 |
| Komnas HAM-RI |
Ketua Komnas HAM-RI Perwakilan Sulawesi Tengah (Sulteng), Dedi Askari, SH mengatakan, perlu diwaspadai latihan perang tersebut karena informasi yang diperoleh tentang alasan dipilihnya Poso sebagai tempat latihan perang TNI itu simpang siur.
"Semua pihak harus waspada terkait dengan adanya latihan perang karena informasinya simpang-siur," terang Dedi dalam siaran persnya yang diterima Jurnalsulteng.com via email, Senin (30/3/2015).
Alasan pertama kata Dedi, dipilihnya Poso terkait dengan akan digelarnya Ivent Internasional Sail Tomini September 2015 mendatang. Alasan lainnya kata Dedi lagi, karena adanya gangguan keamanan yang dilakukan gerombolan radikal, seperti ISIS.
Belum lagi beberapa alasan lain diantaranya, melatih keterampilan unsur pimpinan dan pembantu pimpinan dalam menyusun konsep operasi, melalui prosedur hubungan Komandan dan Staf.
"Kalau alasannya karena pengamanan menjelang Sail Tomini, patut dipertanyakan. Karena ivent itu bukan dilaksanakan di tiga desa yang menjadi arena latihan perang," imbuh Dedi.
Kalau untuk alasan menumpas atau menindak agresor ISIS kata Dedi, apa bukti atau indikator-indikator yang diperlihatkan, bahwa ISIS itu ada di Poso? "Bukankan penindakan yang berkaitan dengan keamanan dalam negeri menjadi tanggung Jawab Institusi Kepolisian?," tanya Dedi.
Dikatakannya, begitu banyak alasan lainnya yang benar-benar penyampaiannya simpang siur. Termasuk informasi dari Dandim Poso, bahwa lokasi yang akan dijadikan tempat latihan akan dikosongkan.
Tetapi sehari setelah itu, Panglima TNI meluruskan bahwa dalam latihan Perang nanti, tidak ada pengosongan.
"Namun faktanya, sejak lima hari lalu, warga dari tiga desa itu telah dimobilisasi untuk keluar dari kampung yang akan menjadi latihan perang," jelasnya.
Dengan alasan yang tidak jelas ini kata Dedi lagi, akan memunculkan tanya besar, ada apa sesungguhnya dibalik semua ini?
Komnas HAM-RI Perwakilan Sulteng menilai, pelaksanaan latihan Perang dengan tujuan dan alasan yang tidak jelas, bisa menimbulkan teror baru ditengah-tengah masyarakat.
Sudah pasti selama masa latihan perang dilaksanakan, ruang gerak masyarakat dibatasi. Demikian pula aktifitas pertanian dan kekhawatiran akan rusaknya tanaman perkebunan masyarakat.
Karena itu kata Dedi, Komnas HAM-RI Perwakilan Sulteng meminta kepada otoritas TNI, untuk senantiasa menghormati penegakan HAM dalam segala tindakan operasi tersebut serta memberi ruang yang layak bagi otoritas penegakan hukum dalam menjalankan tugas penegakkan hukum di Kabupaten Poso.
"Jangan seperti sekarang, sementara ada operasi penindakan di Poso dengan sandi Operasi Camar Maleo, tiba-tiba dalam waktu yang hampir bersamaan, digelar Latihan perang di Poso, dengan mengambil lokasi dan areal yang sama. Situasi seperti ini tentunya sangat rawan dan menghawatirkan," tutup Dedi.[Trs/*]
0 komentar:
Posting Komentar