Polemik Vatulemo Mirip Hambalang

Inilah hasil pembangunan Lapangan Vatulemo Kota Palu yang menghabiskan anggaran hingga Rp7,2 miliar.  Besarnya anggaran ini sempat mengundang tanya publik Kota Palu. [Foto: Trisno/Jurnalsulteng.com] 

Palu, Jurnalsulteng.com - Lapangan Vatulemo dikenal publik Kota Palu sebagai taman, lokasi acara terbuka, tempat shalat Ied Idul Fitri atau Idul Adha umat muslim. Di taman depan kantor Walikota itu biasa digunakan olah raga warga di sore hari dan nongkrong sembari menikmati makanan ringan yang berjejer. Kini Taman Vatulemo itu selalu menjadi pembicaraan publik kota. Bahkan sempat menjadi trending topic di media sosial.

Apa penyebabnya? Sejak ditutup seng melingkar, taman itu direncanakan dibangun sebagai taman terbuka yang representatif sebagai ruang terbuka hijau (RTH) atau ruang publik kota. Sejak 2 Pebruari 2016, taman itu diamanatkan ke PT Uber Karya untuk mengerjakannya. Tak tanggung-tanggung dana rakyat murni dari DAU 2016, Rp7,2 miliar itu digelontorkan.

Menjelang HUT Kota Palu, 27 September 2016 lalu, publik kota mulai menyoal pembangunan taman itu. Sejumlah pernyataan, komentar dan kritikan pedas dilontarkan di media cetak maupun di media sosial. Pasalnya, warga kota tidak menyangka taman itu ternyata hanya menghasilkan pembangunan yang tidak diharapkan. ‘’Tujuh miliar rupiah hanya demikian. Itu tidak masuk akal. Yang dilihat hanya timbunan, drainase, paving dan rumput saja. Selebihnya tidak ada. Luar biasa prestasi awal menerpa kepemimpinan awal Walikota. Beliau harus segera selesaikan dimana masalahnya,’’ ujar Hendardi, aktifis LSM Palu.

Benarkah ini prestasi awal yang diukir Walikota Hidayat dan Wakilnya Sigit Purnomo Said (SPS) ? Hasil investigasi Jurnalsulteng.com bersama beberapa media lokal lainnya,  proyek Taman Vatulemo ini direncanakan sejak 2013. Perencanaannya berubah ubah seiring dengan tahap perencanaan. Lantas mengapa bisa dianggarkan Rp8,255 miliar?

Proyek itu sebelumnya dianggarkan Rp1,3 miliar di Dinas Kebersihan Pertamanan Kota Palu. Dengan nilai pagu konsultan perencana sekira Rp ‘'50 jutaan saja. Entah mengapa tiba-tiba pagu Rp1,3 miliar itu naik menjadi Rp 3 miliar dan naik lagi Rp 5 miliar.

Menurut sejumlah informan yang dapat dipercaya, dari Rp1,3 miliar berubah ke 3 dan 5 miliar rupiah proyek itu masih di DKP Palu. ‘’Nanti menjadi lima miliar sampai delapan miliar rupiah, proyek itu pindah ke Dinas PU Palu,’’ ceritanya. Perubahan angka-angka signifikan proyek itu terjadi di saat transisi kepemimpinan. Yaitu dari Walikota Mulhanan Tombolotutu dan Plt Hidayat Lamakarate dan disetujui oleh Dekot dalam penetapan APBD 2016.

Mengapa perubahan pagu anggaran itu tidak diikuti dengan perubahan perencanaan dan desain yang kualifaied? “Ya itu problem mendasarnya. Harusnya, kalau proyek delapan miliar rupiah, konsultan perencananya sampai Rp400 jutaan rupiah. Bukan Rp50 jutaan yang penunjukkan langsung,’’  tandas seorang rekanan taman.

Akibat pembangunannya mengundang polemik warga, Walikota Palu Hidayat memerintahkan Bawaskot turun melakukan investigasi. Hasil investigasi Bawaskot sudah ada. Gayung bersambut, kini Dekot juga melakukan RDP dengan Dinas PU. Sayangnya, Singgih B Prasetyo tidak memberikan gambaran detailnya ke dewan. “Harusnya Singgih membantu mengingatkan dewan bahwa proyek itu adalah salah satu produk APBD yang dihasilkan Dekot,’’ sindir Wadi, warga kota.

Ternyata, SPK proyek Taman Vatulemo Rp7,2 miliar itu tertanggal 2 Pebruari 2016. Jauh sebelum Walikota Palu dilantik 17 Pebruari 2016. Artinya, proses tender sudah berjalan sejak Januari 2016. PT Uber Karya pada penawarannya ‘membuang’ Rp1 miliar dari nilai pagu. Artinya, ada silpa ke APBD. “Bahkan saya ditawari lagi sisa pagu satu miliar itu digunakan lagi untuk penambahan, saya tidak mau,’’ ujar pihak PT Uber Karya.

Analisis kalangan kejaksaan pada media PN, proyek itu nantinya bila ada kelebihan anggaran pasti akan dipulangkan ke negara. Itu nantinya pasti akan diselidiki BPK RI. “Bisa dilihat apakah ada belanja-belanja yang tidak sesuai, harga atau item lainnya pasti ketahuan dari RAB,’’ sebut sumber kejaksaan.

Bila asumsinya ada temuan, pasti BPK RI merekomendasikan agar rekanan mengembalikan ke kas negara. Pihak kejaksaan, akan melihat material hukumnya. Apakah perubahan-perubahan anggaran hingga Rp8,255 miliar itu sesuai dengan ketentuan. Apakah yang menjadi berubah? Item apa yang menjadi perubahan? Apakah ada dugaan gratifikasi? Apakah ada dugaan alur suap? Ini kan mirip-mirip dengan Gedung Olah Raga Hambalang. Naik nilai pagunya secara signifikan tapi item perubahan-perubahan yang membuat naik harganya tidak jelas. "Hambalang kan delik tipikornya mulanya dari harga lahan dan akhirnya ke fisik bangunan,’’ tandasnya.

Olehnya, saat ini mari kita dukung semua pihak dapat menyelesaikan dengan tepat, cermat dan tidak merugikan daerah serta masyarakat. ‘’Kita tunggu dulu sampai selesai masa pemeliharaan kegiatan. Lagian kan sisa 30 persen dana belum dibayarkan ke rekanan. Publik jangan membuat spekulasi spekulasi. Biarkan semua diselesaikan instansi sesuai ranahnya,’’ tandas pegawai adhyaksa itu sambil berlalu. [Tim]  



Editor; Sutrisno 

     

Sulteng Terima DBH Migas Rp62 Miliar

Donggi Senoro (Ilustrasi)

Palu, Jurnalsulteng.com - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk tahun 2017, mendapatkan dana bagi hasil (DBH) sumber daya pertambangan minyak bumi dan gas bumi sebesar Rp62,12 miliar.

Angka tersebut terbagi dari minyak bumi sebesar Rp11,20 miliar dan gas bumi Rp50,91 miliar sehingga total Rp62,12 miliar. Sementara untuk daerah penghasil yakni Kabupaten Banggai DBH yang diberikan dari minyak bumi Rp22,41 miliar dan gas bumi Rp101,83 miliar dengan total Rp124,24 miliar, kata Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulteng, Bambang Sunaryo di Palu, Jumat (25/11/2016).

Ia mengatakan khusus untuk DBH Pemprov Sulteng masuk dalam batang tubuh anggaran dan pendapatan belanja daerah (APBD) tahun 2017 dari sektor pendapatan.

"Kami optimistis target tersebut dapat tercapai, khususnya sektor gas bumi, karena harga dan produksi saat ini masih dalam kondisi stabil," ungkapnya.

Ia menjelaskan, dana tersebut akan direaalisasikan setiap triwulan dan akan dilakukan hitung-hitungan kembali pada akhir tahun. Apakah lebih atau kurang yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Untuk minyak, kata Bambang diharapkan angka Rp11 miliar itu dapat terealisasi, karena harga minyak dunia saat ini masih dalam kondisi tidak stabil.

Walaupun, kata dia produksi minyak dapat tercapai, kalau harga tidak stabil akan mempengaruhi juga.

Selain daerah penghasil dan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota di Sulteng, turut merasakan ada bagi hasil dari sektor minyak dan gas dengan alokasi sebesar Rp10,35 miliar.[***]

Source; Antara

Pemkot Palu Didesak Perjelas Peruntukan Dana Hibah

Ilustrasi

Palu, Jurnalsulteng.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu, Sulawesi Tengah, mendesak pemerintah kota setempat untuk memperjelas peruntukan dana hibah dan bantuan sosial pada 2017.

Anggota Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kota Palu, Ridwan H. Basatu menyatakan, pemerintah Kota Palu tidak boleh menyembunyikan atau menutupi peruntukan dana bansos dan dana hibah dalam APBD 2017.

