 |
Jakarta, Jurnalsulteng.com - Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola menerima penghargaan National Procurement Awards atau Kepemimpinan dalam Transformasi Pengadaan Secara Elektronik.
Penghargaan itu diberikan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan barang dan jasa Pemerintah (LKPP). Penghargaan diterima langsung oleh Gubernur Longki Djanggola dari Ketua LKPP, Bambang Prabowo disaksikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro.
"Kami terus mendorong jajaran SKPD (satuan kerja perangkat daerah) untuk melakukan pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog," kata Gubernur Longki saat menerima penghargaan di Ruang Kartika Expo Center, Balai Kartini, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kaveling 37, Jakarta Selatan.
Gubernur Longki dinilai memiliki komitmen dan dedikasi tinggi dalam mendorong implementasi e-procurement. Implementasinya tidak hanya di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulteng tapi menyeluruh di 13 kabupaten/kota.
"Berdasarkan penilaian yang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah RI ( LKPP RI) terhadap seluruh kabupaten/kota memutuskan bahwa Gubernur Sulawesi Tengah layak menerima National Procurement Award," sebut Kepala Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Sulteng, Moh. Ridwan Mumu di Jakarta, Kamis (3/11/ 2016).
Saat ini, seluruh kabupaten dan kota ditambah Universitas Tadulako telah mengoperasikan dan telah memiliki LPSE mandiri.
LPSE di Sulteng berdiri sejak awal 2011 di masa periode pertama pemerintahan Longki Djanggola - Sudarto.
"Dan dalam tempo lima tahun seluruh kabupaten/kota sudah mengoperasikan LPSE," kata Ridwan.
"Dengan melaksanakan e-procurement atau kita kenal sebagai pelelangan elektronik transparansi dan akuntabilitas pelelangan semakin tinggi," sambung Gubernur Longki.
Menurut Ketua DPD Partai Gerindra Sulteng ini pembelian barang atau jasa melalui katalog elektronik mampu mengurangi pratik kecurangan.
Pemprov Sulteng juga bisa menghemat anggaran dengan melakukan pengadaan barang atau jasa secara elektronik.
Simak saja data perkembangan lelang secara elektronik di lingkup Pemprov Sulteng sejak 2011 - 2016.
Pada 2011 sebanyak 43 paket proyek dengan nilai Rp92,5 miliar yang dilelang secara elektronik mampu menghemat anggaran sebesar Rp3,2 miliar.
Pada 2012 dengan 182 paket proyek senilai Rp430,8 miliar, sebanyak Rp35,2 miliar uang negara dapat dihemat.
Lalu, pada 2013 dampak dari pelelangan 552 paket proyek senilai Rp798,5 miliar, Pemerintah Provinsi Sultengbdapat berhemat sebesar Rp38,5 miliar.
Kemudian pada 2014, dari 566 paket senilai Rp561,6 miliar dapat menghemat Rp24,6 miliar.
Sedangkan pada 2015, dari 643 paket senilai Rp835,6 miliar, sebesar Rp67,9 miliar pengeluaran uang negara dapat dihemat. (JGB)
Red; Sutrisno
0 komentar:
Posting Komentar