234 Daerah Mendaftar Jadi DOB

(Ilustrasi)

Palu, Jurnalsulteng.com - Direktur Penataan Daerah dan Otonomi Khusus Kementerian Dalam Negeri Safrizal mengatakan saat ini terdapat 234 daerah mengajukan diri untuk menjadi calon daerah otonom baru yang terdaftar di Kementerian Dalam Negeri.

"Itu sampai tanggal kemarin sore (22/11)," katanya di Kota Palu, pada sosialisasi penataan daerah di Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Rabu (23/11/2016).

Sosialisasi tersebut diikuti oleh sejumlah perwakilan dari calon daerah otonom di Sulawesi Tengah seperti Sulawesi Timur, Donggala Utara dan Poso.

Turut menjadi pembicara Gubernur Sulawesi Tengah diwakili Kepala Biro Adminisitrasi dan Otonomi Daerah Nadir.

Safrizal mengatakan daerah yang terakhir mengajukan diri untuk menjadi daerah otonom tersebut adalah salah satu daerah di perbatasan Malaysia dan Kalimantan.

"Mereka di sana, komunikasi tidak pakai Telkomsel. Mereka belanja pakai ringgit," ungkapnya.

Dia mengatakan jika seluruh daerah tersebut disetujui maka jumlah daerah otonom menjadi 776.

"Tidak ada negara di dunia sebanyak itu (daerah otonom). Saya sudah berkunjung ke 23 negara tapi saya belum dapat," ucapnya.

Safrizal mengemukakan semua daerah yang sudah mendaftar tersebut akan dikaji sesuai ketentuan yang berlaku sehingga mana yang layak dan tidak.

"Nanti akan kami kaji daerah itu, apakah aman atau tidak. Kalau daerahnya lempeng tidak akan bisa, karena kita tidak ingin membangun daerah yang rawan terhadap bencana," ujarnya.

Menurut dia, pengetatan pembentukan daerah otonom baru dilakukan karena banyak daerah yang sudah terbentuk justru meninggalkan masalah.

Hanya ada beberapa daerah yang berhasil antara lain Kota Batu, Tangeran Selatan dan Nunukan.

Safrizal mengatakan terdapat sekitar 80 persen daerah otonom baru yang dibentuk sejak reformasi berada dibawah kondisi sedang. Sementara daerah yang menuai sukses hanya dapat dihitung dengan jari.

Dia mengatakan pascareformasi pembentukan daerah otonom baru hampir dua kali lipat dari jumlah kabupaten/kota sebelumnya.

Terhitung sejak tahun 1999-2004 terdapat tujuh provinsi, 115 kabupaten dan 26 kota. Sementara dari 2005-2014 terdapat satu provinsi, 66 kabupaten, delapan kota.

Saat ini total daerah otonom sebanyak 542 masing-masing 34 provinsi, 415 kabupaten dan 93 kota. [***]

Source; Antara

FUI Sulteng Tetap Gelar Demo 212

Aksi Bela Islam II 4 November lalu di Kota Palu. FUI Sulteng kembali akan menggelar aksi damai pada 2 Desember mendatang. (IST)

Palu, Jurnalsulteng.com - Forum Umat Islam (FUI) Sulawesi Tengah tetap akan menggelar aksi demo damai Bela Islam jilid III, pada Jumat 2 Desember 2016 (212) di Kota Palu.

Presidium FUI Sulteng Ustad Hartono mengatakan, aksi itu akan dibuat sangat damai dengan massa aksi siapa saja yang terpanggil secara akidah untuk membela Islam.

"Kami ingin setingan aksi ini seperti di pusat, super damai, sifatnya seperti tabliq akbar, kemudian orasi menyampaikan tuntutan, meminta penegak hukum untuk meluruskan kasus ini. Jangan semacam ada upaya-upaya untuk memperlambat proses hukum," katanya yang dilansir Antara.