"Dana bansos dan dana hibah yang masuk dalam Anggaran Pendapatan Benlanja Daerah (APBD) 2017 harus transparan dan bebas dari gratifikasi mengenai peruntukannya," katanya yang dilansir Antara.

Politisi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) itu menyatakan dalam dokumen APBD tahun 2017 mendatang dana hibah ditargetkan mencapai kurang lebih Rp7 miliar, begitu pula dana bansos senilai Rp7 miliar.

Menurut Ridwan, dana tersebut harus dimanfaatkan oleh pemerintah serta memastikan bahwa dana tersebut tepat untuk kepentingan masyarakat umum atau kepentingan sosial.

"Dana hibah dan dana bansos merupakan anggaran yang peruntukannya harus tepat sasaran untuk kepentingan umum, olehnya pemerintah harus menjamin ketepatan dana tersebut," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa dana tersebut tidak boleh dimanfaatkan hanya untuk kepentingan individu atau kelompok, yang bekerja sama dengan politisi di DPRD tersebut.

Dia mengakui bahwa dana bansos dan dana hibah dalam APBD sebelumnya cenderung tertutup serta syarat dengan gratifikasi, demi kepentingan individu dan kelompok tertentu.

"Hal-hal yang buruk yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya, tidak boleh dipelihara. Sebab hal itu sangat merugikan masyarakat sebaliknya hanya menyenangkan bagi oknum tertentu," katanya.

Dia menguraikan dalam ranperda APBD 2017 pendapatan daerah ditargetkan mencapai sekitar Rp1,296 triliun, sementara belanja Rp1,260 triliun.

Terdapat kelebihan anggaran sekitar Rp29 miliar, yang selanjutnya dimanfaatkan untuk penyertaan modal PDAM senilai Rp3 miliar dan pembayaran hutang Pemkot Palu ke pusat investasi pemerintah (PIP) kurang lebih senilai Rp20 miliar.[***]

Source; Antara

Ahok, Jokowi dan Logika Mie Instan

Oleh: Edward Marthens 

ANDA (pasti) pernah memasak mi instan, kan? Baik, saya ingatkan kembali tahapannya. Nyalakan kompor, ambil panci kecil lalu isi air secukupnya. Letakkan panci di atas kompor yang menyala. Tunggu sebentar. Setelah mendidih, pecahkan telur dan masukkan ke dalamnya. Tunggu sebentar lagi. Setelah itu, masukkan mi instan yang telah disiapkan.

Sambil menunggu matang, segera siapkan bumbu-bumbu yang biasanya sudah disediakan dalam kemasan mi instan tersebut ke piring.  Kalau anda suka, masukkan juga sayuran ke dalam panci. Tunggu barang 1-2 menit lagi. Setelah itu, pindahkan mi instan dan telur yang sudah matang itu ke piring. Tambahkan saus, sambal dan lainnya sesuai selera. Selamat menikmati...

Oya, sekadar mengingatkan  saja. Seluruh proses sejak memasak air hingga menuangkan mi instan dan telur ke piring hanya memerlukan waktu 3-5 menit. Jangan sampai lebih. Sebab, panci akan luber oleh air campur mi instan dan telur. Jangankan sampai lewat 5 menit, saat menyajikan bumbu-bumbu ke atas piring pun, kadang-kadang kita harus mengecilkan api kompor. Tujuannya, ya itu tadi, agar tidak meluber.

Buat anda yang pemula, ini tips dari saya kalau sampai kejadian juga luber. Pertama, langsung matikan kompor. Setelah itu, tunggu air di panci turun permukaannya. Barulah pindahkan mi dan teman-temannya tadi ke piring.  Tambahkan bumbu-bumbu sesuai selerea, aduk, dan nikmati.

Mematikan kompor tepat waktu ini amat penting. Bukan cuma untuk mengatasi kalau panci luber, tapi yang lebih utama; untuk mencegah agar panci tidak luber.

Jangan coba-coba sibuk membersihkan panci yang kotor saat isinya luber. Anda juga tidak perlu repot-repot membersihkan kompor yang kena luberan itu. Tidak usah juga ribet membersihkan meja kompor dan lantai yang kotor karena luberannya tidak terkendali. Semua itu bisa dicegah sejak awal, kalau Anda tidak terlambat mematikan kompor. Ctek! Sesederhana itu!

Sayangnya, logika dan tahapan sederhana itu tidak dilakukan Joko Widodo. Presiden Republik Indonesia ini justru sibuk pontang-panting menemui Prabowo di kediaman. Dia juga bertandang ke Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.  Dia bahkan mengundang sejumlah ulama dari berbagai pimpinan Ormas Islam. Pada hari berikutnya, rombongan ulama Banten juga dihadirkan ke Istana.

Seperti tidak cukup, Presiden RI yang diklaim Megawati sebagai Petugas Partai ini melakukan serangkaian roadshow. Datang ke markas pasukan Kopasus, Brimob, Marinir, dan Paskhas. Bahkan di markas pasukan elit Angkatan Darat Kopasus, Presiden bertubuh kerempeng itu dengan gagah mengatakan, bisa menggerakkan kekuatan (Kopasus) jika diperlukan. Bukan main!

Entah berapa anggaran yang dihabiskan untuk acara wira-wiri ini. Pastinya, negara harus mengongkosi biaya transportasi Presiden dengan rombongannya, membeli bahan bakar iring-iringan mobil yang ada, menyiapkan penyambutan di tempat-tempat yang dikunjungi. Entah, berapa miliar rupiah semuanya. Silakan tanya kepada Pratikno yang Mensesneg atau Pramono Anung, Mensekab. Mungkin mereka tahu.

Lucunya, Presiden sibuk pontang-panting ke sana kemari. Padahal, waktu sekitar 2,3 juta ummat Islam mendatangi Istana, dia justru ngacir. Katanya meninjau proyek rel kereta di Soekarno Hatta, Tangerang, Banten. Memangnya proyek itu puentiiiing buangetttt ya, sampai-sampai jutaan rakyat yang ingin bertemu pun ditinggalkan?

Jokowi ternyata tidak kunjung balik ke Istana. Padahal, massa aksi menuggu sampai lewat maghrib. Lucunya lagi, dia beralasan tidak bisa sampai Istana karena akses jalan terhambat massa aksi. Numpang tanya, Presiden lagi bicara sama anak peserta Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), ya? Kalau mau bohong, ya mbok kira-kira yang rada cerdas dikit, dong, pak Presiden...

Tapi, puncak lucunya adalah, Jokowi justru tidak mengagendakan bertemu dengan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI. Padahal, sejak awal diketahui GNPF inilah yang menjadi ‘penyelenggara’ aksi yang dikenal dengan sebutan 411 tersebut. Dia malah sibuk bermanuver ke sana-sini. Dan ironisnya, segala polah itu bisa disebut nyaris sia-sia belaka!

Ketika publik mempertanyakan akrobatnya yang menghebohkan itu, Jokowi menjawab, untuk memastikan semua kekuatan TNI dan polisi tetap loyal. Pertanyaan berikutnya, loyal kepada siapa? Kepada negara, yes! Harus! Tapi, itu tidak serta-merta berarti harus loyal kepada pemerintah. Beda, lho, antara negara dan pemerintah! Mosok soal seperti ini saja harus dijelaskan, sih?

Di tengah kesibukan mondar-mandir itu, jagad dunia maya dijejali meme yang antara lain berbunyi; yang menista al Qura adalah Ahok, yang menghina ulama adalah Ahok, yang dilaporkan ke polisi adalah Ahok, tapi yang sibuk mondar-mandir kesana kemari kok Presiden? Pak Jokowi Sehat? lengkap dengan gambar dokter dan Jokowi yang memegang dahi...

Kembali soal memasak mi instan di awal tulisan ini. Kalau saja Jokowi mau menggunakan logika mi instan tadi, maka dia tidak perlu repot-repot luar biasa seperti itu. Pokok persoalan adalah Basuki Tjahaja Purnama yang menista al Quran. Jokowi tinggal memerintahkan aparat hukum untuk menangkap Ahok dan memroses dengan cepat dan transparan. Ibarat mematikan kompor, ctek! Selesai!

Seharusnya Jokowi tidak berlama-lama mendiamkan masalah ini. Seharusnya, Jokowi tidak bersikukuh membela dan melindungi gubernur bermulut isi toilet itu. Seharusnya Jokowi menegur Polisi yang bertele-tele menyelesaikannya. Seharusnya, Presiden menindak Kapolri Tito yang tiba-tiba sibuk berperan sebagai pengacara gubernur penghobi menggusur rakyatnya dengan brutal. Seharusnya... seharusnya... seharusnya...

Ah, seharusnya Jokowi bisa dengan mudah mengatasi masalah ini. Seharusnya, Jokowi langsung mematikan kompor. Seharusnya dia tidak menunda-nunda bahkan sibuk membersihkan panci, mengelap kompor, membersihkan meja kompor, dan mengepel lantai yang kotor karena luberan isi panci.

