Terkait Status Yos, Zulfakar: DPD Demokrat Segera Ambil Sikap

Zulfakar Nasir

Palu, Jurnalsulteng.com- DPD Partai Demokrat Sulawesi Tengah akan segera mengambil sikap, terkait dengan penetapan status Ketua DPC Demokrat Kota Palu, Yos Sudarso Mardjuni dari saksi menjadi tersangka oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Palu atas dugaan penyalahgunaan dana bantuan pembinaan partai.

Menanggapi penetapan menjadi tersangka terhadap Ketua DPC Demokrat Kota Palu, Wakil Ketua DPD Demokrat Sulteng, Zulfakar Nasir mengatakan, secara pribadi baru hari ini (jumat,red) dirinya baru tau kalau status ketua DPC Demokrat Palu, Yos Sudarso telah dinaikan menjadi tersangka.

"Saya baru tau tadi dari pemberitaan media. Secara pribadi sangat prihatin atas kejadian tersebut. Walaupun pemberitaan media selama ini yang menerpa kawan Yos hanyalah kesalahan administrasi dalam pelaporan keuangan penggunaan dana partai. Sehingga dalam waktu dekat, DPD Demokrat akan gelar rapat internal menyikapi masalah menimpa kader demokrat kota," kata Zulfakar kepada Jurnalsulteng.com, Jumat (19/9/2014).

( Baca Juga : http://www.jurnalsulteng.com/2014/09/kejari-palu-tetapkan-yos-sudarso.html )

Menurut Zulfakar, saat ini pihaknya sudah berkoordinasi dengan Ketua Umum DPD Demokrat Sulteng, Anwar Hafid agar segera dilakukan pertemuan internal partai untuk membahas masalah tersebut. Bahkan sampai Ketum Anwar Hafid telah menyarankan mempersiapkan pengacara untuk mendampingi Yos terkait kasus yang menimpanya.

"Kami tidak mau terburu-buru menyikapinya. Rapat paling lambat Senin (22/9), dengan konsolidasi teman-teman pengurus Demokrat," jelasnya.

Menjawab sejumlah pertanyaan wartawan atas pakta integritas yang ditanda tangani kader Demokrat, Zulfakar mengatakan, sangat jelas pada poin 7 dan 8, bahwa jika seseorang yang tersandung kasus korupsi dan dinyatakan tersangka, maka harus mundur dari jabatan partai.

"Bukan kita yang nyatakan, tapi seseorang yang membuat, dan menandatangani. Jadi tidak perlu disuruh mundur. Karena jelas dan sangat terang diktum dalam poin pakta integritas," tegas Zulfakar.

Ia juga menghimbau, lepas masalah ini ada motivasi  politik, persoalannya sangat simple hanyalah dikesalahan administrasi. Karena yang digunakan dana bantuan dari pemerintah.

Zulfakar menambahkan, jika sudah dilaksanakan rapat internal partai untuk membahas kasus ini, maka dilakukan jumpa pers dengan sejumlah media.

"DPD tidak bermasa bodoh dengan masalah yang menimpah kader demokrat, tapi harus hati-hati dalam mengambil sikap terkait kasus ini," tegasnya. [Yus]