2014, Kemenag Sulteng Targetkan Miliki Embarkasi

Jurnal Palu- Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah menargetkan pada 2014 mendatang sudah memiliki embarkasi haji sendiri, sehingga bisa menekan biaya calon haji.

"Kami sudah menyurati Menteri Agama dan Gubernur Sulawesi Tengah menganai hal ini. Kami berharap Sulawesi Tengah sudah menjadi embarkasi haji pada 2014," kata Kepala Kantor Wilayah Kemenag Sulawesi Tengah Mohsen Alidrus di Palu, Kamis (20/6).

Dia mengatakan bahwa pemerintah daerah sangat antusias untuk mempercepat terwujudnya embarkasi tersebut.

Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola, kata Mohsen, juga sudah menyerahkan aset daerah yang ada di wisma haji untuk dikelola Kementerian Agama agar persyaratan kelaikan asrama haji sebagai pendukung embarkasi sudah bisa terpenuhi.

Mohsen mengatakan terminal maupun landasan pacu Bandara Mutiara Palu juga sudah memenuhi syarat untuk didarati pesat berbadan lebar untuk mengangkut jamaah haji ke Mekkah.

Mohsen kembali memohon bantuan Komisi VIII DPR RI agar membantu percepatan penetapan embarkasi haji Sulawesi Tengah.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nurwahid yang juga anggota Komisi VIII usai berdialog dengan pemerintah provinsi dan jajaran pejabat di Kemenag Sulawesi Tengah mengatakan akan membantu daerah ini mewujudkan perjuangan embarkasi haji.

"Tadi sudah disampaikan secara lisan, kami tidak bisa menyampaikan kalau hanya secara lisan," katanya.

Hidayat berharap Kementerian Agama dan Gubernur Sulawesi Tengah mengajukan proposal secara lengkap ke Komisi VIII, sehingga komisi itu juga memiliki dokumen tertulis untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat Sulawesi Tengah tersebut.

"Begitu kami rapat dengar pendapat dengan Menteri Agama kami punya bahan yang kuat, sehingga Menteri Agama juga tidak punya alasan untuk menunda," kata mantan Ketua MPR RI tersebut.

Namun, kata Hidayat, mestinya anggota DPR RI dari Sulawesi Tengah juga berjuang keras membantu agar kepentingan Sulawesi Tengah di pemerintah pusat bisa direalisasikan.

Hidayat mengatakan dalam setahun anggota DPR RI empat kali melakukan kunjungan kerja ke daerah. Kunjungan inilah mestinya dimanfaatkan oleh anggota DPR RI daerah itu mengajukan usulan embarkasi tersebut ke Komisi VIII.

"Dia seharusnya bukan hanya pulang kampung, tapi menyerap aspirasi dan menyampaikannya kepada kami," katanya.***



sumber: antarasulteng.com