Pak Presiden, jika Anda tidak kunjung mematikan kompor; maka bukan cuma panci, kompor, meja kompor, dan lantai yang akan kotor, lho. Tapi, bisa juga terjadi kebakaran. Waspadalah, waspadalah, waspadalah! [voa-islam.com]



(Penulis adalah Pekerja Sosial, tinggal di Jakarta)

Tekan Angka Kecelakaan, Honda Sosialisasi Keselamatan Berkendara

Team Safety Riding Honda Bersama Satlantas Polres Palu serta pelajar perwakilan sekolah melakukan sosialisasi dan operasi simpatik, Kamis (24/11/2016). (Foto: Istimewa)

Palu, Jurnalsulteng.com – Untuk mendukung program menekan angka kecelakaan lalulintas, CV Anugerah Perdana (Anper), menggelar kegiatan bertajuk Sosialisasi Keselamatan Berkendara, Kamis (24/11/2016).

Kegiatan Anper selaku Main Dealer Motor Honda sekaligus distributor resmi spare parts area Sulawesi Tengah ini dilaksanakan team Safety Riding Honda Palu Bersama Satlantas Polres Palu serta pelajar perwakilan sekolah.

“Sosialisasi Keselamatan Berkendara Honda ini merupakan salah satu program Anper yang dilakukan secara berkelanjutan bersama team Safety Riding dalam mendukung kampanye ‘Indonesia, Ayo Aman Berlalu Lintas’ yang sudah dicanangkan. Program ini merupakan wujud komitmen Anper bersama team Safety Riding untuk terus mengajak masyarakat membudayakan keselamatan berkendara dengan peran serta aktif masyarakat Kota Palu," kata Kepala Team Safety Riding, Yusman Pradiptha.

Kata Yusman, sebagai pelaku industri otomotif, Anper bersama team Safety Riding ikut bertanggung jawab akan pentingnya aman berkendara.

"Anper bersama team Safety Riding terus melakukan kampanye budaya aman berkendara tidak bisa dilakukan sendiri, sehingga perlu peran serta aktif masyarakat," terangnya.

Yusman menambahkan,  Anper bersama team Safety Riding sangat senang dan menyambut baik saat bersama Satlantas Polres Palu melaksanakan kegiatan ini yang di rangkaikan dengan pembagian helm gratis untuk anak, dalam rangka menekan angka kecelakaan.

Seperti sebelumnya banyak kegiatan pembinaan safety riding yang telah kami lakukan di kota Palu, seperti sosialisasi cara aman berkendara baik tingkat TK, SD, SMP, SMU, Komunitas / Organisasi, Perusahaan Swasta dan negeri, hingga mengundang para warga untuk turun langsung tentang bagaimana cara berkendara yang baik dan aman. Sebab Honda percaya edukasi keselamatan berkendara memang sebaiknya dimulai dari sejak dini.

Kegiatan kali ini di pusatkan di Tugu Honda Jl. St Hasanudin Palu. Selain membagikan selembaran kampanye Safety Riding juga di bagikan Helm bagi pengendara.

“Pada prinsipnya, di mana pun Anper bersama team Safety Riding berada, harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Sudah sejak lama ANPER bersama team Safety Riding aktif membudayakan kesalamatan berkendara melalui berbagai kegiatan. Semoga program- program kami ini. dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya berkendara sesuai aturan yang benar,” tutup Hermanto, Public Relations Anper. [***]

Rep/Red; Sutrisno

Isu Makar Dinilai untuk Memojokkan Umat Islam

Jakarta, Jurnalsulteng.com - Isu makar yang dihembuskan Kapolri Jenderal Tito Karnavian disesalkan. Isu ini dinilai sengaja diungkap untuk memojokkan umat Islam dari berbagai elemen civil society yang bergerak menuntut keadilan pada aksi damai "Gelar Sajadah" pada Jumat (2/12/2016) mendatang

Sekjen Solidarity Network for Human Rights (SNH) Advocacy Center, Harry Kurniawan mengatakan, ia khawatir situasi ini akan menjadi pembenaran politis agar penguasa dengan segala instrumennya bisa bertindak represif, bahkan tangan besi terhadap rakyat.

"Memang para peserta aksi memiliki kekuatan dan pasukan, cerdas sedikitlah kalau melemparkan isu," ujar Harry dalam keterangannya yang dilansir RMOL.CO, Kamis (24/12/2016).
(BACA JUGA: FUI Sulteng Tetap Gelar Demo 212 )

Lebih lanjut Harry mengatakan Tentara Nasional Indonesia memiliki intelijen yang canggih dan berada di bawah kekuasaan Presiden.

"Sampai saat ini tidak ada pernyataan TNI yang mengatakan adanya dugaan makar, malah kepolisian yang melontarkan isu itu. Aneh sekali," katanya lagi.

Karena dia meminta kepada pihak Kepolisian untuk fokus pada substansi permintaan para peserta aksi, tangkap tersangka kasus penistaan agama Basuki T. Purnama sebagaimana penista-penista sebelum.

"Jangan malah mengaburkan masalah, semakin terlihat keberpihakan aparat penegak hukum bila seperti ini sikapnya," tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan (Menhan) yang juga mantan KSAD Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu mengaku sama sekali tidak menerima informasi dari intelijen terkait adanya upaya makar dalam unjuk rasa Aksi Bela Islam III seperti dikatakan Tito.

Sementara Tito, saat disinggung kembali soal makar tersebut usai mengikuti cara Istighosah Akbar di Masjid Agung Kota Tasikmalaya, Selasa (22/11), mengatakan sudah jelas terdapat di media sosial.

"Isu makar baca saja google, siapa yang ingin menjatuhkan pemerintah, jatuhkan Pak Jokowi, nah itulah dia. Enggak usah ngomongin ini lagi, baca saja di media, itu ada beberapa pihak yang katakan 'kita akan duduki DPR', itu inkonsitusional," katanya.[***]

Source; RMOL.CO

Hasil Lengkap Matchday 5 Liga Champions, Grup A-D

Jurnalsulteng.com – Matchday 5 babak penyisihan grup Liga Champion sudah digelar. Berbagai hasil didapatkan para kontestan.

Dari Grup A, Arsenal dan PSG bermain imbang 2-2. Keduanya diketahui sudah lebih dulu lolos.Sementara pada laga lain,

Ludogorets bermain tanpa gol dengan FC Basel.

Di Grup B, empat tim harus berbagi satu angka. Benfica bermain imbang 3-3 dengan Besiktas. Sedangkan Napoli ditahan Dynamo Kiev 0-0.

Dari Grup C, Borussia Moenchengladbach berbagi poin dengan Manchester City. Hasil itu sudah cukup mengantarkan The Citizens ke fase knock out.

Sementara di partai lain Barcelona mempermalukan Celtic. Mereka menang 2-0 dan melaju ke babak selanjutnya dengan menyandang status juara grup.

Di Grup D, Atletico Madrid melanjutkan rekor sempurna. Mereka meraih kemenangan kelima di babak penyisihan. Korbannya adalah sang juru kunci PSV Eindhoven.

Sedangkan Bayern Munich yang bertandang ke Rusia, dikejutkan dengan permainan FK Rostov. The Bavarian dipaksa menyerah 2-3.

Hasil lengkap:
GRUP A
Arsenal 2 - 2 Paris Saint Germain
Ludogorets Razgrad 0 - 0 Basel

GRUP B
Besiktas 3 - 3 Benfica
Napoli 0 - 0 Dynamo Kyiv

GRUP C
Borussia Moenchengladbach 1 - 1 Manchester City
Celtic 0 - 2 Barcelona

GRUP D
FC Rostov 3 - 2 Bayern Munich
Atletico Madrid 2 - 0 PSV Eindhoven

Source; VIVA.co.id

234 Daerah Mendaftar Jadi DOB

(Ilustrasi)

Palu, Jurnalsulteng.com - Direktur Penataan Daerah dan Otonomi Khusus Kementerian Dalam Negeri Safrizal mengatakan saat ini terdapat 234 daerah mengajukan diri untuk menjadi calon daerah otonom baru yang terdaftar di Kementerian Dalam Negeri.

"Itu sampai tanggal kemarin sore (22/11)," katanya di Kota Palu, pada sosialisasi penataan daerah di Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Rabu (23/11/2016).

Sosialisasi tersebut diikuti oleh sejumlah perwakilan dari calon daerah otonom di Sulawesi Tengah seperti Sulawesi Timur, Donggala Utara dan Poso.

Turut menjadi pembicara Gubernur Sulawesi Tengah diwakili Kepala Biro Adminisitrasi dan Otonomi Daerah Nadir.

