rekomendasi Dewan Kehormatan Daerah (DKD) Partai Demokrat Sulteng  Nomor 01/PA/BKD-PD/X/2016 tertanggal 20 Oktober 2016.

Permasalahan DPC Kabupaten Tolitoli terkait penetapan Sekertaris DPC, pleno memutuskan Faisal Yahya sebagai Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Tolitoli.

Sementara Sekretaris DPD Partai Demokrat Sulteng Abd Razak BM Radjak, SH kepada seluruh Ketua DPC terpilih yang belum melengkapi struktur dan data pendukung lainnya, untuk menghadap ke DPD, Minggu (13/11/2016) untuk memberikan klarifikasi terkait permasalahan tersebut.

"Jika ada yang membangkang dengan keputusan pleno ini, jangan salahkan DPD mengambil sikap dan tindakan tegas," pungkasnya. (***)

Rep; Agus Manggona
Red; Sutrisno

Disdukcapil: Pengurusan Administrasi Kependudukan Gratis

Palu, Jurnalsulteng.com - Pemerintah Kota Palu, Sulawesi Tengah, menyatakan bahwa pengurusan semua jenis administrasi kependudukan dapat diperoleh secara cuma-cuma oleh masyarakat tanpa ada pungutan biaya alias gratis.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Palu, Burhan Thoampo menyatakan, pengurusan administrasi kependudukan mulai dari akta kelahiran, akta kematian, kartu keluarga, domisili, kartu tanda penduduk semuanya gratis.

"Tidak ada pengenaan biaya administrasi dalam pengurusan administrasi kependudukan, semua administrasi kependudukan dapat diperoleh oleh masyarakat secara cuma-cuma atau gratis," kata Burhan Thoampo, Selasa (8/11/2016).

Burhan Thoampo mengakui bahwa masyarakat yang mengeluh terkait adanya pengenaan biaya pengurusan administrasi kependudukan KK, KTP dan akta, namun saat dilakukan pengecekan di lapangan bukan pegawai Disdukcapil.

Ia menegaskan semua aparatur sipil negara di Disdukcapil tidak berhak meminta upah atau biaya kepada masyarakat dalam setiap pengurusan administrasi kependudukan.

"Haram hukumnya aparatur sipil negara di Disdukcapil meminta upah dan menerima upah dari masyarakat dalam pemberian pelayanan administrasi kependudukan, jika ada yang meminta atau menerima kami akan tindak tegas," sebutnya.

Dia mengatakan bahwa ASN yang menerima upah dari setiap masyarakat yang mengurus administrasi kependudukan merupakan gratifikasi, yang sangat bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

Olehnya, tegas dia, Disdukcapil akan menindak tegas aparatur yang menerima upah untuk mempercepat pengurusan administrasi bagi orang tertentu yang membutuhkan pelayanan administrasi.

"Terkadang ada orang yang memberikan uang kepada petugas pelayanan, agar administrasi yang dibutuhkan dapat diproses secara cepat. Kami tegaskan hal itu tidak boleh diberlakukan karena akan menimbulkan kecemburuan sosial bagi pemohon lainnya yang juga membutuhkan pelayanan," ujarnya.

Dia juga menghimbau kepada masyarakat agar dalam setiap pengurusan administrasi kependudukan tidak menggunakan pihak calo, karena hanya akan memberikan kerugian yang besar kepada masyarakat yang membutuhkan.

"Ada masyarakat yang menggunakan calo saat mengurus administrasi, kami himbau untuk tidak menggunakan calo. Pengurusan administrasi seperti KK dapat diperoleh warga dengan waktu sehari pelayanan," terangnya. (***)

Source; Antara

TW III-2016, Pertumbuhan Ekonomi Sulteng Naik 7,58 Persen

Palu, Jurnalsulteng.com - Badan Pusat Statistik (BPS) merilis pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah pada triwulan III 2016 (TW III-2016) naik sebesar 7,58 persen periode yang sama tahun 2015.

"Untuk pertumbuhan ekonomi tahun 2016 dari TW I hingga TW III, jika dibandingkan dengan periode yang sama 2015 mengalami pertumbuhan sebesar 12,01 persen," ungkap pejabat BPS Sulteng, Sukadana Sufi`i  yang dilansir Antara.

Sukadana menjelaskan dari sisi produksi, kenaikan pertumbuhan ekonomi TW III-2016 mencapai 7,58 persen, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha pertambangan dan penggalian sebesar 32,38 persen, diikuti industri pengolahan 25,90 persen dan konstruksi sebesar 16,26 persen.

Sementara dari sisi pengeluaran terjadi pada komponen ekspor yang tumbuh 128,16 persen.

