Pecah Belah Parpol, Pemerintah Jokowi Seperti Orba

Fadli Zon

Jakarta, Jurnalsulteng.com-  Keputusan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly yang memberikan pengakuan terhadap kepengurusan DPP Partai Golkar hasil Munas Ancol pimpinan Agung Laksono adalah langkah pemerintah yang menyalahgunakan kekuasaan (abuse of power) dan standar ganda.

Begitu kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon saat ditemui di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/3/2015).

"Saya kira ini jelas keputusan politik yang standar ganda karena beda treatment-nya antara PPP dan Golkar, terlihat sekali intervensi pemerintah di sini," ujarnya.

Fadli bahkan mengaku telah sejak lama mencium intervensi pemerintah dalam kasus Golkar.

"Sebenarnya gejala ini sudah kami lihat dari awal bagaimana Menkopolhukam ikut menentukan tanggal dan tempat Munas Jakarta," lanjut Fadli.

Wakil Ketua Umum DPP Gerindra ini juga menyebut bahwa keputusan Kemenkumham sama dengan yang terjadi di masa Orde Baru. Saat itu pemerintah memecah belah partai demi melanggengkan kekuasaan. Menurutnya, cara-cara mengintervensi parpol seperti itu telah menginjak-injak nilai demokrasi.

"Yang dilakukan pemerintah saat ini sama dengan masa Orde Baru, bagaimana PDI dipecah belah lewat intervensi. Hal ini tak boleh dibiarkan, bisa menodai dan menginjak-injak demokrasi," tandasnya.[Rmol]