Safrizal mengatakan daerah yang terakhir mengajukan diri untuk menjadi daerah otonom tersebut adalah salah satu daerah di perbatasan Malaysia dan Kalimantan.

"Mereka di sana, komunikasi tidak pakai Telkomsel. Mereka belanja pakai ringgit," ungkapnya.

Dia mengatakan jika seluruh daerah tersebut disetujui maka jumlah daerah otonom menjadi 776.

"Tidak ada negara di dunia sebanyak itu (daerah otonom). Saya sudah berkunjung ke 23 negara tapi saya belum dapat," ucapnya.

Safrizal mengemukakan semua daerah yang sudah mendaftar tersebut akan dikaji sesuai ketentuan yang berlaku sehingga mana yang layak dan tidak.

"Nanti akan kami kaji daerah itu, apakah aman atau tidak. Kalau daerahnya lempeng tidak akan bisa, karena kita tidak ingin membangun daerah yang rawan terhadap bencana," ujarnya.

Menurut dia, pengetatan pembentukan daerah otonom baru dilakukan karena banyak daerah yang sudah terbentuk justru meninggalkan masalah.

Hanya ada beberapa daerah yang berhasil antara lain Kota Batu, Tangeran Selatan dan Nunukan.

Safrizal mengatakan terdapat sekitar 80 persen daerah otonom baru yang dibentuk sejak reformasi berada dibawah kondisi sedang. Sementara daerah yang menuai sukses hanya dapat dihitung dengan jari.

Dia mengatakan pascareformasi pembentukan daerah otonom baru hampir dua kali lipat dari jumlah kabupaten/kota sebelumnya.

Terhitung sejak tahun 1999-2004 terdapat tujuh provinsi, 115 kabupaten dan 26 kota. Sementara dari 2005-2014 terdapat satu provinsi, 66 kabupaten, delapan kota.

Saat ini total daerah otonom sebanyak 542 masing-masing 34 provinsi, 415 kabupaten dan 93 kota. [***]

Source; Antara

FUI Sulteng Tetap Gelar Demo 212

Aksi Bela Islam II 4 November lalu di Kota Palu. FUI Sulteng kembali akan menggelar aksi damai pada 2 Desember mendatang. (IST)

Palu, Jurnalsulteng.com - Forum Umat Islam (FUI) Sulawesi Tengah tetap akan menggelar aksi demo damai Bela Islam jilid III, pada Jumat 2 Desember 2016 (212) di Kota Palu.

Presidium FUI Sulteng Ustad Hartono mengatakan, aksi itu akan dibuat sangat damai dengan massa aksi siapa saja yang terpanggil secara akidah untuk membela Islam.

"Kami ingin setingan aksi ini seperti di pusat, super damai, sifatnya seperti tabliq akbar, kemudian orasi menyampaikan tuntutan, meminta penegak hukum untuk meluruskan kasus ini. Jangan semacam ada upaya-upaya untuk memperlambat proses hukum," katanya yang dilansir Antara.

Selain itu, kata pimpinan Hidayatullah Sulteng itu, pihaknya telah melakukan sejumlah pertemuan dengan pimpinan di daerah seperti Kapolda. Pertemuan itu hanya untuk menyatakan komitmen bahwa penanganan kasus dugaan pelecehan agama itu harus dilakukan sebaik-baiknya.

"Kita selalu damai, kita tidak pernah anarkis. Malah yang terjadi, jika ada pelanggaran pidana, tapi terkesan dilindungi oleh penegak hukum. Jangan diberikan celah kepada masyarakat untuk curiga kepada penegak hukum, itu sebenarnya intinya, jangan dibeda-bedakan hukum di Negara ini," tuturnya.

Menurut Ustad Hartono, aksi yang dilakukan seharusnya dipahami secara mendasar bahwa itu dilakukan bukan untuk melakukan kerusuhan, apalagi untuk melakukan tindakan anarkis.

"Justru kami berada dibelakang polisi, agar kiranya bagaimana mereka dapat menegakan hukum secara adil," tekannya.

Lebih lanjut, kata Ustad Hartono, kasus yang dilakukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahya Purnama alias Ahok terkait penistaan agama Islam, bukan yang pertama kalinya di Indonesia. Kasus sebelumnya, ketika ditetapkan sebagai tersangka langsung dilakukan penahanan.

"Kalau Permadi, Arswendo, Lia Eden dan sejumlah kasus sebelumnya langsung ditahan, kenapa kasus ini tidak dilakukan," ujarnya. [***]

Source; Antara

2017, Seluruh Daerah Harus Punya Perda Bangunan Gedung

Palu Grand Mall, salah satu bangunan gedung di Kota Palu. Setiap daerah punya kewajiban dalam Pengelolaan dan pengawasan gedung sesuai amanat Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. (FOTO: Trisno/Jurnalsulteng.com)

Jakarta, Jurnalsulteng.com - Pengelolaan dan pengawasan gedung merupakan kewajiban tiap daerah sesuai amanat Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (UUBG) yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2005.

Pada kenyataannya, meski sudah diatur seperti itu, masih banyak daerah di Indonesia yang belum memiliki peraturan daerah (perda) tentang bangunan gedung.

Tigabelas tahun sejak UUBG diundangkan hingga saat ini, hanya 424 dari 509 kabupaten/kota yang sudah memiliki perda bangunan gedung atau sebanyak 83,3 persen.

Ini artinya masih ada sekitar 16,7 persen kabupaten/kota yang belum memiliki perda bangunan gedung.

"Yang belum selesai, tahun 2017 harus bisa diselesaikan. Untuk masalah pendanaan, diusahakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau niaga dalam pembinaan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)," ucap Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sri Hartoyo, di Hotel Grand Sahid Jakarta, Selasa (22/11/2016).

Oleh sebab itu, Sri mendesak pemerintah daerah (pemda) agar bersungguh-sungguh dalam mengimplementasikan perda bangunan gedung.

Pemda mesti bertanggung jawab terhadap pembentukan perda bangunan gedung. Model Perda harus mengikuti persyaratan teknis di daerah, karena setiap kontur tanah dan lingkungan bisa berbeda.

Hal itu menjadi tambahan penting lantaran tahun ini merupakan tahun terakhir pendampingan Kementerian PUPR dalam penyusunan rancangan perda bangunan gedung melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

"Mulai 2017, Direktorat Bina Penataan Bangunan Kementerian PUPR akan lebih fokus pada pendampingan implementasi perda bangunan gedung bagi kabupaten/kota yang bersangkutan," pungkas Sri.(***)

Source; Kompas

Titik Temu Kekuatan Islam, Nasionalis dan TNI Kembali Ke UUD 1945

Oleh: Gde Siriana 

(Ilustrasi)

 TAK seorang pun pernah membayangkan demo besar Bela Islam 411 akan dihadiri 2 juta lebih rakyat.

Kesalahan informasi intelijen dalam memperkirakan jumlah peserta demo ini memberi dampak kepanikan Istana sehingga orang-orang sekitar Presiden memberi rekomendasi yang konyol dengan meminta Presiden tidak meminta Presiden kembali ke Istana untuk bertemu dengan wakil-wakil ulama yang terlibat dalam aksi 411. Dampaknya rakyat semakin marah dan kecewa dengan sikap Jokowi.

Sesungguhnya tuntutan kepada Ahok sebagai penistaan agama adalah bentuk penegakan sila ke-1 Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Negara menjamin kebebasan dan menghormati kehidupan religius warga negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta mengusahakan kehidupan beragama yang penuh rasa toleransi.

Ketika Ahok dilindungi oleh Jokowi dan Polri, dengan tidak segera menjadikan Ahok tersangka sehingga terjadilah aksi besar 411, maka ini seperti menyadarkan rakyat bahwa selama ini lengkap sudah NKRI telah jauh menyimpang dari KIBLAT BANGSA. Semua sendi-sendi kehidupan bangsa dan negara telah hancur, sosial, ekonomi, politik, hukum, hankam dan kehidupan beragama. Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa telah di-degradasi menjadi 4 pilar, sementara UUD 45 telah 4x diamandemen.

Dengan dirubahnya pasal-pasal di UUD 45 asli, maka sumber-sumber daya alam dan pondasi-pondasi ekonomi NKRI kini dikuasai oleh asing, baik imperialis putih (Barat & AS) maupun imperialis kuning (China) dengan bantuan para pengkhianat bangsa. Rakyat juga harus menanggung biaya demokrasi yang sangat mahal melalui Pilkada yang hasilnya juga sudah dikuasai dan ditentukan para pemilik uang.

Rakyat yang berharap banyak pada Jokowi saat terpilih menjadi Presiden, agar ekonomi kembali membaik dan mengurangi jurang kemiskinan/redistribusi pendapatan serta ada penegakan hukum atas kasus-kasus korupsi dan HAM, kini berbalik kecewa. Jokowi membiarkan Ahok ketika melakukan penggusuran, terlibat dalam pembelian lahan RSSW yang merugikan negara, dan mengeluarkan izin Reklmasi yang cacat hukum. Bahkan ketika negara semakin krisis, Jokowi justru menghindari bertemu rakyatnya sendiri ketika aksi 411 di depan Istana.

