ICW: 21 Menteri Jokowi Berpotensi Konflik Kepentingan

Jumpa pers ICW (Foto:detik)

Jakarta, Jurnalsulteng.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengatakan dari catatannya ada 21 menteri di Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo yang berpotensi memiliki konflik kepentingan. Selain itu ada 5 orang jajaran menteri yang memiliki permasalahan integritas dan rekam jejak.

"Dari 34 orang, 61,8 persen punya potensi konflik kepentingan. 61,8 persen itu 21 orang dari 34 menteri. Tertinggi di Kemenko Perekonomian," ujar Koordinator ICW Bidang Monitoring Pelayanan Publik, Febri Hendri dalam diskusi di kantor ICW, Jl Kalibata Timur 4 No 6b, Jaksel, Selasa (28/10/2014).

Ada 3 indikator yang disebut ICW mengenai 21 orang menteri yang berpotensi memiliki potensi konflik kepentingan. Pertama adalah karena afiliasi menteri dengan perusahaan yang dimiliki, kepentingan partai dan elit partai. Afiliasi itu disebut ICW berpotensi mempengaruhi kualitas pengambilan keputusan yang memicu terjadinya KKN.

Meski begitu, ICW mengatakan tidak dapat menjustifikasi semua menteri. Pasalnya ICW mencotohkan Menteri Agraria Ferry Musyidan Baldan yang tidak dijadikan Menkominfo oleh Jokowi.

"Dari yang saya baca sebelumnya nama Ferry berada di Menkominfo. Tapi supaya menghindari konflik kepentingan karena Bos nya di Nasdem pemilik MetroTV makanya Ferry tidak di Menkominfo. Itu langkah yang bagus," puji Koordinator ICW yang juga hadir dalam acara, Abdullah Dahlan.

Meski begitu, ICW juga memberi catatan bahwa ada 5 menteri Jokowi yang memiliki permasalahan integritas dan rekam jejak. Serta 8 orang menteri yang memiliki problem kapasitas. Sayangnya ICW tidak mau membeberkan nama-nama menteri yang dimaksud itu.

"Kami tidak menyebut nama karena kita ingin beri kesempatan dulu, bisa sebagai wanti-wanti. Kita bisa lihat dari integritasnya nanti. Itu pertimbangan kami. Kita juga sampaikan secara presentase supaya bisa berikan gambaran profile. Kalau sebut nama itu lebih pada track recordnya," jelas Koordinator ICW Firdaus Ilyas dalam kesempatan yang sama.

ICW memiliki 2 indikator mengenai 5 orang yang dinilai memiliki catatan integritas dan rekam jejak yang kurang baik. Menurut Koordinator ICW Bidang Korupsi dan Politik, Donald Fariz, indikator yang pertama adalah nama-nama menteri yang dimaksud pernah disebut dalam persidangan menerima atau memberi sejumlah uang dalam kasus korupsi.

"(Kedua) dari laporan masyarakat yang kami kaji yang terkait kasus korupsi. Selain itu kami nilai ada 8 orang menteri punya catatan soal kapasitas. Kurang memiliki kapasitas terkait dengan kementerian yang dipimpin, latar pendidikannya tidak kompatibel. Tidak memiliki riwayat pendidikan soal sektor yang menjadi pimpinannya," ungkap Donald yang dikutip dari detikcom.

Sebanyak 8 menteri ini dinilai ICW masih belum memiliki kecakapan terkait dengan kementerian yang dipimpinnya. Terutama karena riwayat pekerjaan di bidang kementerian yang dipimpin adalah hal yang utama menurut ICW.

"Sebagian besar dari mereka justru orang partai politik dan pengusaha. Menteri harus mengetahui sektor yang dia pimpin dengan berbagai persoalan sehingga agenda di kementerian bisa dilaksanakan. Kalau tidak konsekuensinya program-program kerja kementerian akan sulit direalisasikan," tutur lulusan Hukum Universitas Andalas itu.

Untuk itu, ICW melihat perlunya para menteri tersebut mencari mencari orang-orang terbaik di jabatan struktural seperti direktur jenderal. "Jokowi juga harus mencari staf khusus yang selalu bisa memberikan informasi terkait dengan realisasi program di kementerian tersebut," tutupnya.[Dtc]