Pada pertumbuhan ekonomi 12,01 persen tahun 2016, dari sisi produksi dipengaruhi pertumbuhan tertinggi lapangan usaha pertambangan dan penggalian sebesar 48,93 persen, diikuti industri pengolahan 48,36 persen dan jasa keuangan dan asuransi 15,78 persen. Sementara dari sisi pengeluaran terjadi pada komponen impor yang tumbuh 219,15 persen.

"Struktur perekonomian Sulteng, menurut lapangan usaha pada 2016 sampai TW III, masih didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yakni pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 29,43 persen. Konstruksi 12,53 persen serta pertambangan dan penggalian sebesar 12,09 persen," ungkap Sukadana.

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi, kata Sukadana, hingga TW III-2016, pertambangan dan penggalian memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 5,18 persen, diikuti industri pengolahan sebesar 4,45 persen serta perdagangan dan reparasi mobil/motor sebesar 0,72 persen.

Lebih lanjut, kata Sukadana, pertumbuhan ekonomi Sulteng TW III-2016 terhadap TW II-2016 diwarnai oleh meningkatnya aktivitas produksi pengilangan LNG Donggi Senoro. Namun saat yang bersamaan, terjadi penurunan produksi tambang Nikel di Morowali yang cukup dalam, sehingga terjadi kontraksi lapangan usaha pertambangan dan penggalian sebesar 5,23 persen dan industri pengolahan sebesar -5,44 persen.

Kontraksi juga terjadi pada lapangan usaha konstruksi sebesar -0,89 persen serta pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar -1,85 persen.

"Perekonomian Sulteng diukur berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku TW III-2016 mencapai Rp29,89 miliar dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp22,61 miliar," tutup Sukadana.  (***)

Source; Antara

Media Online di Sulteng Bentuk Asosiasi

Deklarasi lahirnya Asosiasi Media Online Sulawesi Tengah di Cafe A, Jalan Abdul Raqi, Palu Barat, Selasa (1/11/2016). Foto: Nasir/Beritasulteng.com

Palu, Jurnalsulteng.com – Sebanyak 14 perusahaan media online membentuk wadah untuk berhimpun dengan mendeklarasikan Asosiasi Media Online Sulawesi Tengah (AMOST), Selasa (1/11/2016).

Dalam pertemuan awal sekaligus deklarasi yang berlangsung di Cafe A Jalan Abd Raqi, Palu Barat ini dipandu Abdullah K Mari dari KabarSelebes.com.

Tuan rumah deklarasi sekaligus pemilik MediaSulteng.com, Abdul Rahman menyambut baik inspirasi dari perusahaan-perusahaan media online di Sulawesi Tengah.

“Ini merupakan langkah yang sangat positif dari para pengelola media online, ” kata Abdul Rahman.

Erick Tamalagi, pemilik Moriwana.com bahkan menyatakan kalau langkah teman-teman ini merupakan langkah besar.

“Saya rela menempuh perjalanan sekira 500 KM, karena untuk mengapresiasi gagasan teman-teman untuk membentuk wadah ini," kata Erick.

Senada dengan Erick, pendiri sekaligus Pimpinan Redaksi Jurnalsulteng.com, Sutrisno juga menyambut baik gagasan untuk membentuk wadah bersama.

"Sudah lama saya berkeinginan ada pertemuan seperti ini. Ini sebagai langkah maju untuk kelangsungan media online di Sulteng," katanya.

Menurutnya, dengan adanya wadah berhimpun, bisa menjadi sarana untuk saling berbagi ilmu, sharing pengalaman bagaimana mengelola media online dengan baik.

"Rata-rata, media online di Sulteng menghadapi masalah yang sama. Terutama karena hanya hidup dari penghasilan iklan dan advertorial. Karena tidak menjual fisik berita. Sementara iklan juga masih sangat minim. Ini kendala yang kita hadapi bersama," terangnya.

Dengan adanya wadah untuk berhimpun kata Trisno, minimal bisa mencari solusi bersama. Termasuk melakukan 'edukasi' ke masyarakat maupun para pemangku kebijakan pentingnya memanfaatkan media online sebagai salah satu sumber dan penyebar informasi dengan lebih cepat dan dapat diakses dari manapun, sepanjang ada jaringan internet.