Rakyat menanti ucapan-ucapan Jokowi yang mampu memberi harapan-harapan baru bagi krisis multidimensi bangsa. Tetapi yang dilakukan Jokowi justru sebaliknya, hanya melakukan langkah-langkah politik dalam bentuk safari ke ormas-ormas Islam dan pasukan khusus TNI. Atau lebih suka pada kegiatan peresmian-peresmian saja. Bukannya menjawab persoalan bangsa, Jokowi justru membawa persoalan pada dirinya sendiri kepada rakyat. Maka jangan salahkan rakyat jika kini rakyat telah kehilangan harapan. Dan jangan salahkan rakyat ketika rakyat akan menempuh caranya sendiri untuk menyelamatkan NKRI. Apalagi pintu istana dan parlemen tertutup untuk rakyat.

Maka ketika kasus penistaan agama oleh Ahok terjadi, ini menjadi momentum bagi kekuatan Islam, Nasionalis dan TNI untuk duduk bersama dan memikirkan kembali untuk kembali ke KIBLAT BANGSA. Momentum ini mempunyai kekuatan maha dahsyat untuk menggerakkan semua elemen kekuatan rakyat melakukan Kesadaran Nasional dan bertindak segera menyelamatkan NKRI.

Konstitusi UUD 1945 adalah produk revolusi 1945. Jika ada pihak-pihak yang menentang kembali ke UUD 1945 yang asli, maka revolusi yang akan membawa kita kembali ke UUD 1945.[***]

Penulis adalah Pengamat dari Soekarno Institute For Leadership

Militer Myanmar Hanguskan Ribuan Rumah Warga Muslim Rohingya

Pengungsian muslim Rohingya di Myanmar terbakar. (REUTERS)

Jurnalsulteng.com - Bentrokan antara militer Myanmar dengan warga muslim Rohingya terus terjadi. Baru-baru ini analisis citra satelit antara 10-18 November dari lembaga Pengamat Hak Asasi Manusia (HRW) memperlihatkan lebih dari 1.250 rumah warga muslim Rohingya di lima desa telah hangus rata dengan tanah menyusul serangan dari militer Myanmar.

Sementara itu, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), 30.000 penduduk Rohingya terpaksa mengungsi akibat kerap mendapatkan kekerasan dari militer Myanmar. Dalam dua hari terakhir, puluhan orang tewas karena serangan dari helikopter tempur militer.

Saksi dan aktivis di wilayah setempat melaporkan bahwa tentara Myanmar tidak hanya membunuh dan membakar rumah warga Rohingya, mereka juga memperkosa, dan menjarah barang-barang. Sayangnya, pemerintah menolak mengizinkan pengamat internasional untuk menyelidiki.

Selain itu, pemerintahan Myanmar yang kini dipimpin peraih Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi menolak semua tuduhan tersebut dengan mengatakan kabar menyesatkan ini dilakukan oleh 'teroris'.

"Alih-alih menanggapi tuduhan dan penolakan dengan dengan gaya era-militer, pemerintah seharusnya melihat pada fakta," kata direktur HRW Asia, Brad Adams.

Ratusan penduduk Rohingya yang telah lama dianiaya negaranya mencoba melarikan diri ke negara tetangga Bangladesh. Namun, lagi-lagi mereka mendapat penolakan. Pasukan keamanan telah disebar di sepanjang perbatasan untuk menghentikan para pengungsi itu.

Menurut laporan media pemerintah pasukan keamanan telah menewaskan hampir 70 orang dan menangkap lebih dari 400 orang sejak masa pengepungan enam pekan lalu. Namun menurut aktivis, jumlah itu bisa jauh lebih tinggi lagi.

Para jurnalis yang ingin meliput dan menggali serta memverifikasi fakta di lapangan kerap dihalangi oleh aparat. Namun berbagai macam bukti kerusakan di berbagai desa Rohingya itu terus meningkat.[***]

Source; Merdeka

Ponsel Nokia Akan Terlahir Kembali

Kantor pusat Nokia di Espoo, Finlandia. (Foto: REUTERS)

Jurnalsulteng.com - Kabar bangkitnya Nokia ke ranah bisnis ponsel pintar nampaknya bukan sekedar isapan jempol belaka.

Teka-teki kembalinya ponsel Nokia semakin jelas dalam sebuah slide presentasi yang beredar di internet. Dalam slide tersebut terlihat rencana strategi bisnis Nokia tahun 2016 hingga 2018 mendatang.

Seperti dilaporkan Nokia Power User, salah satu rencana besar yang akan ditempuh perusahaan di tahun 2017 tertulis kembali ke jagat bisnis ponsel pintar.

Disamping itu, Nokia diketahu juga berencana melakukan ekspansi bisnis ke ranah virtual reality (VR), transisi merek kesehatan digital, dan ekspansi lisensi di ranah mobile, otomotif, dan elektronik.

Meski belum bisa dikonfirmasi 100 persen kebenaran slide ini, namun hal tersebut bisa dilihat dari rencana bisnis Nokia tahun ini. Sesuai dengan fakta, di tahun 2016 Nokia sudah meluncurkan kamera VR OZO, melakukan peralihan akuisis, dan melakukan kesepakatan lisensi dengan Samsung.

Jika merunut pada tradisi semasa masih eksis, Nokia kerap memanfaatkan momen perhelatan Mobile World Congress Barcelona untuk memperkenalkan kemunculan perangkat barunya. CEO Nokia, Suri disebut-sebut akan menjadi pembicara utama pada peluncuran tersebut.

Dengan kata lain, besar kemungkinan ponsel terbaru dengan merek Nokia akan resmi meluncur pada September tahun depan. Perusahaan asal Finlandia ini dikabarkan juga akan mengadopsi sistem operasi Android pada ponsel terbarunya kelak.

Dalam sebuah bocoran foto yang beredar, tampak salah satu model ponsel Android Nokia yang belum diketahui namanya muncul dengan material metal.

Ponsel tersebut diperkirakan mengusung layar seluas 5,5 inci dengan resolusi quad HD. Dukungan prosesor Qualcomm Snapdragon 820 dan sertifikat IP68 disebut juga akan menjadikan ponsel terbaru Nokia ini tahan air.

Seperti diketahui, pada Mei lalu lini bisnis ponsel Nokia dialihkan ke FIH Mobile dari Microsoft. FIH sendiri merupakan anak usaha perusahaan perakit ponsel Foxconn.

Untuk ponsel terbarunya kelak, Nokia diketahui telah melisensikan properti intelektual mereka ke perusahaan baru HMD Global. Nantinya HMD Global akan merancang ponsel dengan merek Nokia dan menyerahkan proses produksi ke tangan FIH.

"Nokia merupakan merek ikonik yang dikenal secara global. Sebagai pemegang lisensi merek Nokia untuk ponsel dan tablet, kami berambisi menemukan agensi iklan yang bisa memahami kesempatan dan tanggung jawab membawa produk baru ke pasar," papar CMO HMD, Pekka Rantala.

Untuk urusan strategi brand dan promosi ponsel, Nokia diketahui telah menunjuk Mother yang merupakan perusahaan iklan independen terbesar di Inggris. Mother diharapkan bisa kembali membawa nama besar Nokia di kancah bisnis ponsel dunia.[***]

Source; CNNIndonesia

23 Ribu Bikers Honda Ramaikan HBD 2016

Berkendara dengan All New Honda Supra GTR 150 menuju pantai Boom, Banyuwangi, tempat pelaksanaan HBD 2016. (Foto: Istimewa)

Banyuwangi, Jurnalsulteng.com - 23.296 bikers sepeda motor Honda berpartisipasi meramaikan gelaran Honda Bikers Day (HBD) 2016 yang digelar di beberapa kota dan berakhir di Pantai Boom Banyuwangi, Jawa Timur.

Gelaran HBD 2016 yang telah memasuki tahun ke-8 diselenggarakan PT Astra Honda Motor (AHM) secara berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Hadir semakin dekat dengan bikers Honda hingga ke pelosok negeri, AHM bersama jaringan main dealer Honda, yaitu PT Indako Trading Company-Sumatera Utara, PT Trio Motor- Kalimantan Selatan dan Tengah, Astra Motor Makassar –Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Maluku Selatan menggelar HBD Regional 2016 yang berlangsung di kota Medan (22 Oktober 2016), Palangkaraya (29 Oktober 2016), dan Makassar (5 November 2016).

Tercatat sebanyak 6.233 bikers Honda dari berbagi pulau berpartisipasi pada gelaran HBD regional 2016 ini.

