 |
| Ilustrasi [Indopos] |
Menurut Ketua Komisi VIII DPR RI, Saleh Daulay, penutupan situs-situs yang diduga menyebarkan paham radikalisme dinilai tidak akan efektif dalam mengurangi dan menekan penyebaran paham tersebut di tengah masyarakat. Apalagi, situs-situs tersebut juga belum bisa dipastikan keterkaitannya dengan penyebaran salah satu aliran dan paham tertentu.
Oleh karena itu,ucap Saleh, tentu lebih arif jika pemerintah memanggil para pemilik situs untuk dimintai keterangannya jika memang diduga ikut menyebarkan paham radikalisme.
"Kan belum ada bukti bahwa seseorang yang membaca situs-situs itu lalu berubah menjadi radikal. Membaca informasi dari website, itu bisa disamakan dengan menonton film. Apakah para penonton film akan berubah menjadi tentara yang siap perang setelah menonton film perang? Rasanya tidak ya. Saya belum pernah mendengar itu," kata Saleh, yang dilansir Indopos.co.id, Selasa (31/3/2015).
Selain itu, kata Saleh, bila situs-situs itu ditutup, jika pemiliknya mau, mereka masih bisa membukanya lagi dengan memakai address dan nama berbeda. Kalau itu terjadi, pemerintah akan sibuk memantau dan memblokir berbagai situs yang ada. Tindakan seperti itu tentu sangat melelahkan dan menghabiskan tenaga.
"Lain hal kalau situs itu menimbulkan keresahan di masyarakat. Itupun, kalau mau ditutup tetap masih perlu klarifikasi," tandas politisi Partai Amanat Nasional ini.
Saleh melanjutkan, masih banyak situs lain yang lebih penting ditutup. Katakanlah, misalnya, situs-situs yang menyebar kebencian di antara pemeluk agama. "Banyak juga akun media sosial yang memang sengaja menyebar kebencian. Kalau mau memblokir, situs dan media sosial seperti ini lebih penting karena dapat menimbulkan sikap saling curiga dan merusak kerukunan antar umat beragama," pungkasnya.***
Sumber: Indopos.co.id
0 komentar:
Posting Komentar