Jokowi Harus Membayar Mahal Ledakan Kecewa Rakyat

Joko Widodo

Jakarta, Jurnalsulteng.com-  Kebijakan Presiden Joko Widodo menaikkan uang muka pembelian kendaraan bagi pejabat negara sangat tidak tepat di tengah-tengah rakyat yang semakin susah.

"Kebijakan ini sangat tidak pantas, tidak berprikeadilan dan abai dengan penderitaan rakyat. Mereka ini kan tidak layak mendapat tambahan anggaran pembelian mobil dinas, lebih baik benahi kondisi transportasi umum," kata pengamat komunikasi politik dari Universitas Indonesia (UI), Ari Junaedi, yang dilansir Rakyat Merdeka Online, Sabtu (4/4/2015).

Seharusnya, lanjut Ari, di tengah beban kehidupan rakyat yang semakin berat dengan naiknya harga bahan bakar minyak (BBM), gas elpiji dan tarif angkutan umum, kebijakan yang berlawanan dengan nurani keadilan tidak dilakukan. Pemerintah seharusnya mengutamakan kepentingan rakyat.

"Jika kebijakan Jokowi ini tidak dikoreksi, jangan salahkan rakyat yang punya inisiatif membuat Kartu Indonesia Sabar (KIS). Bisa jadi KIS dianggap sindirian yang menohok kepada Jokowi atas kebijakannya yang berlawanan dengan janji-janji kampanyenya dulu," jelas Ari.

Kalau sikap Jokowi sebangun dengan anggota Dewan yang selalu mengutamakan kepentingan diri sendiri, pengajar Program Pascasarjana di Universitas Diponegoro (Undip) memprediksi akumulasi kekecewaan rakyat akan semakin menumpuk.

"Tinggal menunggu ledakan rasa kecewa yang tidak tertahan dan itu harus dibayar mahal oleh Jokowi," demikian Ari. [Rmol]