Dalam pertemuan awal ini diputuskan, AMOST akan menggelar Kongres I pada 13 November 2016 mendatang. Deklarasi juga sekaligus membentuk panitia pelaksana dan pengarah.
Dalam kongres nanti juga akan diputuskan, apakah tetap menggunakan nama AMOST atau merubah nama sekaligus menetapkan AD/ART asosiasi.(***)


Rep; Agus Manggona

Gubernur Perintahkan Usut Pekerja Tambang Asal Tiongkok Masuk Morowali

Warga Tiongkok yang ditangkap petugas Imigrasi Palu beberapa waktu lalu (Foto: Antara)

Palu, Jurnalsulteng.com - Gubernur Sulawesi Tengah Drs H Longki Djanggola, MSi memerintahkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi setempat untuk segera mengusut kebenaran laporan puluhan pekerja tambang asal Tiongkok masuk ke Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, pada Sabtu (29/10/2016), melalui Kendari, Sulawesi Tenggara.

Kepada wartawan di Palu, Minggu (30/10/2016), Longki mengaku sudah memerintahkan Kepala Dinas Nakertrans Abdul Razak untuk menelusuri laporan masuknya WNA asal Tiongkok untuk menjadi pekerja tambang di sejumlah tempat di Morowali.

Dalam laporan itu disebutkan tidak kurang 50 WNA asal Tiongkok dan sejumlah penerjemahnya tiba di Bandara Haluoleo, Kendari dan selanjutnya mereka akan menuju Morowali melalui jalur darat dan laut. Mereka disebutkan akan bekerja di sebuah pertambangan besar di wilayah itu.

"Untuk memastikan benar atau tidaknya laporan tersebut, saya sudah memerintahkan dinas terkait melakukan investigasi. Semoga tim Dinasnakertrans bisa secepatnya turun lapangan dan melacak keberadaan mereka," sebut Longki.

Bila laporan itu benar, kata gubernur, maka akan dikoordinasikan dengan Imigrasi untuk memeriksa dokumen-dokumen keimigrasian mereka.

"Bila semuanya masuk dengan dokumen lengkap dan resmi tentu tidak ada masalah. Tapi kalau ternyata illegal, tentu harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku," sebut Longki.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Korem 143/Haluoleo Kendari, pada Sabtu, 29 Oktober 2016 pukul 09.40 Wita, telah mendarat di Bandara Haluoleo rombongan WNA asal China menggunakan pesawat Lion Air dengan nomor penerbangan JT 726.

Rombongan berjumlah 64 orang, terdiri atas 14 orang sebagai penerjemah dan 50 orang WNA Tiongkok. Mereka akan singgah di mess milik perusahaan pertambangan Bintang Delapan Mineral di Kelurahan Kasilampe, Kendari lalu akan melanjutkan perjalanan ke Morowali, sebagian lewat transportasi laut dan lainnya lewat darat.

Ditengarai mereka memilih masuk melalui jalur Sulawesi Tenggara karena lebih dekat ke Morowali ketimbang melalui Bandara Mutiara Kota Palu.

Jarak perjalanan darat dari Palu ke lokasi tambang nikel Bintang Delapan Mineral di Bungku mencapai hampir 600 kilometer, sedangkan dari Kendari ke lokasi itu hanya sekitar 300 kilometer. (***)

Source; Antara

WNA Asal Tiongkok Terbanyak Melanggar di Sulteng

WNA asal Tiongkok ditangkap Imigrasi. (Ilustrasi)

Palu, Jurnalsulteng.com - Kantor imigrasi mencatat warga negara asing, yang melanggar aturan keimigrasian di Provinsi Sulawesi Tengah, terbanyak berasal dari Tiongkok.

"Kebanyakan WNA asal Negeri Tirai Bambu itu yang terpaksa dideportasi imigrasi karena melanggar UU Keimigrasian RI," kata Kepala Divisi Imigrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Tengah Erna Yunanti Murni, Sabtu (29/10/2016).

Ia mengatakan, selama kurun beberapa tahun terakhir ini, pihaknya banyak menangkap warga asing yang berasal dari negara itu.

Sejak periode Januari sampai dengan Oktober 2016, jajaran imigrasi di Sulteng berhasil menangkap sebanyak 26 warga asing dan sekitar 80 persen diantaranya dari Tiongkok.

Ia menjelaskan sebanyak 19 orang dari 26 warga asing yang diamankan petugas imigrasi ditangkap di wilayah Kabupaten Banggai, Banggai Kepulauan dan Banggai Laut serta Morowali.

Sementara sisanya sebanyak tujuh orang, semuanya asal Tiongkok ditangkap petugas imigrasi di wilayah Palu dan sekitarnya.

Sekitar empat hari yang lalu, petugas imigrasi juga menangkap seorang warga Tiongkok karena kedapatan sedang menjual berbagai jenis asesoris dan hand pone di wilayah Kota Palu.

Seorang WNA asal Tiongkok yang ditangkap itu perempuan dan langsung dideportasi ke negara asalnya karena terbukti melanggar UU keimigrasian dengan penyalagunaan izin tinggal terbatas (ITAS).

