 |
Wali Kota Palu Rusdy Mastura saat menjelaskan upaya pemerintah Kota Palu
meloloskan K2 menjadi pegawai negeri sipil, di DPRD Kota Palu, Kamis(27/3/2014).
(Foto: antarasulteng)
|
Hal tersebut dikemukakan Cudi, panggilan Rusdy Mastura di hadapan puluhan honorer K2 setelah memberikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota Palu tahun anggaran 2013, di DPRD Kota Palu, Kamis (27/3/2014).
"Tenang saja, saya masih berjuang ke Kemenpan," katanya.
Dia mengatakan, berbagai upaya telah dilakukan seperti rapat koordinasi dengan pihak Kemenpan. Meskipun dia sendiri belum mengetahui jumlah honorer K2 yang nantinya akan diloloskan oleh Kemenpan.
"Kita juga di sana main gertak dengan Menpan. Sementara jumlahnya kita belum tahu karena pusat yang menentukan," katanya.
Dia menuturkan, jika proses pengurusan honorer K2 diserahkan ke daerah masing-masing, maka tidak akan terjadi keributan seperti ini.
"Selama ini honorer diatur oleh daerah tidak pernah kacau begini, sekarang otonomi daerah semua diatur di pusat maka seperti ini jadinya," keluhnya.
Sebelumnya, ratusan honorer kategori dua (K2) yang tergabung dalam Forum Komunikasi K2 Kota Palu meminta kepastian Pemerintah Kota Palu atas nasib mereka dengan mendatangi gedung DPRD Kota Palu Rabu (26/3/2014) siang.
Kedatangan puluhan honorer K2 ini terkait kejelasan kelulusan honorer K2 yang tertunda.
Hearing yang difasilitasi DPRD Kota Palu menghadirkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Rifani Pakamudi, Asisten III Pemerintah Kota Palu Baso, dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu.
Ketua Forum, Komar mempertanyakan kepastian nasib honorer Kota Palu sebanyak 3.880 orang yang masih tertunda.
"Kita cuma butuh kepastian saja, bagaimana kelanjutannya nasib kami agar jelas apakah masih memungkinkan atau tidak," katanya.
Dia mengatakan, jika memang tidak memungkinkan lagi diterima, pihaknya akan menerima namun dengan alasan yang jelas pula.
"Kalau memang tidak mungkin lagi, kami terima asalkan dengan alasan yang jelas, tidak ada yang namanya nepotisme. Yang lolos K2 hanya honorer berdasarkan kedekatan. Selain itu, payung hukumnya juga harus jelas," katanya.
Sementara Kepala BKD Kota Palu Rifani mengatakan sampai saat ini belum ada pemberitahuan secara resmi dari Kementerian Pemberdayaangunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), sehingga belum ada kejelasan mengenai nasib mereka.
Dia menuturkan, berdasarkan hasil Rakornas bahwa seluruh daerah meminta kepada Menpan agar menyelesaikan honorer K2 di seluruh daerah.
"Tapi terkait itu,
belum ada kejelasan dalam bentuk surat maupun bentuk lain," katanya.
Dia menjelaskan terkait penambahan kuota K2 sebesar 30 persen, itu berlaku secara nasional bukan di setiap daerah.
Sebelumnya sebanyak 10 orang perwakilan honorer K2 mendatangi Kemenpan beserta anggota DPRD dan Badan Kepegawaian Daerah mempertnyakan kejelasan nasib honorer yang tertunda tersebut.***
sumber:antarasulteng.com
0 komentar:
Posting Komentar