Anggaran Sail Tomini Tidak Transparan

Demo menolak Sail Tomini di Kabupaten Parmout yang digelar GAPURA

di Bundaran Patung Kuda, Kamis (7/5/2015) petang. [Foto: Dohan]

Palu, Jurnalsulteng.com- Meski telah dilaunching pada 5 Mei di Jakarta, ivent Sail Tomini masih terus terjadi penolakan dari masyarakat. Salah satunya adalah Gerakan Aktivis Palu untuk Rakyat (Gapura) Sulawesi Tengah, kembali melakukan aksi unjuk rasa terkait Sail Tomini yang akan dihelat 19 September 2015 di Kabupaten Parigi Moutong (Parmout). Unjuk rasa yang digelar di Bundaran patung Kuda Jalan Rajamoili, Kamis (7/5/2015) petang, menyoroti anggaran Sail Tomini yang dinilai tidak transparan.

Menurut Gapura, dalam rangkaian persiapan penyelenggaraan event nasional tersebut bakal mengundang 42 Negara-negara kapitalis. Melalui selebarannya, Gapura Sulteng menyampaikan kepada masyarakat bahwa event itu merupakan ‘ajang untuk memperkaya pejabat dan kelompok tertentu, dan juga ajang konsolidasi investor asing’.

Berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) No 42 Tahun 2014, pasal 2 ayat 2, merupakan wujud dari cerminan para elite politik yang tidak berpihak kepada rakyat kecil dan lebih mengedepankan kepentingan golongan, kelompok dan pribadi tertentu.

Gapura juga mengatakan, sesuai data yang dimiliki, pada pasal tersebut dijelaskan agenda  Sail Tomini kegiatan Sail Tomini 2015, menyerap anggaran senilai Rp25 miliar bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2015 Provinsi Sulteng.

Penggunaan APBD tersebut terdiri dari beberapa item pekerjaan yang tidak berpihak langsung kepada rakyat kecil. Penggunanan anggaran tersebut diantaranya; Upacara bendera menyerap anggaran senilai Rp3 miliar, Bhakti sosial (Rp1,5 miliar), Seminar (Rp350 juta), Olahraga (Rp500 juta) dan Konsumsi senilai Rp3,5 miliar dan masih banyak item lain.
(Baca Juga: Gapura: Moratorium Pelaksanaan Sail Tomini )

Data lain yang dihimpun juga menyebutkan, biaya promosi media cetak dan media elektronik yang dialokasikan melalui BPPMD senilai Rp500 juta dan Perindakop senilai Rp200 juta.

Masih menurut Gapura, permasalahan lain yang timbul yakni ganti rugi pembebasan lahan yang digunakan pada puncak kegiatan, masih terkatung-katung akibat belum adanya kejelasan Pemkab  Parmout kepada pemilik lahan.

Sementara biaya Sail Tomini yang dianggarkan memalui APBN kata Gapura, mencapai Rp10 triliun yang bersumber dari 18 kementrian dan tidak jelas peruntukannya kepada rakyat.

“Apakah dengan menghambur-hamburkan APBD dan APBN 2015 merupakan rangkaian dari pelaksanaan Sail Tomini? Dan apakah dengan tidak melibatkan rakyat dalam deklarasi atau launching Sail Tomini di Jakarta merupakan cerminan dari Sail Tomini? Lagi-lagi rakyat dihianati dan dibohongi pemerintah saat ini,” ujar Fadli dalam orasinya.

Disisi lain, pemerintah tidak pernah memikirkan kegelisahan rakyat, ditengah harga bahan pokok melambung tinggi akibat harga Bahan Bakar Minyak (BBM) naik.

Senada dengan Fadli, salah seorang peserta aksi mengatakan, launching Sail Tomini di Jakarta merupakan bungkusan konsolidasi Pemkab Parmout dengan pihak asing terkait sumber daya alam (SDA) di daerah tanpa memikirkan rakyat.

“Disaat kegelisahan itu, Pemkab Parmout malah sibuk mengahambur-hamburkan dana APBD dan APBN dengan melegitimasi program Sail Tomini,” tandas Mahfud.[Bob]

Editor; Sutrisno