Tak Lulus PNS, Ratusan Honorer K2 di Poso dan Morowali Mengamuk

Puluhan anggota Satpol PP di Kota Poso, Sulawesi Tengah melakukan aksi bakar setelah dinytakan tidak lulus sebagai PNS, Rabu (19/2/2014). Foto: blackberry massanger)

Palu, Jurnalsulteng.com- Karena dinyatakan tak lulus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diumumkan hari ini Rabu (19/2/2014),  40-an anggota Satpol PP honorer kategori dua (K2) di Kabupaten Poso melakukan aksi protes.

Para anggota Satpol PP di Poso tersebut melakukan aksi protes dengan dengan teriak-teriak dan melakukan pembakaran ban bekas di jalanan.

Informasi yang dihimpun Jurnalsulteng.com dari Poso menyebutkan, mereka merasa kecewa karena nama-nama mereka tidak tercantum pada pengumuman hasil ujian PNS yang dikeluarkan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (Kemenpan) hari ini,

"Kami dijanjikan pasti lulus pada penerimaan PNS ini. Karena kami sudah masuk dalam K2," ujar salah seorang honorer K2 yang tidak lulus demonstran via telepon Rabu (19/2/2014).

Salah satu kaca jendela kantor BKD Morowali  dipecahkan karena 

kecewa setelah dinyatakan tak lulus sebagai PNS 

(foto: blackberry massanger)

Hal yang sama juga terjadi di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Sekira 100 honorer K2 yang juga ikut ujian beberapa waktu lalu di Morowali menyerbu kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Morowali.

Aksi penyerbuan itu berlangsung cepat. Akibat aksi tersebut, salah satu kaca jendela kantor BKD pecah karena kena lemparan batu.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, mereka kecewa karena merasa dibohongi. "Ada empat nama yang seharusnya masuk kategori K1, tapi dipaksakan ikut K2 sebagai formalitas, tapi nyatanya tidak masuk pada pngumuman K2 ini," ujar salah seorang yang ikut dalam aksi protes tersebut.

Menanggapi adanya aksi tersebut, tokoh pemuda Morowali Yusrin L Banna mengatakan, akan terjadi aksi protes besar-besaran atas hasil pengumuman tersebut.

"Ini baru Poso dan Morowali, bagamana nanti dengan yang lain," ujarnya.

Menurutnya, harusnya pemerintah provinsi bisa melakukan seperti yang dilakukan pemerintah Papua dan Papua Barat.

"Harusnya Gubernur Sulteng memanggil dan memerintahkan semua bupati/walikota, Kepala BKD dan Sekretaris untuk menghadap Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (Kemenpan), untuk meminta kebijakan soal penentuan kelulusan honorer K2, diserahkan ke daerah. Hal ini juga sudah dilakukan beberapa gubernur di provinsi lain dan hasilnya positif, sehingga tidak menimbulkan masalah seperti yang terjadi di Poso dan Morowali," pungkasnya.

Protes di BKD Kota Palu

Pada saat yang hampir bersamaan, puluhan tenaga honorer kategori dua (K2) di lingkungan Pemerintah Kota Palu juga mendatangi kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Palu Sulawesi Tengah, Rabu (19/02/2014).

Kedatangan mereka untuk memprotes dan mempertanyakan nasib mereka yang sudah bekerja hingga belasan tahun tapi dinyatakan tidak lulus dalam pengumuman yang dikeluarkan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara.

Para tenaga honorer K2 ini mendatangi Kantor BKD Kota Palu, setelah mengetahui nama mereka tidak tercantum dalam pengumuman dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara.

Para honorer K2 ini ditemui Kepala BKD Kota Palu Muhammad Rifani. Dalam pertemuan tersebut, Kepala BKD Kota Palu mengaku tidak dapat berbuat banyak dan menyerahkan kepada Walikota Palu untuk menemui Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara agar dapat memperjuangkan nasib para honorer.(trs)