Erna mengatakan rata-rata warga asing bermasalah di Sulteng menyalagunakan visa, dan sebagian lagi visanya over stay.

Mereka masuk ke Indonesia dengan memanfaatkan kebijakan bebas visa untuk bekerja dan berbisnis. "Ini yang kita waspadai," ujar Erna. (***)

Source; Antara

Erman Lakuana Pimpin Golkar Kota Palu

Suasana Musda ke V Partai Golkar Kota Palu, Jumat (28/10/2016). Erman Lakuana terpilih sebagai Ketua DPD Golkar Kota Palu setelah mengalahkan Muh Iqbal Andi Magga. (Ist)

Palu, Jurnalsulteng.com – Erman Lakuana terpilih  sebagai Ketua  DPD Partai Golkar Kota Palu dalam Musda V yang digelar  di Mercure Hotel, Kota Palu, Jumat (28/10/2016).

Erman terpilih setelah menyingkirkan rivalnya Muh Iqbal Andi Magga, dengan memperoleh 7 suara. Sedangkan Iqba Andi Magga meraih 6 suara.

Sebenarnya, Musda ke V ini diikuti tiga kandidat ketua, yakni Muh Iqbal Andi Magga, Erman Lakuana dan Nendra Kusuma. Namun menjelang pemilihan, Nendra Kusuma mengundurkan diri dan menyatakan mengalihkan dukungannya untuk Erman Lakuana.

Proses pemilihan yang dipimpin Helmy D Yambas ini diikuti  8 pengurus kecamatan, organisasi mendirikan dan didirikan, DPD Golkar Palu, DPD Golkar Sulteng serta sayap Partai Golkar.

Erman yang terpilih sebagai ketua sebelumnya menjabat Sekretaris DPD Partai Golkar Kota Palu mendampingi Andi Mulhanan Tombolotutu.

Musda ke V Partai Golkar Kota Palu ini juga dihadiri dua mantan Ketua Harian DPD Partai Golkar Sulteng H Rusdi Mastura dan mantan Ketua DPD Partai Golkar Kota Palu Andi Mulhanan Tombolotutu.

Sebelumnya, Plt Ketua DPD Partai Golkar Sulteng H Muhidin M Said dalam sambutan pembukaam meminta agar ketua terpilih  bekerja keras, karena event politik nasional 2019 sudah di depan mata.

“Dengan waktu yang singkat ini harus bekerja keras untuk kejayaan partai Golkar bisa kembali diraih, ” ujar Muhidin Said

Muhidin juga berharap tidak akan timbul lagi konflik di internal Partai Golkar.

“Ini demi kejayaan partai ini ke depan, ” tegas Muhidin.(***)

Rep/Red; Sutrisno

Gubernur: Pengganti Wagub Dibicarakan di Partai Pengusung

Gubernur Sulteng Drs H Longki Djanggola, MSi (Dok/Jurnalsulteng.com)

Palu, Jurnalsulteng.com - Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola mengatakan, calon pengganti wakil gubernur yang meninggal dunia 1 Oktober 2016 akan dibicarakan di internal partai pengusung dan partai pendukung.

"Kita berikan kebebasan kepada partai pengusung. Partai mengusung siapa. Nanti kita cari formulasinya," kata Longki, Kamis (27/10/2016), menanggapi pergantian almarhum Wakil Gubernur Sudarto.
(BACA JUGA: Partai Pengusung Minta Pengganti Wagub dari Partai )

Dia mengatakan, pembahasan itu akan dilakukan setelah Presiden mengeluarkan surat keputusan pemberhentian wakil gubernur.

"Sampai sekarang belum ada SK presiden. Baru paripurna pemberhentian di DPRD," katanya.

Longki mengatakan, dirinya hingga kini belum pernah mengatakan calon pengganti wakil gubernur apakah dari internal partai pengusung atau dari TNI seperti jejak almarhum Wakil Gubernur Sudarto.

"Saya tidak pernah katakan itu (dari TNI)," katanya.

Menurut Longki, jika nantinya partai pengusung masing-masing mengajukan calon, tidak dapat dijamin menemui kata sepakat.

"Mungkinkah dari partai bisa sepakat. Empat pengusung semua bilang ketuanya. Silahkan terjemahkan sendiri," katanya.

Longki mengatakan, sisa masa jabatannya untuk periode kedua selama empat tahun. Dia berharap sudah harus ada regenerasi yang dapat melanjutkan kepemimpinan di daerah.

Sebelumnya, sejumlah partai pengusung saat pilkada serentak 2015 berharap calon pengganti wakil gubernur dari partai politik pengusung. (***)

Source; Antara