Puncaknya, AHM bekerja sama dengan main dealer sepeda motor Honda wilayah Jawa Timur, PT Mitra Pinasthika Mulia (MPM) menggelar HBD nasional 2016 di Pantai Boom Banyuwangi, Jawa Timur.

Gelaran silahturahmi akbar pecinta sepeda motor Honda yang mengusung tema “Sewindu Honda Bikers Day” ini diikuti sebanyak 17.065 bikers Honda dari berbagi penjuru negeri.

Tercatat sebanyak 1.200 komunitas dan perwakilan klub sepeda motor Honda di Tanah Air turut hadir pada gelaran HBD 2016 yang secara total diikuti oleh 23.296 bikers Honda.

HBD pertama kali digelar di Pangandaran, Jawa Barat (2009), Kiara Payung – Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat (2010), Bromo – Pasuruan, Jawa Timur (2011), Komplek Candi Prambanan, Yogyakarta
(2012), Tanjung Tum – Banten (2013), Pantai Pandawa – Bali (2014), dan Pantai Teleng, Pacitan-Jawa Timur (2015).

Tahun ini, HBD diselenggarakan di 3 pulau dan dilanjutkan dengan acara puncak
di pantai Boom, Banyuwangi – Jawa Timur (19/11/2016).

GM Marketing Planning & Analysis Division PT AHM Agustinus Indraputra dalam rilisnya yang diterima Jurnalsulteng.com, Senin (21/11/2016), mengatakan memasuki tahun ke-8 penyelenggarannya, peserta HBD terus meningkat seiring dengan semakin banyaknya komunitas sepeda motor Honda yang terbentuk sebagai bentuk kecintaannya terhadap sepeda motor Honda.

Pada gelaran perdananya di tahun 2009, kegiatan ini langsung diikuti sekitar 5.000 peserta dan terus meningkat setiap tahunnya hingga mencapai lebih dari 23.000 peserta pada tahun ini.

“Besarnya antusiasme peserta pada gelaran HBD setiap tahun memotivasi kami untuk kembali menggelar HBD Nasional yang semakin menarik sekaligus menguatkan brotherhood sesama bikers. Ini merupakan bentuk apresiasi atas dukungan dan kecintaan masyarakat, khususnya para bikers terhadap sepeda motor Honda. Kami harap para bikers dan komunitas pecinta sepeda motor Honda menjadi semakin erat dan kompak,” ujar Indraputra.

Untuk dapat berpartisipasi meramaikan gelaran akbar para bikers dari berbagai komunitas dan perwakilan pecinta sepeda motor Honda di seluruh Tanah Air terlebih dahulu melakukan pendaftaran online yang secara resmi telah dibuka pada 19 Oktober 2016 dengan mengakses http://hondacommunity.net/hbd2016.

Bagi para bikers yang ingin berkendara menuju HBD 2016, AHM bersama main dealer Honda menyediakan posko untuk beristirahat setelah melakukan perjalanan panjang yang berlokasi di Probolinggo dan Jember, Jawa Timur.

Pada perhelatan akbar ini, peserta disuguhkan beragam aktivitas menarik di antaranya music and art traditional performance, sand race, time trial, dan penampilan spesial dari group band ternama yang menjadi brand ambassador Honda, yaitu Nidji.

"Selain itu, peserta juga berkesempatan mengikuti doorprize dengan hadiah satu unit Honda CB150R StreetFire," tutup Agustinus Indraputra.(***)

Rep/Red; Sutrisno

Faperta Untad-PEI Sulteng Gelar Simposium Nasional

Palu, Jurnalsulteng.com – Perhimpunan Entomologi Indonesia (PEI) Cabang Palu akan menggelar Simposium Nasional di IT Center, Universitas Tadulako (Untad) pada 25-27 November 2016. Kegiatan ini menghadirkan pembicara dari guru besar dari beberapa perguruan tinggi ternama di Indonesia.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan kontribusi akademisi, peneliti dan praktisi dan pengambil kebijakan dalam mengembangkan sistem pengendalian hama pertanian, perkebunan dan karantina yang berkelanjutan.

Selain itu, untuk merancang sistem pertanian yang berkelanjutan dan menjalin kerjasama untuk merumuskan strategi dan teknik pengendalian hama pertanian dan pemukiman.

Ketua Panitia Kegiatan, Prof Shahabuddin Saleh mengatakan, kegiatan tiga hari ini akan diawali dengan pelatihan penyiapan artikel ilmiah untuk online journal system (OJS), Simposium Nasional dan wisata kota (City Tour).

“Dalam Simposium, ada tujuh sub topik yang akan dibahas mulai dari pengelolaan berkelanjutan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) hingga pengendalian hayati dan pestisida biorasional,” kata Shahabuddin, dalamnrilisnya yang diterima Jurnalsulteng.com, Minggu (20/11/2016).

Peserta simposium ini adalah para pemerhati di bidang entomologi pertanian, entomologi kesehatan, biologi, hama dan penyakit tanaman serta bidang pertanian dan kehuatanan secara umum.

Sampai saat ini sejumlah peserta dari pelbagai perguruan tinggi di tanah air telah menyatakan kesiapannya untuk hadir. “Mereka ada yang dari Jambi, Riau hingga Aceh. Kami masih menunggu konfirmasi kehadiran peserta lainnya,” jelas Shahabuddin.

Sebagai pembicara utama, Simposium Nasional ini menghadirkan Guru Besar Bidang Entomologi Institut Teknologi Bandung (ITB) Intan S Ahmad, Guru Besar Entomologi Institut Pertanian Bogor (IPB) Damayanti Buchori, Guru Besar Fitopatalogi Universitas Hasanuddin (Unhas) Baharuddin Patanjengi dan Guru Besar Ilmu Pertanian Universitas Tadulako (Untad) Muhammad Basir.

Simposium nasional ini bertemakan Pengelolaan Berkelanjutan OPT, Urban Pest dan Agroekosistem untuk kehidupan yang lebih baik.

Panitia berharap, masyarakat Palu dan sekitarnya, khususnya pemangku kepentingan pertanian berkelanjutan dapat mengikuti kegiatan ini. (***)

Kiriman; Amran Amier

Jurus Menumpas Kebencian di Media Sosial

Hate speech/ujaran kebencian (Ilustrasi)

Jurnalsulteng.com – Media sosial dan internet, belakangan ini tak hanya sekadar wadah untuk menyampaikan ekspresi pengguna. Kini, fungsi dan pemanfaatannya makin meluas, tak sebatas untuk coretan dan tulisan curahan hati, berbagi pengalaman saja, media sosial, dan internet mulai disesaki oleh konten ujaran kebencian.

Dengan memanfaatkan keunggulan dan kemudahan menuliskan isi kepala, pengguna internet makin asyik memosting ide, gagasan, sampai konten yang menebar kebencian.

Soal konten kebencian ini telah menjadi perhatian pemerintah negara di dunia, kalangan masyarakat sipil sampai perusahaan teknologi. Semua menyadari risiko buruk dari meluapnya konten ujaran kebencian di platform online tersebut.

Misalnya Presiden Joko Widodo. Orang nomor satu Indonesia itu mengingatkan, soal dampak konten ujaran kebencian di media sosial. Dia mengaku prihatin, sekaligus setengah takut, dengan maraknya ujaran kebencian (hate speech).

"Oleh sebab itu, sekarang ada ujaran kebencian. Agak ngeri, yang yang sering memberikan informasi yang mengungkapkan kebencian, menyebabkan konflik horizontal, menggiring orang untuk melakukan sesuatu," kata Jokowi dalam sebuah acara di Istana Negara, Rabu 18 November 2016.

Sementara itu, perusahaan teknologi dunia sudah merasakan bahaya ujaran kebencian yang bertebaran di internet dan media sosial.

Sejak awal tahun ini, perusahaan teknologi seperti Facebook, Twitter, Google, sampai Microsoft sudah berembug soal kode etik di internet. Mereka satu suara harus mengatasi kebencian di dunia maya.

Melalui kesepakatan dengan Uni Eropa, perusahaan teknologi itu menyatakan komitmennya memerangi konten ujaran kebencian. Malah perusahaan itu berjanji akan membereskan konten ujaran kebencian yang muncul dengan segera, dalam ‘24 jam’.

Penghujung tahun lalu, Google sudah punya rencana menyensor konten ujaran kebencian pada platform mereka. Keinginan itu dilandasi untuk memerangi potensi terorisme pada platform online.

Langkah Google itu buntut dari permintaan Gedung Putih, yang menginginkan komunitas teknologi ‘turun gunung’ melawan terorisme dengan sumber daya yang dimiliki perusahaan masing-masing.

Chairman Google, Eric Schmidt dalam sebuah opini di New York Times, sebagaimana dilaporkan Daily Mail, pada pertengahan Desember 2015 lalu mengatakan, Google punya platform untuk menumpas konten ujaran kebencian.
Dia mengatakan, Google punya tool, atau algoritma yang bisa mendeteksi konten bernada kebencian terhadap sebuah entitas maupun golongan.

