Muhidin Mohamad Said |
Informasi yang diperoleh Jurnalsulteng.com dari masyarakat di desa itu menyebutkan, beberapa waktu lalu Muhidin M Said menjanjikan untuk membantu masyarakat penerangan berupa genset. "Janji itu memang sudah terpenuhi. Sehingga hampir semua masyarakat bersepakat, akan memilih beliau (Muhidin.red) untuk calon anggota DPR RI pada pileg 9 April mendatang," ujar salah seorang warga.
Warga yang enggan disebutkan namanya itu juga mengatakan, bantuan untuk warga desa di pesisir laut itu telah menimbulkan pro kontra antar warga sendiri, terkait imbalah dukungan suara untuk Muhidin.
"Disisi lain masyarakat terbantu. Tetapi harus memberikan dukungan suara pada pemberi bantuan, agar kembali terpilih menjadi anggota dewan di pusat," imbuhnya.
Karena itu, sejumlah warga yang kontra dengan kesepakatan mayoritas untuk memberikan suara untuk Muhidin M Said, tidak setuju dengan hal tersebut. Warga berharap, jangan sampai bantuan itu dianggap sogok atau gratifikasi. Sehingga bisa merusak nama baik desa.
"Kita menerima ikhlas bantuan pak Muhidin. Serta berterima kasih. Tapi kami juga jangan sampai dijebak dengan menerima bantuan untuk tujuan tertentu dan dianggap melanggar aturan," ucap warga yang minta namanya dirahasiakan.
Muhidin Mohammad Said, yang saat ini juga menjabat Wakil Ketua Komis V DPR RI saat dikonfirmasi mengakui telah memberi bantuan genset kepada masyarakat Desa Gililana.
Namun Muhidin menepis tudingan bantuan tersebut bertujuan untuk mendokrak suaranya pada Pileg 9 April mendatang. Karena bantuan itu diserahkan pada akhir tahun 2013 lalu.
"Itu bantuan pribadiku untuk masyarakat Desa Gililana. Bukan bantuan partai, apalagi kapasitasku sebagai anggota Dewan Pusat yang sudah dua periode," terang Muhidin melalui pesan singkat (SMS), Selasa (25/3/2014).
Selain membantah tudingan tersebut, Muhidin juga mempertanyakan, kenapa baru sekarang ada warga yang mempertanyakan bantuan itu. Padahal katanya, diberikan di tahun 2013 silam. Muhidin juga berharap, jangan sampai bantuan itu dianggap sebagai bagian money politik.
Menanggapi informasi tersebut, Ketua Bawaslu Provinsi Sulteng, Ratna Dewi Pettalolo SH MH mengatakan, jika ada oknum caleg yang memberikan bantuan kepada masyarakat harus dipastikan dulu, apakah pemberian dimaksud ada kaitannya dengan kepentingan oknum untuk pileg. "Apakah ketika memberi genset ada unsur mengajak untuk memilih oknum tersebut atau tidak. Jika terbukti, maka dapat dikatakan indikasi politik uang. Jika tidak, berarti bantuan pemerintah. Tolong diawasi," tegas Dewi.(Yus)
Editor: Sutrisno
0 komentar:
Posting Komentar