Pemkot Palu Diminta Bentuk Tim Verifikasi K2

Suasana di ruang sidang DPRD Kota Palu saat berdialog dengan Honorer K2, 

Kamis (20/3/2014) (Foto:antarasulteng)

Palu, Jurnalsulteng.com – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan) dan Reformasi Birokrasi meminta kepada seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) dan DPRD, beserta forum komunikasi honorer K2 Kota Palu agar membentuk tim verifikasi.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Palu Yos Soedarso Mardjuni menerima puluhan tenaga honorer K2 di ruang Paripurna DPRD Kota Palu, Kamis (20/3/2014).

Dibentuknya tim verifikasi itu bertujuan melakukan pendataan terkait peserta yang tidak pantas lolos pengumuman honorer K2. Tim verifikasi tersebut bersama-sama mengumpulkan data valid yang akan dilaporkan ke Kemenpan.

"Bagi daerah yang belum membentuk forum honorer, maka diminta membentuk. Agar menghilangkan virus-virus yang ada di pengumuman honorer K2. Tapi di kota Palu sudah terbentuk forum itu,” ujar Yos.

Dia mengatakan bahwa Kemenpan memberi waktu kepada tim verifikasi dalam melakukan pendataan tersebut, namun dia tidak menyebutkan batas waktunya.

Yang jelas, lanjut Yos, Kemenpan tidak akan menerima pemberkasan kepada peserta honorer yang lolos sebelum tim verifikasi melaporkan data valid tersebut.

"Jaminan dari Kementerian adalah jika ditemukan adanya peserta yang lolos dan tidak sesuai, maka akan dicoret berapapun jumlahnya,” katanya.

Peserta honorer yang dicoret itu nantinya akan digantikan oleh peserta honorer lainnya, berdasarkan kriteria kelulusan.

Karena itu DPRD Kota Palu mengharapkan agar forum horer K2 berserta Pemda melakukan pendataan kembali kepada peserta honorer K2 yang dinyatakan lolos.

"Jangan sampai setelah diberikan Surat Keputusan (SK) ternyata yang bersangkutan tidak berhak mendapatkan SK," ujarnya.

Puluhan honorer K2 kembali mendatangi DPRD Kota Palu akibat ketidakpuasan mereka karena tidak lolos pada pengumuman honorer K2 melalui website Menpan pada Februari 2014. Mereka menuntut berkas honorer yang lolos K2 agar ditunda kepengurusannya.

Massa yang menamakan diri Forum Komunikasi Honorer K2 Kota Palu itu menyerukan agar pihak-pihak yang mengurus K2 ditindak.

Wakil Ketua DPRD Kota Palu Yos Soedarso Mardjuni dan Ketua Komisi I Danawira Asri menerima mereka.

Salah seorang honorer K2, Komar, mengaku dirugikan karena telah bertahun-tahun mengabdi sebagai honorer namun sampai saat ini belum ada kepastian pengangkatannya menjadi PNS dan menyatakan terdapat sejumlah nama honorer K2 siluman dalam pengumuman Kemenpan baru-baru ini.

Yos berjanji akan menfasilitasi para honorer K2 untuk bertemu Wali Kota Palu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Palu dalam waktu dekat ini.

"Persoalan K2 adalah persoalan nasional, ini merupakan kelalaian di daerah. Kami siap untuk menfasilitasi untuk bertemu dengan pimpinan daerah,” kata Yos.***


sumber:antarasulteng.com