GAPURA: Moratorium Pelaksanaan Sail Tomini

Perwakilan massa GAPURA diterima anggota DPRD Sulteng Edmond Leonardo, Selasa (5/5/2015). [Foto: Mahbub/Jurnalsulteng] 

Palu, Jurnalsulteng.com- Pelaksanaan ivent Sail Tomini 19 September 2015 di Kabupaten Parigi Moutong (Parmout), dinilai hanya  ivent seremoni Pemkab untuk ‘menina bobokan’ rakyat, dalam menjalankan praktik-pratik neoliberalisme untuk menggerus Sumber Daya Alam (SDA). Karena itu, Sail Tomini harus dihentikan.

Demikian pernyataan Gerakan Aktivis Palu untuk Rakyat (Gapura) Sulteng saat melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulteng, Selasa (5/05/2015).

Menurut Gapura, kegiatan tersebut sangat ‘beraroma’ keberpihakan elit politik kepada bangsa–bangsa asing untuk menguasai kekayaan alam melalui kegiatan tersebut. Pemebebasan lahan oleh Pemkab Parmout kepada membuka ruang bagi kapitalisme, mempromosikan bahari, asset wisata dan promosi tanah absente merupakan kemenangan dari kaum kapitalisme dan imprealisme.

Teluk Tomini dan pulau Togean yang menjadi primadona rakyat Sulteng untuk berwisata bakal menjadi sasaran para pemilik modal asing untuk dikuasai dan menghakmilikan secara pribadidengan kata lain ‘privatisasi asset daerah’. (Baca Juga: Sail Tomini Ajang Konsolidasi Pemodal Asing )

Disisi lain, launching Sail Tominiyang digelar di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Selasa (5/5/2015), merupakan bentuk ketidak berpihakannya penguasa kepada rakyat. Kegiatan launching tersebut merupakan bentuk keberpihakan Pemkab Parmout kepada para pemilik modal. Dengan besaran dana APBD senilai Rp25 miliar dan APBN senilai Rp10 triliun lebih, wajar jika cara Pemkab Parmout menghambur-hamburkan anggaran daerah dengan menyertakan sanak keluarga untuk mengikuti lounching itu.

“Apakah dengan membawa keluarga dan kerabat saat deklarasi kegiatan Sail Tomini 2015 di Jakarta mencerminkan azas manfaat dari SailTomini? Lagi-lagi rakyat hanya dijadikan ‘boneka’ dalam kepentingan segelintir penguasa di Bumi Tadulako yang melegitimasi kegiatan Sail Tomini, sebagai ajang konsolidasi investor asing untuk masuk ke Sulawesi Tengah,” ujar Fadli, salah seorang pemuda Parmout dalam orasinya.

Namun demikian dalam orasinya, Gapura tidak menolak hajatan tersebut tetapi harus dikaji dulu apa azas manfaat bagi rakyat Sulteng khususnya rakyat Parmout. Jika dalam kajian dan pemanfaatannya hanya bungkusan sebagai ajang konsolidasi para kaum kapilatis maka Gapura menolak dengan tegas,sebab rakyat akan dijadikan korban akibat kepentingan elit penguasa dan imprealisme.

“Inilah yang kami maksud dengan penjajahan modern yang dilakukan negara-negara kapitalis dan imprealisme melalui regulasi, melalui system neoliberalisme. Hegemoni yang didesaign pemerintah mengiklankan hiburan, dangdutan dan pasar murah adalah cara dan strategi menidurkan rakyat Parigi Moutong. Maka patutlah adanya transparansi event tersebut, jika hanya kepentingan pemilik modal asing, maka kami akan menentang dan akan menggagalkan praktik-praktik neoliberalisme di bumi Tadulako dan usut tuntas penggunaan anggaran pendapatan belanja (APBD-red) di kabupaten Parigi Moutong terkait Sail Tomini,” tegas dewan pelindung Gapura, Andrie Wawan Ms. Husen.

Usai berorasi di depan gedung DPRD Provinsi, massa aksi kemudian menemui dan berdialog anggota DPRD komisi III, Edmon Leonardo Siahaan,dan anggota DPRD komisi IV, Nyoman Slamet dan Rustam. Dalam dialog tersebutGapura menyatakan lima sikap,

1.   Moratorium Pelaksanaan Sail Tomini,

2.  Usut Tuntas penggunaan APBD kabupaten Parigi Moutong2015 Terkait Sail Tomini,

3.  Mendesak DPRD Provinsi Sulawesi Tengah untuk menggunakan Hak Angket terkait dengan penggunaan anggaran Sail Tomini 2015

4.  Mendesak DPRD Provinsi Sulawesi Tengah untuk membentuk Tim Panitia Khusus (PANSUS) terkait pengawasan penyelenggaraan SailTomini 2015

5.  Mendesak pemerintah kabupaten Parigi Moutong transparansi dalam penyelenggaraan Sail tomini

Ke lima pernyataan sikap Gapura tersebut kata Andrie,sekiranya harus segera disikapi oleh Pemkab Parmout dan DPRD Provinsi, sebab lanjut Andrie, aksi Gapura akan sampai ke Jakarta.
(Baca Juga: Gapura bakal Demo di Kementerian )

Menanggapi hal itu, anggota DPRD Provinsi Sulteng Fraksi Nasional Demokrat (NasDem), Edmon Leonard Siahaan mengatakan, akan menindak lanjuti tuntutan Gapura dan segera menyikapinya untuk disampaikan kepada pimpinan DPRD, namun, Edmon, juga meminta, jika melakukan aksi dengan pendudukan harus menyurat ke pihak kepolisian.

“Saya harap kawan-kawan, jika aksi itu dilakukan, hendaknya menyurati polisi, sehingga ada pemberitahuan lebih awal. Saya percaya kawan-kawan tidak mungkin merusak fasilitas yang. Pihak kepolisian pun kamiminta jangan responsive dalam pengawasan aksi kawan-kawan,” pinta Edmon.

Senada dengan Edmon, anggota DPRD Provinsi Fraksi PDI Perjuangan, komisi IV, asal Daerah Pemilihan Parmout, Nyoman Slamet mengatakan,akan segera melakukan rapat internal di komisi IV guna menyikapi tuntutan  Gapura dan segera mengusulkan kepada pimpinan DPRD untuk melaksanakan rapat Paripurna terkait pelaksanaan Sail Tomini 2015. [Bob]

Editor; Sutrisno