PDIP: Tetapkan Banjir Sulut Sebagai Bencana Nasional

Kantor Walikota Manado yang terendam banjir pekan lalu.

Jakarta, Jurnalsulteng.com- Pemerintah diminta menetapkan bencana banjir yang melanda wilayah Sulawesi Utara sebagai bencana nasional.

"Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melihat bencana alam yang terjadi di Sulawesi Utara perlu ditetapkan sebagai bencana nasional karena terlalu banyak korban banjir yang mengalami kerugian," kata anggota DPR RI dari Fraksi PDIP, Olly Dondokambe di Jakarta, Senin (20/1/2014)

Penetapan sebagai bencana nasional itu, kata Bendahara Umum PDIP itu, bisa dilihat dari kerugian yang dialami masyarakat.

"Banyak masyarakat yang perlu dibantu pemulihan ekonominya," kata Wakil Ketua Komisi XI DPR RI itu.

"Bagaimana dia bisa mengembalikan kredit di bank kalau tempat usahanya sudah terbawa banjir," kata Olly.

19 Orang Meninggal 

Sementara hingga Minggu (19/1/2014), sudah 19 orang meninggal akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sulawesi Utara, Rabu (15/1).

"Sampai saat ini jumlah korban tewas akibat bencana itu 19 orang," kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Utara (Sulut) Noldy Liow, di Manado, Minggu.

Noldy Liow didampingi Crist Laotonga, Kasubdit Tanggap Darurat BPBD Sulut menambahkan, korban meninggal tersebut antara lain terdapat di Kota Manado, Kabupaten Minahasa dan Kota Tomohon.

Dia mengatakan, terkait dengan longsor di ruas jalan Tinoor, yang menghubungkan Kota Manado-dan Kota Tomohon   saat ini TNI sementara membangun jembatan bailey di lokasi tersebut.

Jembatan Bailey tersebut juga telah dibangun di lokasi jalan putus jembatan kuning, di kawasan Bolevard Manado.

Menjawab pertanyaan, dia mengatakan, pencarian terhadap korban tanah longsor di Tinoor  oleh Tim SAR dan TNI juga masih dilakukan.

Sebelumnya pada Rabu (15/1), Sulut mengalami bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi pada sejumlah kota dan kabupaten.

Daerah tersebut antara lain, Kota Manado, Kota Tomohon, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Utara,   Minahasa Tenggara, Kepulauan Sangihe dan Kepulauan Sitaro. (Ant)