Taufik Kurniawan |
"Ini pentingnya kami mengharapkan semua keputusan-keputusan yang sangat penting terkait kebijakan financial, kebijkan fiskal atau hal apapun untuk menunggu DPR," kata Wakil Ketua DPR-RI Taufik Kurniawan yang dilansir dari Rakyat Merdeka Online, Rabu (3/12/2014).
DPR yang memiliki fungsi pengawasan, lanjut dia, bisa saja menganulir keputusan pemerintah. Syaratnya, jika ada kesepakatan yang dicurigai tidak berjalan semestinya.
"Oh bisa, karena kan fungsi pengawasan itu tidak ada batasannya sepanjang ditemukan indikasi-indikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan maka itu bisa dieksekusi," terangnya.
Lebih lanjut politikus PAN itu berharap adanya kerjasama pemerintah dengan DPR.
Untuk diketahui, respons teknis Senangol Asia per tanggal 20 November 2014 dalam menjawab surat Pertamina, per tanggal 18 November 2014 mengenai 'Counter To The Proposed Contractual Volume 2015'.
Isi surat itu mengungkapkan bahwa Sonangol secara tegas menjawab permintaan Pertamina mengenai diskon 15 dolar dari setiap barel yang dibeli Pertamina tidak dapat diberikan dan masih mengacu ke normal-market price. (Baca: Jokowi Bohongi Publik kalau Batal Beli Minyak dari Angola )
Meski sebelumnya Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan kalau pemerintah Indonesia bisa bekerja sama dengan Sonangol karena harga dari Sonangol lebih murah 15 dolar perbarel, sehingga ada penghematan hingga 25 persen untuk impor crude oil.
Surya Paloh sebagai perantara utama kerjasama Sonangol melalu pengusaha China Sam Pa, begitu juga Rini Soemarno dan statement Sudirman Said menyatakan harga impor minyak mentah dari Sonangol lebih murah USD15/bbl dari market price dan penghematan hingga 25 persen untuk impor crude oil. [Rmol]
0 komentar:
Posting Komentar