Selain itu, kata pimpinan Hidayatullah Sulteng itu, pihaknya telah melakukan sejumlah pertemuan dengan pimpinan di daerah seperti Kapolda. Pertemuan itu hanya untuk menyatakan komitmen bahwa penanganan kasus dugaan pelecehan agama itu harus dilakukan sebaik-baiknya.

"Kita selalu damai, kita tidak pernah anarkis. Malah yang terjadi, jika ada pelanggaran pidana, tapi terkesan dilindungi oleh penegak hukum. Jangan diberikan celah kepada masyarakat untuk curiga kepada penegak hukum, itu sebenarnya intinya, jangan dibeda-bedakan hukum di Negara ini," tuturnya.

Menurut Ustad Hartono, aksi yang dilakukan seharusnya dipahami secara mendasar bahwa itu dilakukan bukan untuk melakukan kerusuhan, apalagi untuk melakukan tindakan anarkis.

"Justru kami berada dibelakang polisi, agar kiranya bagaimana mereka dapat menegakan hukum secara adil," tekannya.

Lebih lanjut, kata Ustad Hartono, kasus yang dilakukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahya Purnama alias Ahok terkait penistaan agama Islam, bukan yang pertama kalinya di Indonesia. Kasus sebelumnya, ketika ditetapkan sebagai tersangka langsung dilakukan penahanan.

"Kalau Permadi, Arswendo, Lia Eden dan sejumlah kasus sebelumnya langsung ditahan, kenapa kasus ini tidak dilakukan," ujarnya. [***]

Source; Antara

2017, Seluruh Daerah Harus Punya Perda Bangunan Gedung

Palu Grand Mall, salah satu bangunan gedung di Kota Palu. Setiap daerah punya kewajiban dalam Pengelolaan dan pengawasan gedung sesuai amanat Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. (FOTO: Trisno/Jurnalsulteng.com)

Jakarta, Jurnalsulteng.com - Pengelolaan dan pengawasan gedung merupakan kewajiban tiap daerah sesuai amanat Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (UUBG) yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2005.

Pada kenyataannya, meski sudah diatur seperti itu, masih banyak daerah di Indonesia yang belum memiliki peraturan daerah (perda) tentang bangunan gedung.

Tigabelas tahun sejak UUBG diundangkan hingga saat ini, hanya 424 dari 509 kabupaten/kota yang sudah memiliki perda bangunan gedung atau sebanyak 83,3 persen.

Ini artinya masih ada sekitar 16,7 persen kabupaten/kota yang belum memiliki perda bangunan gedung.

"Yang belum selesai, tahun 2017 harus bisa diselesaikan. Untuk masalah pendanaan, diusahakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau niaga dalam pembinaan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)," ucap Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sri Hartoyo, di Hotel Grand Sahid Jakarta, Selasa (22/11/2016).

Oleh sebab itu, Sri mendesak pemerintah daerah (pemda) agar bersungguh-sungguh dalam mengimplementasikan perda bangunan gedung.

Pemda mesti bertanggung jawab terhadap pembentukan perda bangunan gedung. Model Perda harus mengikuti persyaratan teknis di daerah, karena setiap kontur tanah dan lingkungan bisa berbeda.

Hal itu menjadi tambahan penting lantaran tahun ini merupakan tahun terakhir pendampingan Kementerian PUPR dalam penyusunan rancangan perda bangunan gedung melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

"Mulai 2017, Direktorat Bina Penataan Bangunan Kementerian PUPR akan lebih fokus pada pendampingan implementasi perda bangunan gedung bagi kabupaten/kota yang bersangkutan," pungkas Sri.(***)

Source; Kompas

BRI Poso Rugi Miliaran Rupiah Akibat Swissindo

Palu, Jurnalsulteng.com - Bank Rakyat Indonesia (BRI) kantor cabang Poso mengalami kerugian miliaran rupiah akibat ulah lembaga yang mengaku dapat membayar hutang nasabah yang mengambil kredit di bank itu.

