Jokowi |
Hal itu dinilai untuk menghindari terulangnya tragedi Joko Widodo (Jokowi) yang enggan mengakui sebagai petugas partai setelah sukses diusung sebagai Gubernur DKI Jakarta dan kini Presiden RI.
"Mungkin mereka belajar juga dari Jokowi ketika sudah dipilih tidak mau disebut petugas partai. Ini maunya ketika terpilih setia kepada partai," kata pengamat kepemiluan Said Salahuddin yang dilansir Rakyat Merdeka Online, Jumat (24/7/2015).
Menurutnya, yang ditonjolkan dalam sekolah PDIP lebih kepada upaya indoktrinasi (brain washing) agar calon kepala daerah yang terpilih nanti tetap setia kepada partainya.
"Bagaiman cara calon kepala daerah memenangkan, bagaimana harus setia kepada partai ketika terpilih. Tapi bukan dalam pengertian pendidikan politik sesungguhnya," kata Said.
Selain itu, lanjutnya, sekolah calon kepala daerah yang digelar juga membuktikan bahwa PDIP gagal menjalankan proses kaderisasi. Sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 2/2011 tentang Partai Politik.
"Karena ini tidak jalan (kaderisasi) maka di-take over pusat. Harusnya tidak perlu dilakukan DPP kalau fungsi partai berjalan, ada kaderisasi yang baik," jelas Said yang juga direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma). [***]
Sumber; Rmol
0 komentar:
Posting Komentar