Faisal Basri: Jokowi Lebih Neolib dari SBY

SBY - Jokowi

Jakarta, Jurnalsulteng.com - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai lebih berpandangan neoliberal dibanding pendahulunya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Salah satu indikasi, Jokowi menerapkan sepenuhnya harga jual bahan bakar minyak (BBM) dengan mengikuti mekanisme harga minyak mentah di pasaran internasional.

"Harga (BBM) kita ini sebetulnya cenderung turun. Dari November (2014) Rp 8.600 (per liter), Januari Rp 7.600. Premium di Jamali (Jawa, Madura, Bali) Rp 6.700, naik jadi Rp 7.800, turun lagi sejak Maret (2015) dan tidak naik-naik lagi. Ini sesuai dengan harga internasional," ujar ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri dalam diskusi bertajuk 'Mekanisme Harga Baru dan Pengaruhnya Terhadap Masyarakat' yang digelar The Habibie Center di Jalan Kemang Selatan, Jakarta, Senin (15/6/2015).

Menurutnya, pemerintah justru tidak berani menetapkan harga BBM jenis Premium sesuai harga pasar. Kata Faisal, seharusnya saat ini pemerintah menaikkan harga Premium menjadi Rp 7.900 tetapi atas dasar hitung-hitungan politis hanya menetapkan pada harga Rp 7.400 di Jawa, Madura, Bali (Jamali) dan Rp 7.300 di luar Jamali. Selebihnya BBM umum yang harganya di luar subsidi.

"Untuk menghindari rugi dibikinlah Pertalite, nanti Rp 8500 dan Pertamax dinaikkan jadi Rp 9.300. Itu dia potensi bau-bau kartelnya," beber Faisal.

Apalagi, pemerintah saat ini juga tidak memiliki ruang fiskal yang dapat digunakan menalangi harga BBM ketika terjadi kenaikan. Mengingat, dana lebih yang didapat dari turunnya harga BBM dialokasikan untuk keperluan lain, yakni pembangunan infrastruktur.

"Jadi tidak salah kalau begini ada yang menyebut Jokowi neolib karena menyerahkan seluruhnya ke pasar. Mungkin lebih neolib dari SBY kalau begini," tegas Faisal yang pernah menjabat ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas. [***]

Sumber; Rmol