 |
| Gedung DPRD Kota Palu |
Wakil Koordinator Lapapangan Ikhsan kepada wartawan mengatakan, jika pemberkasan terhadap 13 persen guru yang lolos seleksi K2 baru-baru ini dilakukan, maka dapat menutup peluang guru lainnya untuk diluluskan pada CPNS.
Namun sayangnya, dalam melakukan tuntutan dihadapan anggota legislatif Kota Palu tersebut, para pahlawan tanpa tanda jasa itu justru tidak satu suara. Hal ini berawal dari pernyataan Runia (salah satu guru) yang mengatakan, sesuai pernyataan dari KemenPAN yang tidak akan menambah formasi guru K2 yang diluluskan.
Selain itu kata Runia, jika Pemkot Palu melakukan penambahan guru K2, bisa membuat keuangan Pemkot Palu kolaps. Karena saat ini kata Runia, secara keseluruhan jumlah PNS di Pemkot Palu yang telah mencapai 8000 orang. “Kemarin saya sudah ketemu dengan pak Wali dan mendapat jawaban, tidak ada penambahan K2,” terang Runia.
Akhirnya, dengan adanya pendapat sesama guru K2 pertemuan tersebut justeru menjadi ajang debat dikalangan mereka sendiri.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Forum Guru K2, Komar mengatakan, dengan tidak adanya penambahan K2, sama halnya pemerintah telah melakukan pelecehan terhadap guru honor yang telah mengabdi selama puluhan hingga belasan tahun.
“Kalau hanya 13 persen yang diluluskan, padahal banyak diantara mereka itu tidak pernah mengabdi ini namanya melecehkan kami, kami dirugikan,” tegas Komar.
Sementara, Wakil Forum Guru K2, Ihsan mengatakan, forum hanya menginginkan jawaban langsung dari pemkot, bukan jawaban dari sesama guru.
Kedatangan Forum Guru di DPRD Kota Palu kali ini ditemui Waket 1 DPRD Palu, Yos Sudarso. Dalam pertemuan itu, Yos Sudarso meminta agar Forum Guru secepatnya mengumpulkan data guru K2 bodong. Data itu nantinya akan dijadikan bahan pembahasan dengan pihak Pemkot Palu.
Pada pertemuan tersebut, sejumlah guru honor juga mengancam tidak akan mengajar jika tidak ada kejelasan dari pemkot.***
0 komentar:
Posting Komentar