Blok Masela, Maluku Belum Dapat Respon Positif

Blok Masela

Ambon, Jurnalsulteng.com - Gubernur Maluku Said Assagaff menyatakan perjuangan mendapatkan participating interest (PI) 10 persen Blok Masela belum mendapat tanggapan positif pemerintah, padahal Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan memberikan kepada provinsi ini.

"Perjuangan kami selama ini tidak mendapat respons positif dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Padahal Presiden SBY pada 9 Juni 2012 menegaskan penetapan pemberian PI 10 persen kepada pemerintah Provinsi Maluku," kata Gubernur Said pada pertemuan dengan Komisi VII DPR RI, di Ambon, Senin (27/5/2015).

Komisi VII DPR RI yang membidangi masalah ESDM berada di Ambon dalam rangka kunjungan kerja ke Maluku yang dipimpin oleh Ir.H Satya Yudha, MSc. Selain melakukan pertemuan dengan pemerintah Provinsi Maluku juga melakukan pertemuan dengan pihak Pertamina Cabang Ambon, PT PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara serta pihak terkait lainnya.

Menurut Gubernur Said, penegasan yang telah disampaikan Presiden ke-6 RI SBY ternyata tidak bisa berjalan sampai saat ini. Ia menyatakan, "Kami di Maluku bertanya-tanya, sebenarnya ada apa dengan pemerintah pusat? Apakah Maluku sudah tidak diperhitungkan bagian integral Indonesia sehingga disepelekan, apakah kami di Maluku tidak layak untuk diberikan kewenangan mengelola kekayaan di tanah kelahiran kami sendiri?"

"Apa yang saya ungkapkan ini adalah bentuk keresahan dan kekecewaan kami terhadap pemerintah pusat khususnya jajaran Kementerian ESDM. Karena itu, kami minta dukungan Komisi VII DPR RI untuk mendorong proses-proses penetapan PI 10 persen di Kementerian ESDM," katanya.

Selanjutnya, di bidang ketenagalistrikan, menurut Gubernur Said, permasalahan utama yang dihadapi pihaknya adalah rendahnya Rasio Elektrifikasi dibandingkan Rasio Elektrifikasi Nasional.

Ia mengungkapkan, pada akhir tahun 2014, Rasio Elektrifikasi Maluku mencapai 72,83 persen, sedangkan Rasio Elektrifikasi Nasional telah mencapai 81,5 persen. "Kami berharap Komisi VII dapat mencermati kesulitan ini untuk membangun sektor kelistrikan" katanya.

Pelayanan kelistrikan yang memadai, lanjutnya, sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan juga untuk mendukung sektor-sektor unggulan daerah, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. [***]

Sumber; Inilah