 |
| Salah satu aktifitas tambang di Kabupaten Morowali (ilustrasi) |
"Ada laporan, tapi itu kami kaji dulu," kata Busyro kepada wartawan setelah sosialisasi pencegahan korupsi pengelolaan sumber daya alam di Kantor Gubernur Sulawesi Tengah di Palu, Kamis (20/2/2014).
Dia mengatakan laporan masyarakat tersebut menunjukkan bahwa masih adanya kepedulian masyarakat.
"Ada yang sudah ditindaklanjuti dan ada belum cukup bukti," katanya.
Busyro tidak memberikan rincian atas jumlah pengaduan masyarakat tersebut meski sudah dipertanyakan wartawan.
Menurut dia korupsi melalui gratifikasi dan suap saat ini frekuensinya semakin banyak namun paling sulit dibuktikan. Kasus itu terjadi karena kebiasaan masyarakat yang suka menyogok.
"Ini faktor budaya. Faktor mental. Kami juga masuk mengatasinya," katanya.
Secara umum Busyro mengatakan KPK sudah memiliki `roadmap` rencana strategi pemberantasan korupsi khususnya pada tiga areal yakni ketahanan pangan seperti dalam kasus daging impor sapi.
"Pada bidang kesehatan, kami mengkaji BPJS karena ini ada potensi," katanya.
Sedangkan pada bidang energi dan sumber daya mineral akan konsentrasi pada rekening pemasukan negara dari pajak.
Dia mengatakan salah satu arus utama yang dilakukan KPK adalah memperkuat tata kelola pemerintahan pusat dan daerah agar lubang-lubang korupsi bisa ditutup.
Menurut Busyro khusus untuk energi dan sumber daya mineral tidak hanya terkait dengan keuangan tetapi juga pengelolaan sumber daya alam khususnya yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan kapitalistik yang tidak berpihak pada rakyat.
Dia mengatakan ada beberapa daerah tertentu yang sudah menjadi perhatian KPK dan sudah menerjunkan tim ke daerah tersebut.
Namun Busyro tidak bersedia menjelaskan tentang daerah yang dimaksud.***
sumber;antarasulteng.com
0 komentar:
Posting Komentar