"Kerugian mencapai Rp3,5 miliar dari dua lembaga yang mengaku dapat membayar hutang debitur," kata pejabat bagian kredit BRI Poso, Aswani yang dilansir Antara.

Dia merincikan dua lembaga itu yakni UN Swissindo dengan tiga debitur sebesar Rp1,2 miliar dan Koperasi Pandawa dengan sekitar 20 debitur sebesar Rp2 miliar lebih.

Aswani menjelaskan sebagian nasabah yang terpengaruh itu merupakan nasabah lama yang sudah melakukan pinjaman beberapa kali sebelumnya. Sementara ada juga nasabah yang baru pertama kali mengambil pinjaman di BRI.

Nasabah itu, kata dia, berada di Kabupaten Tojo Unauna dan Morowali yang merupakan wilayah kerja dari BRI Poso.

"Ini masuk dalam kasus yang besar, pengalaman pertama sejak adanya BRI Poso," ungkapnya.

Bagi Aswani, jika dibandingkan dengan bank lain, nasabah yang terpengaruh adalah mereka yang tidak mengalami masalah dengan usaha mereka, karena terdoktrin untuk sengaja tidak mau membayar.

Bahkan, kata dia, ada agunan nasabah yang sudah ditarik dan laku lelang, masih dihalang-halangi penyitaanya oleh lembaga itu, dengan cara menempelkan logo garuda dari lembaga mereka.

Untuk mengantisipasi kasus yang serupa, pihaknya terus meningkatkan edukasi kepada masyarakat terkait keberadaan kedua lembaga itu yang telah dinyatakan oleh otoritas jasa keuangan sebagai lembaga yang melanggar hukum.

"Kami juga memperlihatkan surat edaran OJK kepada mereka, namun tetap juga mereka tidak percaya karena sudah terlanjur terpengaruh," ujarnya.

BRI Poso masih menunggu petunjuk pimpinan di tingkat lebih tinggi mengenai langkah selanjutnya menangani kasus ini.

"Jika nantinya ada upaya hukum, maka pihak bank akan melakukan itu," tutup Aswani.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tengah M Syukri A Yunus di Palu, Senin (21/11/2016) menegaskan, bahwa praktik dan modus yang dilakukan oleh United Nation (UN) Swissindo adalah ilegal dan melanggar hukum.

Syukri mengatakan beberapa waktu terakhir di Sulteng, masyarakat cukup diresahkan dengan adanya pihak-pihak tertentu yang mengklaim secara sepihak, sebagai lembaga yang dapat melunasi hutang debitur di bank, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya.

"Bahkan pada tanggal 18 September 2016, di salah satu hotel di Kota Palu, pihak tersebut mengadakan sosialisasi kepada calon korban dimana OJK dan Polda melakukan pengawasan atas aktivitas itu," ungkap Syukri.

Hal senada juga disampaikan Ketua Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi, Tongam Lumbang Tobing menyatakan bahwa setiap kegiatan yang mengatakan UN Swissindo sudah dinyatakan melanggar hukum dan ilegal.

Tobing menjelaskan bahwa kegiatan lembaga itu sangat tidak masuk akal dan tidak memiliki badan hukum. Bagaimana mungkin masyarakat bisa percaya, ketika datang satu lembaga yang menawarkan jasa bagi debitur, untuk tidak membayarkan hutang ke bank atau industri jasa keuangan lainnya.

"Di beberapa daerah dipungut biaya antara Rp300 ribu sampai Rp600 ribu untuk sertifikat lunas yang mereka keluarkan," ungkapnya. [***]

Source; Antara

Titik Temu Kekuatan Islam, Nasionalis dan TNI Kembali Ke UUD 1945

Oleh: Gde Siriana 

(Ilustrasi)

 TAK seorang pun pernah membayangkan demo besar Bela Islam 411 akan dihadiri 2 juta lebih rakyat.

