Pemerintahan Jokowi Dinilai Lebih Kejam dari Pemerintahan Raffles

Thomas Stamfort Raffles

Jakarta, Jurnalsulteng.com- Pelemahan ekonomi global yang terjadi saat ini akan menjadi tekanan besar terhadap ekonomi nasional. Namun yang mengherankan, dalam situasi tersebut, Pemerintah Indonesia malah mengeruk pajak secara ugal-ugalan, salah satunya lewat revaluasi asset BUMN dan Property.

"Bayangkan dalam hal target pengerukan pajak, Pemerintahan Jokowi-JK bertindak kontraproduktif dengan keadaan ekonomi masyarakat. Penerimaan perpajakan dalam APBNP 2015 ditargetkan senilai Rp 1.439 triliun," jelas ekonom Salamuddin Daeng, Senin (28/12/2015).

Dia yakin, target pajak sebesar itu dipastikan tidak akan tercapai. Sampai dengan 25 Desember 2015 saja pemerintah baru mendapatkan penerimaan pajak 2015 senilai Rp 1.000 triliun. "Dengan demikian penerimaan pajak pemerintah baru terealisasi 67 persen. Deficit anggaran 2015 diperkirakan akan lebih dari 3 persen," ucapnya.

Meskipun demikian Menteri Keuangan dengan arogan mengkalim prestasi mengeruk pajak sebagai pencapaian tersebesar sepanjang sejarah RI.  Menteri Keuangan juga mengatakan akan terus memburu pajak sampai terpenuhi hingga akhir tahun dengan segala macam cara seperti revaluasi aset perusahaan BUMN, perbankan, dan perusahaan properti.

Menurutnya, rakyat harus mewaspadai rencana pemerintah melakukan revaluasi asset tersebut karena itu akan menjadi dasar bagi pemerintahan ini mengeruk pajak tanah, bangunan, dan semua asset property rakyat.

"Ini adalah pemerintahan yang paling kejam, lebih dari kebijakan kolonial pada era pemerintahan Raffles (Thomas Stamfort Raffles) yang memberlakukan kebijakan pajak tanah dan pajak hasil panen," tegasnya.

"Untuk itu, rakyat segera bersiap siap membayar pajak tanah, rumah, dan segala macam property yang diwariskan oleh nenek moyang, untuk memenuhi ambisi pemerintahan ini membangun tol, megaproyek listrik, kereta cepat, yang nantimya juga rakyat akan membayar dengan harga yang mahal," tandasnya. [***]

Sumber; Rmol