Sail Tomini Ajang Konsolidasi Pemodal Asing

Spanduk penolakan Sail Tomini 2015 yang dibentangkan di pagar Gedung DPRD Sulteng. [Foto: GRPM]

Palu, Jurnalsulteng.com- Gerakan Rakyat Parigi Moutong (GRPM) terus menyuarakan penolakan Sail Tomini yang akan dilaksanakan di Kabupaten Parigi Moutong (Parmout), pada September 2015. Salah satu alasan GRPM menolak ivent Nasional itu, karena Sail Tomini hanya jadi ajang konsolidasi para pemodal asing yang ingin menguasai sumber daya alam (SDA) di Parmout, Sulawesi Tengah.
(Baca Juga: GRPM Mulai Aksi Tolak Sail Tomini )

Dalam siaran pers yang diterima Jurnalsulteng.com, Rabu (29/4/2015), Sekretaris GRPM, Mirza, mengatakan rakyat Parmout dengan tegas sudah melakukan penolakkan sejak perencanaan kegiatan tersebut.

"Salah satu dasar penolakan ini karena adanya temuan-temuan yang tidak wajar. Diantaranya  dugaan dominasi Kepala Bappeda Parmout yang monopoli penyediaan baligho. Sehingga kami menarik kesimpulan dalam pelaksanaan ivent ini pasti akan berindikasi pada kasus korupsi," ujarnya.
(Baca: Kepala Bappeda Parmout Monopoli Pengadaan Baligho )

Terkait dengan investasi asing Mirza mengigatkan, bahwa luas tanah di Sulteng yang dikuasai swasta setiap tahunnya makin luas tercatat bahwa  izin usaha pertambangan (IUP) menguasai luas tanah seluas 1.773.880,41 Ha dan dikuasai Izin kebun sawit seluas 605.870 Ha. Sehingga total lahan yang dikusasi swasta mencapai 2.379.750,41 Ha.

"Sangat jelas bahwa pelaksanaan Sail Tomini merupakan ajang konsolidasi investasi pemodal asing di Sulawesi Tengah," ungkap Mirza.

Ia juga mempertanyakan, jika investasi asing sebagai solusi pengentasan kemiskinan. Karena data BPS Tahun 2014 menyebutkan, 1.915.024 jiwa dari 2.785.488 jiwa jumlah penduduk Sulawesi Tengah,  merupakan pengangguran tertutup dan terbuka.

"Ternyata setengah dari penduduk Sulteng tercatat sebagai penganggur atau bisa di katakan tidak mempunyai pekerjaan tetap. Dari data itu terbukti  investasi asing tak mengentaskan kemiskinan," terangnya. (Baca Juga: Sail Tomini Ajang Memperkaya Pejabat )

Selain itu menurut Mirza, Sail Tomini berpotensi menggeser nilai-nilai budaya yang sudah mengakar di Sulawesi Tengah. Pergeseran itu dipicu oleh budaya barat yang dibawa turis mancanegara yang datang dan pastinya akan merusak dan menyuntikan budaya liberal.

"Ketiga hal ini yang menjadi dasar kami menolak dengan tegas Sail Tomini di Parigi Moutong. Kami juga mengecam  pemerintah yang tidak pro terhadap rakyat. Kami juga menolak launching Sail Tomini yang akan dilaksanakan 5 Mei 2015," tegasnya.

Launching Sail Tomini akan  dilaksanakan secara resmi di Mall Epiwalk Hotel  Epicentrum Kuningan, Jakarta pada 5 Mei 2015 oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani.

Dikatakannya, masih ada hal yang lebih urgent untuk secepatnya diselesaikan yakni kemiskinan rakyat Sulawesi Tengah.  Jika bicara tentang kemisinan kata Mirza, adalah menyangkut hajat orang banyak. Sementara, kegiatan Sail Tomini hanya menghambur-hamburkan uang  yang tidak bisa dinikmati oleh rakyat miskin.

"Kami tak akan pernah berhenti untuk melakukan aksi penolakan. Kami juga akan 'menghias' Sail Tomini dengan aksi massa, sebagai bentuk kekecewaan  karena pemerintah berpihak kepada rakyat," pungkasnya.[Trs/*]

Editor; Agus M