Konflik KNPI Sulteng, Pemda Diminta Jadi Mediator

Palu, Jurnalsulteng.com- Mantan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (2004-2007) Sulawesi Tengah Hardy D Yambas mengatakan pemerintah daerah harus memfasilitasi penyelesaian konflik yang terjadi di kalangan pemuda dalam Musyawarah Daerah KNPI Sulawesi Tengah, 25-27 Oktober 2014.

"Pemerintah daerah harus turun tangan mengatasi agar konflik kepemudaan tidak meluas," kata Hardy yang dikutip dari Antara, Selasa (28/10/2014).

Dia menyayangkan konflik itu terjadi sehari menjelang peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-86.

Hardy mengatakan pemerintah daerah harus independen dalam mengatasi masalah tersebut sehingga tidak menimbulkan diskriminasi di antara kubu calon Ketua KNPI.

Musyawarah daerah KNPI Sulawesi Tengah pada 27 Oktober berakhir ricuh bahkan terjadi adu otot antarpeserta karena mempertahankan syarat administrasi kandidat dari aturan organisasi.

Kekisruhan itu terjadi karena adanya beda tafsir atas peraturan organisasi yang menyebutkan kandidat ketua pernah menjadi pengurus KNPI.

Ada kubu yang menafsirkan pernah menjadi pengurus KNPI di provinsi sementara kubu lainnya menafsirkan pernah menjadi pengurus KNPI di tingkatan manapun.

"Dulu waktu Idrus Marham menjabat Ketua KNPI bukan pengurus DPP KNPI. Idrus hanya jadi pengurus OKP. Artinya, kandidat ketua KNPI provinsi tidak mesti harus pernah menjadi pengurus di tingkatan provinsi, tetapi pengurus KNPI di kecamatan pun boleh," kata Hardy.

Dia mengatakan mestinya saat tidak ada kata sepakat atas penafsiran tersebut, keputusan harus ditempuh dengan cara voting.

"Tetapi itu tidak dilakukan," katanya.

Hardy mengatakan kasus ini segera diselesaikan sebelum menjadi preseden buruk.

Dia mengatakan mestinya konflik di tingkat elit pemuda tidak terjadi mengingat konflik yang terjadi di tengah masyarakat saat ini banyak melibatkan pemuda.[Ant]