Kinerja Keuangan Pemkab Donggala Terancam 'Disclaimer"

Kasman Lassa

Palu, Jurnalsulteng.com Ketua Fraksi Demokrat DPRD Donggala, Sulawesi Tengah, Aripudin Daematandu mengatakan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Donggala 2014 terancam mendapat penilaian wajar dengan pengecualian atau bahkan "disclaimer" dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Kalau ini terjadi kita terancam kehilangan dana stimulan dari Kementerian Keuangan karena penilaian kinerja keuangan kita menurun dari wajar tanpa pengecualian menjadi Wajar Dengan Pengecualian," katanya yang dikutip dari Antara, Rabu (8/10/2014).

Dia mengatakan, potensi menurunnya kinerja keuangan tersebut sangat besar karena hingga memasuki triwulan IV resapan anggaran 2014 diperkirakan masih kurang dari 50 persen.

"Perkiraan sementara realisasi APBD kurang dari 50 persen, tetapi angka pastinya nanti kita lihat saat rapat dengar pendapat nanti," katanya.

DPRD Donggala rencananya mengundang Bupati Donggala bersama seluruh jajarannya untuk dimintai keterangan terkait dengan realisasi anggaran 2014.

APBD Donggala pada 2014 sebelumnya ditetapkan lebih dari Rp800 miliar.

Aripudin mengatakan, salah satu tugas pemerintah Donggala saat ini adalah mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian dari BPK yang diraih pemerintah Donggala dua periode berturut-turut oleh periode pemerintah sebelumnya.

Dia mengatakan, jika pemerintah daerah mampu mempertahankan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian tiga berturut-turut pemerinrtah daerah akan mendapat dukungan dana stimulus dari pemerintah pusat.

Sebelumnya, Ketua Fraksi Golkar Aswan M Daali mengatakan DPRD dalam waktu dekat akan mengundang bupati Donggala bersama jajaran dalam rangka dengar pendapat terkait dengan realisasi APBD 2014.

Dia mengatakan realisasi APBD masih minim atau kurang dari 50 persen padahal pada periode sebelumnya memasuki triwulan IV realisasi sudah mencapai 65 bahkan 70 persen.[Ant]