Tak Libatkan KPK Pilih Kapolri, Begini Jawaban 'Ngeles' Jokowi

Joko Widodo

Bandung, Jurnalsulteng.com- Presiden Jokowi tidak mau memusingkan desas-desus mengenai calon Kapolri Komjen Budi Gunawan yang banyak disorot masyarakat.

Saat dikonfirmasi kenapa tidak mengajukan nama Budi lebih dulu ke Komisi Pemberantasan Korupsi, Jokowi tidak mau menjawab.

"Nanti kalau saya jawab, larinya ke tempat lain (pembicaraan lain),” ucap Jokowi di sela kunjungan ke PT Pindad, Bandung, Senin (12/1/2015).

Jokowi memastikan penunjukan Budi sudah sesuai prosedur. Nama Budi berasal dari usulan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) disampaikan melalui surat resmi kepadanya Jumat lalu.

"Itu kan dari Kompolnas berikan usulan kepada saya. Dari sana kami pilih. (Sekarang) tunggu proses yang ada di DPR,” tandasnya.

Penolakan terhadap Komjen Budi Gunawan semakin kencang.

Salah satu alasannya, Komjen Budi Gunawan ternyata sempat akan diangkat sebagai menteri di kabinet Jokowi. Pengangkatan itu gagal karena Budi mendapat tanda merah dari KPK. Namun, Jokowi malah menunjuknya sebagai Kapolri untuk menggantikan Jenderal Sutarman.

Hal ini dibeberkan mantan Kepala PPATK Yunus Husein dalam akun twitternya, @YunusHusein. Yunus sepertinya geregetan dengan penunjukan Budi. Dia sampai mencuit sebanyak delapan kali.

Yunus paham, pengangkatan Kapolri dan Jaksa Agung adalah hak prerogatif presiden. Namun, sebelum mengangkat orang, harusnya Presiden Jokowi memerhatikan aspek integritas dan juga catatan calon.

Apalagi, saat kampanye dulu, dalam nawacitanya Presiden berjanji akan mengangkat pejabat yang berintegritas baik.

"Untuk mengetahui integritas calon pejabat publik, Presiden dengan governance yang baik dapat meminta informasi dari masyarakat, KPK, PPATK, Dirjen Pajak, Komnas HAM,” ucap Yunus.

Saat mengangkat Jaksa Agung HM Prasetyo, kata Yunus, Presiden Jokowi sama sekali tidak meminta informasi dari KPK, PPATK, Ditjen Pajak, Komnas HAM dan masyarakat. Dalam penunjukan Kapolri, Presiden Jokowi mengulangi hal yang sama.

Yunus sangat menyesalkan keputusan Jokowi ini .Pasalnya, setahunya, Budi mendapat tanda merah dari KPK. Calon Kapolri sekarang pernah diusulkan menjadi menteri, tetapi pada waktu pengecekan informasi di PPATK dan KPK, yang bersangkutan mendapat rapor merah/tidak lulus,” bebernya.

Dia tidak habis pikir dengan keputusan Jokowi. Bukankah hal ini akan mengurangi kepercayaan masyarakat pada Presiden/pemerintah dan Polri?” imbuh Yunus.

Dengan kondisi seperti itu, Yunus sangsi pemerintah dan Polri dapat menjalankan tugas dengan baik. Sebab, tanpa dukungan dan kepercayaan masyarakat luas, pemerintah dan Polri akan sulit menjalankan tugasnya.

"Seharusnya Presiden mempertimbangkan hal-hal tersebut, kuat, dan tidak tunduk pada tekanan politisi dan pihak-pihak yang memiiliki kepentingan pribadi maupun golongan,” tandasnya. [Rmol]