Dari Hulu sampai Hilir Ada Mafia Migas!

Agussalim Faisal Said

Palu, Jurnasulteng.com- Ketua Dewan Energi Daerah (DED) Sulawesi Tengah, Agussalim Faisal Said, SH mengatakan, pada dasarnya muara dari seluruh praktik mafia pengelolaan migas adalah kebocoran, korupsi, dan intervensi kekuasaan. Selain itu, Sindikasi Bisnis dan Politik telah menyebabkan berpindahnya kekayaan rakyat ke tangan sindikat dan mafia Migas.

Bisnis migas Indonesia yang bernilai ribuan triliun menjadi ambisi para sindikat untuk menguasai sektor migas nasional dari hulu sampai hilir. Secara terus-menerus mendorong kebijakan liberalisasi untuk menghilangkan peran negara dalam sektor ini.

(Baca Juga: Kontroversi Otonomi Daerah dan Kedaulatan Tambang Migas )

Menurut Agus, fragmentasi pengeloaan MIGAS yang “sengaja” dipecah dari Hulu ke Hilir telah menimbulkan ruang bagi bermainnya sindikat dan mafia, sebab disitulah letak Sindikasi kriminalnya.

“Silih berganti rejim, para pengambil kebijakan terus menerus memproduksi kebijakan dalam rangka memaksimalkan profit yang dapat diperoleh para sindikat pengelolaan migas,” kata Agussalim Faisal Said, SH dalam keterangan pada JurnalSulteng.com, Rabu (19/11/2014).

Para kontraktor swasta dapat melakukan berbagai macam upaya memanipulasi produksi, cost recovery dalam rangka memaksimalkan penerimaan mereka.

“Selain adanya ruang hukum tidak terkontrol, juga lemahnya negara dalam menempuh mandate konstitusional yang telah menyebabkan Perusahaan Swasta dengan sangat ekslusif menjalankan bisnis mereka dan jauh dari kontrol masyarakat,” kata Agus.

(Baca Juga: Premium Rp6.500, Pemerintah Sudah Untung )

Sebaliknya pula, oknum dari aparat negara menjadi kapitalis birokrat agen asing dan hingga oknum aparat penegak hukum tidak ketinggalan menjadikan seluruh pelanggaran, kecurangan, manipulasi dan pelanggaran hukum oleh kontraktor dan pelaku usaha migas sebagai ajang pemerasan.

“Apa jadinya rakyat dan bangsa ini ? sebab, rakyat terus-menerus membayar mahal harga minyak dan gas yang semakin tinggi akibat hilangnya kedaualatan rakyat atas kekayaan alam, serta pasrah pada kekuasaan mafia dan sindikat yang mengontrol politik dan pemerintahan,” tegas Agus yang juga aktivis Pergerakan Sosial.

Lebih lanjut Agus menjelaskan, transaksi di hulu melibatkan 850 ribu barel minyak per hari atau Rp1,6 triliun sehari, Rp387,6 Triliun setahun. Indonesia melakukan ekspor minyak senilai 455,000 bbl/d dengan nilai transaksi mencapai Rp207,5 Triliun setahun.

Ia menambahkan, survei data EIA 2013, impor minyak Indonesia mencapai 506,000 bbl/d dengan nilai transaksi sebesar Rp230,7 triliun setahun. Data dari BPS menyebutkan nilai impor minyak 2013 sebesar US$ 42,14 miliar atau Rp501,4 triliun.

Transaksi ekonomi migas lainnya yang paling besar adalah Pertamina dengan nilai revenue US$ 71,1 miliar atau sekitar Rp846,1 triliun. “Beban negara bertambah karena membiayai cost recovery untuk menggantikan seluruh biaya operasional yang dikeluarkan perusahaan minyak senilai US$ 16,5 miliar atau sekitar Rp196,3 triliun,” katanya.

Selanjutnya, nilai produksi gas nasional sebesar mencapai 1,517 juta barel setara minyak per hari (ESDM, 2013) atau senilai Rp270.6 triliun. Sementara data BPS, nilai ekspor gas nasional senilai US$ 18,129 miliar atau mencapai Rp220,1 trilun dan Impor gas senilai US$ 3,113 miliar atau sekitar Rp37,24 triliun.

Nilai perdagangan BBM di Indonesia, baik yang bersubsidi maupun tidak bersubsidi mencapai Rp286,7 trilun, terdiri dari konsumsi premium dan solar.

Berdasar data tersebut, secara garis besar transaksi dalam migas oleh berbagai level dan pelaku yang bermain dalam industri ini sedikitnya senilai Rp2.700 triliun.[Trs/*]