Pemerintah Harus Transparan Terkait Keterlibatan Surya Paloh Pada Sonangol

Ilustrasi

Jakarta, Jurnalsulteng.com- Kerjasama antara Pertamina dengan BUMN Angola, Sonangol terkait impor minyak mentah lebih murah 15 dolar per barel, membuat polemik di masyarakat. Pasalnya, Sonangol melalui surat resminya mengirim surat konfirmasi pada 20 November 2014 yang berjudul 'Counter To The Proposed Contractual Volume 2015' menyatakan tidak memastikan ada diskon USD15 per barel dan memastikan tetap mengacu normal-market price.

"Keengganan Sonangol EP untuk memberikan potongan harga merupakan sebuah fakta dan pemerintah Indonesia lewat Menteri BUMN dan Menteri ESDM bahwa membeli minyak dengan diskon sekitar 25 persen dibawa market price juga adalah sebuah fakta juga, tidak mungkin dua fakta yang berseberangan ini benar kedua-duanya pasti salah satunya salah," ujar Koordinator Indonesia Energi Watch (IEW), Syarief Rahman Wenno di Jakarta, Senin (8/12/2014). (Baca: Jokowi Bohong Beli Minyak Dapat Diskon)

Menurutnya, Pemerintah dan Pertamina wajib hukumnya mengkaji kembali kerja sama jual beli minyak mentah antara Pertamina dengan Sonangol EP yang cenderung menutup diri.

"Proses kerjasama harus transparan karena terkesan ada kepentingan lain yang bermain dibalik rencana itu, terlebih siapa-siapa operator lapangan yang menghubungkan lahirnya kerjasama tersebut terutama Surya Paloh yang disebut sebagai pemain utama yang memiliki hubungan kerjasama sejak lama antara PT Surya Energi milik Paloh dengan Sonongol EP, padahal rencana besar pemerintah Jokowi adalah pemberantasan mafia migas," tegasnya yang dikutip dari Aktual.co. (Baca: Pernyataan Surya Paloh Diragukan)

Dikhawatirkan, jika situasi ini dibiarkan maka pemberantasan mafia migas yang digalakkan pemerintah Jokowi sekedar lip service belaka jika tidak dibarengi dengan sikap tranparansi pemerintah. Yang ada mafia hanya berganti peran serta berganti jubah. (Baca Juga: DPR Bisa Anulir Kerjasama Pertamina-Sonangol EP )

"Perbaikan sektor migas penting secepatnya dilakukan dengan menambah pembangunan kilang minyak baru dan ini  harus menjadi langkah prioritas pemerintahan Jokowi-JK," tambahnya.

Sejak jaman Presiden Soeharto, jumlah kilang minyak di Tanah Air tidak bertambah, bahkan beberapa kilang merupakan warisan zaman Belanda. Saat ini jumlah kilang minyak yang ada di Indonesia hanya ada enam yaitu Kilang Dumai, Kilang plaju, Kilang Balikpapan, Kilang Cilacap, Kilang Balongan dan Kilang Sorong. Semua kilang tersebut dimiliki Pertamina.

"Semua kilang tersebut hanya mampu memproduksi minyak sebanyak 700 ribu bph hingga 800 ribu bph. Sementara, konsumsi bahan bakar minyak Indonesia saat ini berada dilevel 1,5 juta bph hingga 1,6 juta bph dan itu terus meningkat dari tahun ke tahun," pungkasnya.[Akt]