"Itu adalah tanggung jawab kita untuk menunjukkan stabilitas dan ekspresi bebas bisa saling membantu," tulis Schmidt dalam tulisannya.

Belakangan, Google bersama Facebook punya sistem yang memfilter dan menandai situs, atau akun yang mendistribusikan konten kebencian dan menyebarkan berita bohong, alias hoax.

Jika Google punya senjata algoritma, Facebook mengaku langkah memerangi konten ujaran kebencian dan kekerasan dengan manfaatkan kecerdasan buatan. Facebook mengklaim, penyaringan konten tersebut sudah menjadi pedoman platform mereka sejak awal muncul di dunia maya.

Direktur Teknik Facebook, Joaquin Candela dilansir Daily Mail mengatakan, Facebook berprinsip semakin tinggi mereka menyaring konten negatif itu, maka semakin sedikit konten ofensif yang bisa dilihat di platform media sosial populer tersebut.

Facebook mengatakan, selain untuk mengawasi foto ofensif, kecerdasan buatan yang dipakai situs besutan Mark Zuckerberg itu juga akan memindai video dan teks yang diunggah pengguna Facebook. Tentunya, yang menjadi perhatian di sini adalah konten kebencian dan ofensif.

Sebelumnya, dalam menyaring konten-konten di platform-nya, Facebook menggunakan jasa CrowdFlower dan startup asal Filipina, dalam menjelajahi foto yang masuk ke Facebook.
Dalam sebuah kesempatan, Chief Operation Officer Facebook, Sheryl Sadnberg menegaskan, perlawanan Facebook terhadap konten negatif, merupakan tanggung jawab semua pihak, baik secara offline maupun online.

"Kami berulang kali menekankan bahwa Facebook bukan tempat untuk menyebarkan kebencian terhadap orang lain, ujaran kebencian yang mengundang kekerasan," kata Sandberg.

Sementara itu, Microsoft punya jurus sendiri. Perusahaan software raksasa itu mengaku ada formula khusus yang memudahkan pengguna untuk melaporkan ujaran kebencian, khususnya yang muncul pada layanan Microsoft.

"Dalam beberapa tahun, kami telah mencari cara melindungi pelanggan kami dengan melarang ujaran kebencian dan menghapus konten (itu) dari layanan kami," ujar Kepala Keamanan Online Microsoft, Jacqueline Beauchere dalam blog perusahaan dikutip dari Business Insider, Senin 29 Agustus 2016.

Dalam penegasannya, Microsoft mengatakan, kategori ujaran kebencian, yaitu apapun yang menganjurkan kekerasan, atau mempromosikan kebencian berdasarkan usia, disabilitas, suku, ras, agama, dan antargolongan, sampai orientasi seksual.

Untuk melaporkan ujaran kebencian, Microsoft menyediakan formulir. Pengguna tinggal mengisi data temuan konten yang menyerang itu. Misalnya, di lokasi mana pengguna menemukan konten ujaran kebencian, apakah menemukan pada layanan Docs.com, OneDrive, Outlook, Skype, Sway, Xbox Live sampai dalam mesin pencari Bing.

Kemudian, pengguna juga diminta mengisi data pribadi, asal institusi, dan mencantumkan tautan yang dianggap berisi ujaran kebencian.

Nantinya setelah mengisi, tim Microsoft akan memverifikasinya, apakah layak untuk dicabut dari layanan Microsoft.

Perusahaan yang lekat dengan nama Bill Gatest itu menegaskan, tak segan untuk memblokir, atau menghapus situs, jika memang ditemukan konten ujaran kebencian.

Cara Twitter
Beda dengan yang lainnya, Twitter menempuh cara pemblokiran. Platform karakter terbatas itu akan memblokir notifikasi tweet yang memiliki beberapa kata spesifik terkait dengan kebencian, atau informasi hoax.

Twitter menyebutkan, jumlah penyalahgunaan, intimidasi, dan pelecehan yang telah dilihat oleh mereka di internet telah meningkat tajam selama beberapa tahun terakhir.
Twitter juga menghadirkan fitur khusus untuk melawan akun pengumbar kebencian dan intimidasi di media sosial berlogo burung biru tersebut.

Fitur 'pembasmi' konten ujaran kebencian itu bernama 'mute'. Fitur ini sejatinya telah hadir sejak lama, tetapi sekarang Twitter memutuskan memperluas fungsinya, seiring makin meluapnya konten ujaran kebencian.

Twitter mengatakan, dengan 'mute', pengguna bisa menonaktifkan kata kunci, frasa sampai seluruh percakapan yang mempromosikan kebencian.

"Kami telah melihat tren yang berkembang dari orang-orang yang mengambil keuntungan dari keterbukaan itu. Mereka menggunakan Twitter untuk mengucapkan hal kasar kepada orang lain," jelas Twitter dalam keterangannya di blog perusahaan, Rabu 16 November 2016.

Twitter mengaku jika konten ujaran kebencian dan intimidasi terus dibiarkan, bukan tak mungkin hal itu akan menggerus orang yang mau berpendapat dan mengekspresikan isi kepala di Twitter.

Media sosial berbasis karakter itu menegaskan, belum tahu efektivitas cara mereka membasmi konten ujaran kebencian. Twitter hanya mengatakan, jika konten itu dibiarkan akan mengancam martabat manusia, terlebih platform ini menghadirkan informasi dan peristiwa secara real time.
"Sekarang, kami telah memiliki beberapa tantangan untuk menjaga dan membatasi perilaku kasar," kata Twitter. (***)

Source; Viva.co.id

MenPAN-RB Pertimbangkan Sabtu-Minggu PNS Tetap Masuk

Ilustrasi

Surabaya, Jurnalsulteng.com – Pemerintah tampaknya benar-benar ingin meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Buktinya, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur mengakui saat ini sedang mengkaji kebijakan untuk meniadakan hari libur bagi PNS pada hari Sabtu dan Minggu.

Asman mengungkapkan, kebijakan itu memang bertujuan untuk memaksimalkan pelayanan publik, sehingga  pelayanan kepada masyarakat sebaiknya tidak boleh berhenti, walaupun saat hari libur.

"Kami akan kaji untuk Sabtu dan Minggu akan tetap bekerja, karena pelayanan publik memang tidak boleh berhenti," kata Asman di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jumat (18/11/2016).

Asman mengatakan, kebijakan itu sebenarnya sudah berjalan pada sejumlah bank. Bank-bank tersebut tetap memberikan pelayanan meskipun pada hari Sabtu dan Minggu.

"Nah, kami juga ingin menerapkannya pada pelayanan publik juga, sehingga masyarakat semakin puas terhadap pelayanan ini," ujar Asman.

Meski demikian, Asman meminta agar para PNS juga tidak malas saat memberikan pelayanan kepada masyarakat di hari Sabtu dan Minggu. Sebab, akan ada tunjangan kinerja bagi mereka yang rajin bekerja.

"Bagi yang malas dan rajin bekerja tentu akan berbeda tunjangannya, dan itu mudah sekali diketahui lewat laporan yang masuk," terang politikus PAN ini.

Source; VIVA.co.id

Proyek PL di Deprov Ditengarai Dimonopoli "Orang Dalam"

DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. 

Palu, Jurnalsulteng.com - Sejumlah paket proyek penunjukan langsung  (PL) di DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng ditengarai dikerjakan  orang dalam sendiri. Tidak hanya itu, dari nominal sekira Rp7 Miliar paket pengadaan barang/jasa pemerintah diduga banyak "main mata". Dimana proyek-proyek tersebut, hanya diperuntukkan kepada pihak-pihak yang itu-itu saja alias ada monopoli orang dalam.

Tidak beralasan jika sejumlah paket proyek di dewan Sulteng menuai sorotan. "Bisa dibayangkan yang kerjakan proyek hanya yang itu-itu saja. Belum lagi dengan paket PL ditengarai hanya dikerja  oknum pegawai di Sekwan dengan menggunakan perusahaan orang lain," kata sumber yang minta namanya tidak disebutkan.

Ia juga mempertanyakan posisi Rukman selaku  Kasubag Perencanaan dan  pejabat pengadaan barang/jasa Pemerintah  dilingkup Sekertariat DPRD Provinsi Sulteng.

Memang dalam Perpres 54 Tahun 2010 hal ini tidak diatur, namun secara etika mestinya  tidak dilakukan,  karena bagaimana mungkin sudah ia yang  merencanakan kegiatan, tapi dia juga yang  bertindak  sebagai pejabat pengadaan barang/jasa.

"Makanya wajar jika kami mempertanyakan kebijakan tersebut, sebab masih banyak juga pegawai yang mengantongi sertifikasi," katanya.

