Petani Sigi Demo BWSS III dan Dinas ESDA

Salah satu bronjong pekerjaan BWSS III yang sempat ambrol beberapa waktu lalu. (Foto; Dok.JS)

Palu,  Jurnalsulteng.com- Petani dari sejumlah desa di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, berdemonstrasi di Kantor Balai Wilayah Sungai Sulawesi (BSWS) III Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Palu, Senin (29/2/2016) untuk menuntut pemerintah memenuhi layanan air bagi sawah mereka.

"Waktu 2015 akhir kami dijanji bahwa setelah irigasi direhabilitasi, air sudah bisa mengalir ke sawah kami, sehingga tidak ada lagi sistem bergiliran, tetapi nyatanya sampai sekarang air masih digilir. Itupun susah dapatnya," kata Riswan, salah seorang petani dari Desa Karawana, di sela-sela unjukrasa di depan kantor BWSS III di Palu.

Riswan mengatakan belasan desa di Kecamatan Dolo dan sekitarnya sampai kini masih sulit mendapatkan air sehingga sawah mereka tidak bisa digarap.

Dia mengatakan kondisi tersebut sudah berlangsung empat kali musim panen.

"Mau makan apa kami kalau begini terus kondisinya. Kalau memang tidak bisa lagi mungkin kami tanami kelapa atau kakao saja lahan kami supaya ada yang kami harap," katanya.

Dalam unjukrasa tersebut mereka membawa serta bibit unggul yang kering akibat kekurangan air. Bibit tersebut dibagikan dinas pertanian setempat kepada petani namun tidak bisa dimanfaatkan karena ketiadaan air.

Hal yang sama juga dikemukakan Rusmin, petani dari Desa Potoya, Kecamatan Dolo yang mengatakan air belum sampai mengalir ke sawah mereka, sementara pintu irigasi sudah tertutup lagi sehingga air tidak sampai mengaliri sawah mereka.

"Sebagian sawah kini mengambil air dari pompa sumur, tetapi airnya kecil. Itu hanya cukup untuk palawija saja," katanya.

Rusmin mengatakan sawah mereka lebih banyak menganggur sehingga tidak menghasilkan.

"Kami juga akhirnya menganggur," katanya.

Tuntutan petani tersebut diterima sejumlah pejabat di BWSS III dan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah, namun pertemuan tersebut berlangsung tertutup.

Wartawan yang hendak meliput pertemuan itu tidak diperkenankan masuk dengan alasan tidak diizikan oleh pimpinan.

Setelah pertemuan berakhir, wartawan yang hendak mewawancarai pejabat dari Dinas Sumber Daya Air provinsi justru diminta meninggalkan ruangan karena ruangan tersebut bukan untuk tempat wawancara.

"Pak kalau mau wawancara dengan wartawan mohon di luar. Tempat ini mau ditutup. Pimpinan tidak izinkan ruangan ini digunakan," kata salah seorang Satpam BWSS III kepada Kepala SKPD Tugas Pembantuan Dinas Sumber Daya Air, Satya Wicana.

Satya yang hendak memberikan penjelasan kepada media kesal dan menyayangkan sikap arogan BWSS III tersebut.

"Tempat ini kan Kementerian PU punya, lagi pula ini untuk kepentingan petani. Kenapa harus dilarang seperti ini," kata Satya.

Satya akhirnya meminta kepada wartawan agar wawancara di Dinas Sumber Daya Air provinsi yang jaraknya sekitar dua kilometer dari gedung BWSS III tersebut. (***)

Sumber; Antara