 |
| Ilustrasi |
"Kelihatannya tanggal 9 lebih pas, tetapi belum kami putuskan. Tanggal 9 pun kalau diselesaikan, tanggal 16 (Desember) penetapan wali kota dan bupati. Tanggal 17 (Desember) penetapan gubernur. Jadi selesai tanggal 17, cukup waktu ya sebelum liburan," ujar Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay, yang dilansir CNN-Indonesia, Kamis (12/3/2015).
Sebelumnya, KPU sempat mengusulkan penyelenggaraan pilkada pada 2 Desember 2015. Namun, usulan ini ditarik kembali akibat beberapa pertimbangan.
Pertama, penyelenggaraan pilkada pada 2 Desember bertepatan dengan hari perayaan ibadah masyarakat di Provinsi Bali dan itu menjadi hari libur mereka. Jika pilkada tetap diselenggarakan pada hari tersebut, Hadar katakan, banyak pemilih yang tidak dapat hadir.
Kedua, pertimbangan mengenai akan adanya calon yang memanfaatkan tanggal pelaksanaan pilkada dalam kampanye.
"Kami tidak mau tanggal hari pemungutan suara yang nanti akan sangat populer dan disebut-sebut, serta disosialisasikan, itu diasosiasikan dengan nomor pasangan calon," ujar Hadar.
Penetapan KPU ini, Hadar akui, masih belum definit. Tetapi, ia memastikan penetapan akan dipublikasikan pada awal April, setelah konsultasi dengan DPR.
KPU hari ini akan menggelar uji publik kedua di Kantor KPU Jalan Imam Bonjol. Akan dibahas tiga aturan, terdiri dari kampanye pilkada, dana kampanye serta tata kerja badan penyelenggara dalam pilkada .
Sementara pada Rabu (11/3/2015) kemarin, KPU telah menggelar uji publik pertama dan membahas tiga aturan, yaitu soal tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan. Lalu Pemutakhiran data dan daftar pemilihan serta pencalonan pemilihan kepala daerah.
Uji publik ini dihadiri partai politik peserta pemilu serta kalangan dari lembaga swadaya masyarakat.[CNN]
0 komentar:
Posting Komentar