Parpol Tak Ikut Pilkada Dinilai Haus Kekuasaan

[Ilustrasi/JurnalSulteng]

Palu, Jurnalsulteng.com- Hingar bingar pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang bakal dihelat 9 Desember 2015 mendatang di Indonesia tengah menjadi topik hangat bagi masyarakat, utamanya pemerhati politik.

Pilkada serentak yang pertamakali dihelat ini melibatkan 12 Partai Politik (Parpol) peserta pemilu 2014. Tak pelak para kandidat kepala daerah berburu Parpol sebagai alat legitimasi maju berkompetisi 9 Desember mendatang. Seperti halnya di daerah daerah lain yang bakal menggelar Pilkada, di Sulawesi Tengah (Sulteng) sendiri akan melaksanakan Pilkada serentak di delapan kabupaten/kota serta satu provinsi. Kini, semua Bakal Calon (Balon) telah mendaftarkan dirinya di Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diusung dan didukung oleh Parpol peserta Pemilu 2014 .

Namun apa jadinya bila ada Parpol yang tidak ikut serta meramaikan Pilkada serentak? hal ini menjadi pertanyaan bagi masyarakat yang awalnya telah memilih Parpol tersebut pada Pemilu legislatif  tahun lalu.

Mantan aktivis yang juga mantan ketua umum Partai Rakyat Demokratik (PRD) era 2004-2006, Yusuf Lakaseng berpendapat bahwa Parpol yang tidak ikut serta Pilkada serentak bakal menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat untuk memilih Parpol maupun pengurus Parpol tersebut pada Pemilu mendatang. Bahkan bisa jadi rakyat akan mencabut mandat yang telah diberikan pada Pemilu 2014 lalu.

"Memang tidak ada mekanisme atau aturan yang dilanggar. Tapi kalau rakyat tidak suka pada partai atau anggota DPR wakil mereka, ya, jangan dipilih lagi di pemilu berikutnya," kata Yusuf kepada Jurnalsulteng.com, Jumat (7/8/2015).

Pengurus Pusat Indonesian People's institute (IPI) ini menilai, jika ada salah satu Parpol yang tidak mengusung maupun mendukung kandidat di Pilkada serentak, itu disebabkan karena ada pertimbangan-pertimbangan lain yang sangat tehnis sehingga Parpol tersebut enggan meramaikan Pilkada.

"Bisa jadi karena parpol itu sudah punya itung-itungan pasti akan kalah. Lebih parahnya lagi setelah keluar keputusan MK yang mengharuskan Anggota DPR harus mundur ketika maju Pilkada, semakin bikin mereka takut kehilangan semua akses kekuasaan," tandasnya.

Yusuf Lakaseng mengatakan, ada kekhawatiran Parpol tersebut jika kandidat yang diusungnya tidak mempunyai peluang untuk menang sehingga menyatakan sikap tidak mengusung maupun mendukung calon kepala daerah tertentu meskipun tidak ada regulasi yang mengaturnya.

"Tidak ada yang dilanggar, hanya keliatan saja kalo motifnya sebenarnya memburu kekuasaan semata, Intinya takut kalah,"cetus Yusuf.

Ia mengimbau kepada masyarakat untuk memberikan penilaian tersendiri, Parpol mana yang betul-betul menjalankan demokrasi serta Parpol mana yang hanya memburu kekuasaan.[***]

Penulis; Mahbub
Editor; Sutrisno