Makanya tambah sumber, dengan kapasitas tersebut, Rukman terkadang menggunakan posisinya untuk mengotak-atik anggaran. Termasuk didalamnya memecah-mecah anggaran proyek agar paket tersebut tidak ditender atau dijadikan paket PL.

 "Malah terkadang proyek yang sudah dianggarkan sekian ratus  juta di pangkas  lalu di plot pada kegiatan lain," tuturnya.

Lebih parah lagi,  kata sumber,  Rukman  ditengarai juga mengerjakan beberapa paket PL seperti pengadaan ATK dan pengadaan Gorden.  Tidak heran jika hal tersebut mengundang kekecewaan dari beberapa rekanan yang memang berprofesi sebagai kontraktor. Bahkan informasi yang dihimpun menyebutkan, pejabat tersebut diduga menggunakan dana yang diperolehnya dari hasil pangkas sana-sini, untuk berangkat ke Swiss, bersama salah satu staff untuk mengikuti kunjungan anggota dewan.

Olehnya sumber berharap sebaiknya permasalahan ini mendapat atensi dari aparat penegak hukum, karena tidak tertutup kemungkinan telah terjadi penyimpangan kewenangan serta rawan penyimpangan keuangan daerah.

Ia juga mempertanyakan sikap para anggota DPRD Provinsi Sulteng yang tidak peka dengan serangkaian indikasi penyimpangan di rumah rakyat tersebut.

"Lembaga yang memiliki kewenangan sebagai pengawas, hak budgeting dan pembuat regulasi harusnya tanggap, bukan justru melakukan "pembiaran" dengan kondisi yang terjadi di rumah sendiri," tegas sumber.

Menyikapi hal tersebut, Rukman yang dikonfirmasi via telpon membantah semua tudingan tersebut. Menurutnya semua  tudingan itu tidak benar, apalagi sampai dianggap mengerjakan paket-paket PL. "Tudingan itu tidak benar dan tidak mendasar," tuturnya.

Terkait dengan kapasitasnya sebagai Kasubag Perencanaan dan Pejabat Pengadaan barang/jasa kata Rukman,  karena memang dirinya sudah mengantongi sertifikasi dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP),  "Saya ini memiliki sertifikasi, sehingga layak dan wajar sebagai pejabat pengadaan barang/jasa," pungkasnya. (GIN)

Red; Sutrisno

Video Call WhatsApp Sudah Bisa Dinikmati

Jurnalsulteng.com - Fitur video call akhirnya resmi hadir di layanan pesan instan WhatsApp hari ini, Kamis (17/11/2016).

Video call WhatsApp serempak tersedia untuk platform iOS, Android, dan Windows Phone agar bisa langsung dinikmati oleh satu miliar penggunanya.
(BACA JUGA: Trik Jitu Bisa Video Call di WhatsApp )

"Hari ini kami merilis panggilan video di WhatsApp. Panggilan suara telah berkembang secara pesat, dan video call sudah menjadi permintaan utama dari komunitas kami. Kami berusaha mengembangkannya, bahkan untuk lokasi yang jaringannya tidak terlalu kuat. Silakan mencoba!" tulis pendiri sekaligus CEO Facebook Mark Zuckerberg.

Anak perusahaan Facebook ini sebelumnya juga telah merilis versi Beta untuk Android dan Windows Phone sehingga sejumlah kekurangan masih terasa.

Dikutip dari CNNIndonesia.com,
berdasarkan pengalaman menggunakan ponsel Android, setelah mengikuti prosedur pendaftaran uji Beta, panggilan video berlangsung relatif lancar. Faktor jaringan tentu saja jadi alasan utama kelancaran jalannya panggilan.

Tentu saja video call WhatsApp bakal menjadi pesaing bagi layanan serupa dengan fitur sejenis seperti Line, BlackBerry Messenger, bahkan Skype sekalipun.

Belum lama ini, WhatsApp juga dikabarkan sedang menguji coba fitur anyar lain yang menjiplak Snapchat.

Bernama Status, fitur ini memungkinkan para pengguna berbagi gambar dan video yang dibubuhi oleh elemen lain seperti emoji, doodle, hingga caption. Mirip Snapchat, konten Status juga akan hilang dalam waktu 24 jam setelah dipublikasi. (***)

Source; CNNIndonesia

Warga Keluhkan Pelayanan BPN Poso

Poso, Jurnalsulteng.com - Rendy Butarbutar, warga Desa Wanga, Kecamatan Lore Peore, Kabupaten Poso mengeluhkan pelayanan di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Poso karena telah membayar belasan juta rupiah namun sertifikat tanahnya tak kunjung diterbitkan.

Menurut Rendi, permintaan BPN Poso untuk biaya pembuatan sertifikat tanah sebanyak 5 bidang atau sekitar sekitar 10 ha, telah disetor senilai Rp16,9 juta ke BPN Poso pada April 2016, namun sampai November 2016 atau sudah 8 bulan, belum juga diterbitkan sertifikatnya.

Tanah sebanyak 5 bidang tersebut terletak di Desa Watutau, Kecamatan Lore Peore, yakni atas nama Erika Sinaga 1 bidang tanah, atas nama Peranginangin Sinaga 2 bidang, dan atas nama Fery Reharto Pardomuan Malau 2 bidang tanah.

"Begini pak, yang saya pertanyakan kapan diterbitkan sertifikat karena semua permintaan BPN senilai Rp16 juta lebih saya sudah setor ke kantor pada April 2016, namun sampai saat ini belum juga diterbitkan sertifikat itu," kata Rendy yang dihubungi melalui ponsel, Senin (14/11/2016).

Menurut Rendy yang bermata pencaharian berkebun itu, selain Rp16,9 juta itu tidak termasuk biaya pendaftaran yang telah dibayar pada Maret 2016 senilai Rp2,4 juta dan admistrasi senilai Rp1,5 juta.

Dia mengatakan bahwa dana tersebut diminta dua petugas BPN Poso yakni Plt Kepala Seksi Pendaftaran Tanah Adrianus Sulu dan Kasubsi Tanah Pemerintah Irwan, pada Maret dan April 2016.

Rendy mengaku telah menanyakan soal penerbitan sertifikat kepada Adrianus alias Ori dan Irwan namun kedua petugas itu saling lempar tanggung jawab. Bahkan nomor HP Irwan sejak April sudah nonaktif sehingga Rendi bertanya ke staf Irwan yang bernama Akbar.

"Saya tanya kepada Ori, dia bilang belum ada gambar dari Irwan, saya tanya lagi kepada Irwan namun Hpnya tidak aktif lagi, saya tanya kepada stafnya yang bernama Akbar katanya sudah diserahkan gambarnya, saya tidak tau ini siapa yang benar," ujar Rendi kesal.

Rendi menceritakan bahwa ikhwal pendaftaran dan sertifikasi tanah tersebut berawal ketika Ori dan Irwan datang di Watutau saat pembuatan sertifikat prona pada Maret 2016. Dirinya menanyakan bagaimana persyaratan jika membuat sertifkat tanah secara pribadi, Ori menjawab ada uang pendaftaran senilai Rp2,4 juta yang kemudian selang beberapa hari kemudian diminta lagi uang administrasi senilai Rp1,5 juta yang akan dikembalikan setelah terbit sertifikat.

Di luar dana itu, Rendi dimintai lagi senilai Rp16 juta lebih untuk pembuatan sertifikat melibatkan banyak orang di Kantor BPN Poso.

"Kalau Rp16 juta lebih itu saya bayar di Kantor BPN Poso pada April, sama pak Ori," akunya.

Adrianus Sulu kepada wartawan di ruangan kerjanya, Rabu (16/11/2016) mengakui keterlambatan penerbitan sertifikat tersebut karena kurangnya koordinasi pemilik lahan dan kurang proaktifnya Irwan.

Ia memastikan dalam waktu dekat akan menerbitkan sertifikat sebanyak 5 bidang itu.

Dirinya juga mengaku sudah ditelepon oleh pimpinannya, Kepala BPN Poso, Herlina Lawasa terkait kedatangan wartawan dan pengaduan pemilik lahan tersebut.

"Ini kesalahan Irwan yang lambat menanyakan ke bagian pengukuran, dan pemilik lahan seharusnya sering juga bertanya kemari, jangan hanya via ponsel. Saya pastikan tahun ini akan terbit sertifikat itu," katanya yang didampingi bendahara pengeluaran, Taufik dan Irwan.

Adrianus mengakui bahwa jumlah dana yang dibutukan dalam pembuatan sertifikat sebanyak 5 bidang sudah sesuai dengan ketentuan yakni Rp16,9 juta. Sementara terkait dengan uang administrasi Rp1,5 juta dan biaya pendaftaran senilai Rp2,4 juta, dirinya mengatakan ada pembicaraan antara Irwan dengan pemilik lahan.

"Kalau soal uang administrasi dan biaya pendaftaran, itu urusan Irwan dengan pemilik lahan," tutur Adrianus.(***)

Source; Antara