Neolib, Jokowi Tak lagi Bisa Membantah

Demo menolak kenaikkan harga BBM. [Foto:RMOL]

Jakarta, Jurnalsulteng.com- Kebijakan menaikkan harga harga bahan bakar minyak (BBM) menjadi bukti bahwa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla pengusung ekonomi neoliberalisme. Isu ekonomi kerakyatan yang mereka usung pada saat kampanye pun terbantahkan.

Demikian disampaikan Ketua Umum Pemuda Pertahanan Nasional (Papernas) Mora Harahap dalam keterangannya (Selasa, 18/11/2014).

"Pemerintahan Jokowi-JK bukan pengusung ekonomi kerakyatan seperti saat mereka kampanye. Tetapi pemerintahan Jokowi-Jk itu neolib. Karena mengikuti harga BBM sesuai mekanisme pasar dan tidak pro rakyat.

(Baca: Jokowi Pilih Saran Bank Dunia ketimbang JK )

Dia juga menyoroti PDIP. Partai berlambang kepala banteng itu selama ini selalu menentang kebijakan kenaikan harga BBM. Namun saat ini tidak ada penolakan keras dari kader-kader PDIP.

"PDIP jangan cuma diam saja. Kita tidak melihat lagi kader-kader PDIP yang berani dengan keras menolak kenaikan BBM," ungkapnya yang dilansir Rakyat Merdeka Online.

Kalau pun ada kader PDIP yang protes, dia melihat hanya pencitraan saja.

"Apa karena presidennya dari PDIP? Sebagai partai pengusung terbesar PDIP harus bertanggung jawab karena membiarkan presiden pilihannya membuat kebijakan yang tidak pro rakyat," demikian Mora, yang juga mantan pengurus DPP IMM ini. [Rmol]