Kontras: Jokowi Tidak Sekuat yang Kita Pikir

Haris Azhar

Jakarta, Jurnalsulteng.com- Melihat susunan kabinet dan tindakan kepolisian menangkap cepat pelaku penghinaan Joko Widodo di Facebook, sepertinya tanda-tanda pemerintahan ini sangat toleran terhadap pelanggaran hak asasi manusia (HAM) semakin kentara.

"Itu yang saya lihat. Jokowi sepertinya tidak punya masalah menunjuk orang yang punya potensi masalah hukum dan catatan pelanggaran HAM di masa lalu," ungkap Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Haris Azhar, yang dilansir RMOL, Rabu (29/10/2014).

Dia menduga Jokowi-JK akan nyaman dengan pelanggaran HAM di masa pemerintahannya. Hal itu sudah Kontras prediksi sejak Pemilihan Presiden lalu.

"Dia (Jokowi) nyaman-nyaman saja. Dalam pemilu presiden lalu rakyat tidak punya opsi yang bagus. Calon yang satu punya catatan masalah hukum, dan calon lainnya dikelilingi orang yang punya masalah hukum," ujar Haris.

Akibatnya sekarang, lanjut dia, bangsa ini tidak bisa keluar dari lingkungan elite yang bermasalah dengan hukum.

"Dia (Jokowi) tidak sekuat yang kita pikir. Dia masih dikelilingi Mega (ketum PDIP), purnawirawan tentara yang bermasalah dan juga kelompok pengusaha yang punya catatan buruk. Akhirnya menghasilkan nama-nama kabinet yang buruk," urainya.

Sebelumnya, Haris menilai Kepolisian RI telah menjadi kepanjangan tangan dari pemerintahan Joko Widodo yang menunjukkan tabiat represif kepada rakyatnya sendiri.

Hal itu ia katakan menanggapi penangkapan oleh Badan Reserse Kriminal Mabes Polri terhadap Muhammad Arsyad (MA) alias Imen (24), warga Ciracas, Jakarta Timur, yang dituduh menghina Presiden Joko Widodo melalui facebook saat masa kampanye pilpres lalu.

Haris juga mengkritik masuknya dua nama bekas petinggi militer yang buruk dalam catatan HAM ke dalam bursa calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) baru, yaitu eks Wakil Menteri Pertahanan Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin dan Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Letjen TNI (Purn) Sutiyoso.

"Dua-duanya punya catatan pelanggaran HAM, dan kasusnya belum selesai. Dan itu tidak baik buat bangsa ini dan tidak baik untuk keluarga korban dan tidak baik buat masa depan bangsa," terangnya.[Rmol]