Tolak Sail Tomini, Gapura Bakal Demo di Kementrian

Aksi Gapura menolak Sail Tomini, Sabtu (2/5/2015) di Bundaran Hasanuddin Kota Palu. Gapura akan melakukan demo di Kementrian bertepatan dengan launching Sail Tomini. [Foto: Mahbub/JurnalSulteng]

 Palu, Jurnalsulteng.com- Menyikapi kegelisahan masyarakat ihwal transparansi  anggaran event Sail Tomini senilai Rp1,8 triliun APBN, dan Rp1,80 miliar APBD kabupaten Parigi Moutong (Parmout), puluhan massa Gerakan Aktivis Palu untuk Rakyat (Gapura) Sulawesi Tengah, yang tergabung dalam organisasi Aliansi Mahasiswa Perjuangan Rakyat Indonesia (Ampera), menggelar aksi unjuk rasa, di Bundaran Jalan Hasanuddin, Kota Palu Sabtu (2/05/2015).

Dalam orasinya, Fadli mengatakan, event yang berpusat di Kabupaten Parmout, merupakan representase dari masuknya negara neoliberalisme untuk mencicipi Sumber Daya Alam (SDA) timur Indonesia khususnya di Parmout. (Baca Juga: Sail Tomini Ajang Konsolidasi Pemodal Asing )

“Selaku putra daerah Parigi Moutong, saya dan kawan-kawan menolak tegas pelaksanaan event Sail Tomini, karena tidak akan memberikan azas manfaat bagi masyarakat. Event itu akan menjual sumber daya alam Parigi Moutong terhadap asing. Peruntukan anggaran Sail Tomini pun sampai hari ini tidak ditransparansikan oleh pemerintah kabupaten Parigi Moutong,” tandasnya.

Fadli yang berasal dari desa Kota Raya, kabupaten Parmout ini mengatakan, rakyat Parmout telah terhegemoni dengan adanya iklan-iklan pesta rakyat yang bersifat hiburan, dangdutan, karnaval, pameran, pasar murah dan sebagainya. Padahal kegiatan itu sifatnya hanya sementara atau hanya saat puncak kegiatan. Setelah puncak kegiatan selesai kata Fadli, tak ada keutungan bagi masyarakat, yang ada hanya kepentingan Pemkab mengkonsolidasikan SDA Parmout terhadap asing.

Sementara Dewan Pelindung Gapura Sulteng, Andrie Wawan Ms.Husen mengatakan, event Sail Tomini merupakan pintu masuk kaum kapitalisme atau negara-negara asing untuk menggasak SDA di bumi Tadulako (Sulteng-red), utamanya di kabupaten Parmout.

Andrie juga mengatakan, pertemuan Presiden Jokowi dengan petinggi Negara pada forum Apec di Beijing, KTT G-20 di Australia dan KAA di Jakarta-Bandung melahirkan perekonomian Indonesia menjadi tak berwibawa. Pasalnya pertemuan itu, melahirkan perjanjian ekonomi, pertahanan keamanan dan lain-lain, yang kemudian terganggunya stabilitas ekonomi Indonesia.

“Yang perlu digaris bawahi yakni perjanjian ekonomi terkait dengan investasi asing ke Indonesia atas sumber daya alam, sector perkebunan, pertambangan dan Migas (minyak dan gas-red), disertai dengan pembagian kawasan, barat, tengah dan timur,” tulis Andrie.

Ditambahkannya, sistem neoliberalisme ala Jokowi, dalam menjalin hubungan investasi asing dan memberikan mekanisme kepada pasar menjadi sorotan Gapura, bersama itu atas pelaksanaan event nasional Sail Tomini yang dijadwalkan, 19 September 2015, mendatang, yang berpusat di Parmout, akan menjadi ajang konsolidasi investasi asing disektor Migas dan perkebunan di kawasan timur Indonesia. Andrie mengatakan, jika dikaji dari segi topografi, maka perayaan sail haruslah dilaksanakan di tempat-tempat wisata yang kemudian menjadi rekomendasi bagi wisatawan untuk berkunjung.

“Jika melihat potensi wisata, harusnya event Sail Tomini dipusatkan di pulau Togean, Kabupaten Tauna (Tojo Unauna-red). Mengapa di kabupaten Parigi Moutong? Karena potensi minyak yang ada di Teluk Tomini menjadi sasaran empuk investor asing dan sudah dibidik sejak 15 tahun silam,” beber Andrie dalam rilisnya.

Selain itu tambah dia, launching Sail Tomini yang akan digelar di Mall Epiwalk, hotel Epicentrum Kuningan, Jakarta, 5 Mei, dihadiri oleh unsur SKPD Provinsi dan unsur SKPD kabupaten Parmout. Dimana unsur SKPD Parmout diduga membawa isteri-isterinya. Launching tersebut akan dbuka Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani.

“Event ini sudah memberi gambaran, betapa tidak bermanfaatnya bagi rakyat Sulawesi Tengah khususnya rakyat Parigi Moutong. Saat launchingnya saja dihadiri elit pejabat dan keluarganya. Yang menjadi pertanyaan, apakah dengan menyertakan kelurga itu menggunakan dana pribadi atau dana daerah? Lalu launching tersebut, adakah representase dari masyarakat?,” katanya.

Andrie menduga, para elit pejabat  Parmout hanya  pelesiran (jalan-jalan-red) di Jakarta, dengan menyertakan isteri. Dikatakannya, sudah nyata bahwa event ini hanya seremoni mulai dari proses launching hingga puncak pelaksaan, dan event itu hanya menghamburkan uang negara karena peruntukannya tak menyentuh langsung kepada masyarakat. Padahal masih banyak masyarakat di Sulteng, khususnya Parmout, di bawah garis kemiskinan.

Andrie juga mengatakan, sebelum aksi 20 Mei menggugat di Jakarta, Gapura Sulteng mengajak seluruh organisasi lainnya untuk melakukan aksi unjuk rasa ihwal event Sail Tomini, di kantor Kementrian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan kantor kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta. Pasalnya banyak diduga kejanggalan proses event tersebut.[Bob]

Editor; Sutrisno