Dana Bantuan Bedah Rumah Diduga Disunat

Inilah salah satu kondisi rumah yang mendapat bantuan dana
bedah rumah yang diduga disunat uknum pengurus desa, 
 hingga kini hanya lantai rumah yang diperbaiki.
(foto:trisno/jurnalsulteng.com)

Donggala (jurnalsulteng.com)- Bantuan bedah rumah program Kementerian Perumahan Rakyat yang disalurkan melalui Dinas PU Donggala untuk 73 Kepala Keluarga (KK) di Desa Lembah Mukti, Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala, diduga disunat oknum pengurus desa. Dana bantuan yang seharusnya diterima warga Rp6 juta/KK tersebut diperkirakan disunat antara Rp1 juta-Rp1,3 juta.

Hal tersebut diakui sejumlah warga yang menerima bantuan dana bedah rumah di desa tersebut. Menurut beberapa warga penerima bantuan, saat pencairan dana tersebut warga secara utuh menerimanya melalui rekening BRI senilai Rp6 juta. Namun saat pencairan, warga didampingi pengurus bantuan bedah rumah dan diminta langsung menyerahkannya kepada pengurus desa.

“Memang kami yang mencairkan bantuan sebesar Rp6 juta. Tetapi kami harus menyerahkan uang tersebut kepada pengurus desa. Alasannya, mereka yang belanja kebutuhan bedah rumah seperti semen, pasir dan bahan bangunan lainnya,” ujar salah seorang warga penerima bantuan yang enggan disebutkan namanya beberapa waktu lalu.

Masih menurut warga, salah satu indikasi adanya penyunatan bantuan tersebut, karena sampai saat ini masih banyak rumah penerima bantuan yang tidak selesai. “Hampir semua penerima bantuan bedah rumah, justru rumahnya tidak selesai kerjakan. Kalaupun ada yang selesai, itu mereka yang menambah biaya sendiri dengan menjual ternaknya,” ujar salah seorang warga yang juga enggan disebutkan namanya.

Padahal kata warga, pada beberapa kali pertemuan dengan pihak Dinas PU Kabupaten Donggala dijelaskan tidak boleh ada pemotongan sama sekali. “Karena menurut orang dinas, para pengurus di tingkat desa sudah dapat insentif. Jadi sebenarnya tidak boleh mereka potong hak warga,” imbuh warga.

Indikasi lain adanya permainan oknum pengurus desa adalah soal pembelian bahan bangunan seperti semen untuk bedah rumah, hanya diarahkan ke salah satu toko bahan bangunan. Harga yang dilaporkan pengurus juga jauh diatas harga normal di desa tersebut.
“Semen saja disebutkan dalam nota pembelian sampai Rp80 ribu/zak. Padahal banyak toko lain yang menjual dibawah Rp80 ribu. Ini jelas ada permainan antara pengurus dengan pemilik toko,” timpal warga lain.
Selain itu, sampai saat ini hamper semua penerima dana bantuan bedah rumah masih memiliki saldo adtara Rp1 juta-Rp1,3 juta yang masih dipegang para pengurus. Hal tersebut diketahui dari perincian pembelian bahan bangunan yang disodorkan pegurus pada warga penerima bantuan. Namun saat sisa dana tersebut ditanyakan, mereka menyebutkan dana sudah habis.

“Katanya saya punya masih tersisa Rp1,3 juta, tapi saat saya tanyakan, pengurus bilang dana sudah habis. Padahal itu rencananya saya mau gunakan untuk membayar tukang,” ujar warga yang hanya mau menyebutkan inisialnya DE, yang hingga kini rumahnya belum dipasang jendela, karena masih sisa dana belum diberikan oleh pengurus.

Sementara itu, Kepala Desa Lembah Mukti, Imam Safi’i  yang dikonfirmasi membantah adanya pemotongan dana bantuan tersebut. Menurutnya, yang ada itu hanya pemotongan biaya materai dan biaya foto copy yang sebelumnya sudah disepakati bersama.

“Saya justeru tidak tahu menahu dengan proses pencairan dana bantuan bedah rumah tersebut. Yang saya tahu, bantuan bedah rumah tahap I ini penyelesaiannya sudah mencapai 80 persen,” ujar Imam yang ditemui di kediamannya beberapa waktu lalu.

Menurut Imam, semua proses pelaksanaan bantuan bedah rumah sudah ia serahkan sepenuhnya pada pengurus desa. “Kalau mau lebih jelas coba temui Maksudin Ketua UPK-nya, dia yang tahu semuanya,” sarannya.

Saat jurnalsulteng.com  mencoba menyambangi kediaman Maksudin di Dusun I Desa Lembah Mukti, tidak dapat ditemui karena sedang tidak berada di rumah.***

Sutrisno