Sebastian Salang |
Hal tersebut disampaikan oleh peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Sebatian Salang saat konfrensi pers di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Rabu (12/8/2015).
"Di tingkat kabupaten kecil aja, partai bisa minimal minta Rp 3 miliar untuk dukungan. Jadi hampir semua calon kepala daerah bayar untuk partai kalau mau didukung," kata Salang.
Atas lumrahnya praktek haram mahar politik itu, calon kepala daerah pun akan tergoda untuk menyogok uang kepada para calon pemilihnya. Bak gayung bersambut, calon kepala daerah akan juga rela mengeluarkan uang agar bisa menang, baik dengan membeli suara ataupun mengamankan penyelenggara pemilu.
Menurutnya, begitu ada transaksi di awal, maka akan tergoda melakukan transaksi dengan pemilih, pasti tergoda bagaiaman cara menang, membli suara, membayar untuk mengamankan penyelanggaraan.
"Mana mungkin orang sekarang, mengharapkan dukungan partai tanpa membayar. Ini partai harus segera dibenahi dan dipelototi oleh pengawas pemilu," demikian Salang. [***]
Sumber; Rmol
0 komentar:
Posting Komentar