Kesalahan informasi intelijen dalam memperkirakan jumlah peserta demo ini memberi dampak kepanikan Istana sehingga orang-orang sekitar Presiden memberi rekomendasi yang konyol dengan meminta Presiden tidak meminta Presiden kembali ke Istana untuk bertemu dengan wakil-wakil ulama yang terlibat dalam aksi 411. Dampaknya rakyat semakin marah dan kecewa dengan sikap Jokowi.

Sesungguhnya tuntutan kepada Ahok sebagai penistaan agama adalah bentuk penegakan sila ke-1 Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Negara menjamin kebebasan dan menghormati kehidupan religius warga negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta mengusahakan kehidupan beragama yang penuh rasa toleransi.

Ketika Ahok dilindungi oleh Jokowi dan Polri, dengan tidak segera menjadikan Ahok tersangka sehingga terjadilah aksi besar 411, maka ini seperti menyadarkan rakyat bahwa selama ini lengkap sudah NKRI telah jauh menyimpang dari KIBLAT BANGSA. Semua sendi-sendi kehidupan bangsa dan negara telah hancur, sosial, ekonomi, politik, hukum, hankam dan kehidupan beragama. Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa telah di-degradasi menjadi 4 pilar, sementara UUD 45 telah 4x diamandemen.

Dengan dirubahnya pasal-pasal di UUD 45 asli, maka sumber-sumber daya alam dan pondasi-pondasi ekonomi NKRI kini dikuasai oleh asing, baik imperialis putih (Barat & AS) maupun imperialis kuning (China) dengan bantuan para pengkhianat bangsa. Rakyat juga harus menanggung biaya demokrasi yang sangat mahal melalui Pilkada yang hasilnya juga sudah dikuasai dan ditentukan para pemilik uang.

Rakyat yang berharap banyak pada Jokowi saat terpilih menjadi Presiden, agar ekonomi kembali membaik dan mengurangi jurang kemiskinan/redistribusi pendapatan serta ada penegakan hukum atas kasus-kasus korupsi dan HAM, kini berbalik kecewa. Jokowi membiarkan Ahok ketika melakukan penggusuran, terlibat dalam pembelian lahan RSSW yang merugikan negara, dan mengeluarkan izin Reklmasi yang cacat hukum. Bahkan ketika negara semakin krisis, Jokowi justru menghindari bertemu rakyatnya sendiri ketika aksi 411 di depan Istana.

Rakyat menanti ucapan-ucapan Jokowi yang mampu memberi harapan-harapan baru bagi krisis multidimensi bangsa. Tetapi yang dilakukan Jokowi justru sebaliknya, hanya melakukan langkah-langkah politik dalam bentuk safari ke ormas-ormas Islam dan pasukan khusus TNI. Atau lebih suka pada kegiatan peresmian-peresmian saja. Bukannya menjawab persoalan bangsa, Jokowi justru membawa persoalan pada dirinya sendiri kepada rakyat. Maka jangan salahkan rakyat jika kini rakyat telah kehilangan harapan. Dan jangan salahkan rakyat ketika rakyat akan menempuh caranya sendiri untuk menyelamatkan NKRI. Apalagi pintu istana dan parlemen tertutup untuk rakyat.

Maka ketika kasus penistaan agama oleh Ahok terjadi, ini menjadi momentum bagi kekuatan Islam, Nasionalis dan TNI untuk duduk bersama dan memikirkan kembali untuk kembali ke KIBLAT BANGSA. Momentum ini mempunyai kekuatan maha dahsyat untuk menggerakkan semua elemen kekuatan rakyat melakukan Kesadaran Nasional dan bertindak segera menyelamatkan NKRI.

Konstitusi UUD 1945 adalah produk revolusi 1945. Jika ada pihak-pihak yang menentang kembali ke UUD 1945 yang asli, maka revolusi yang akan membawa kita kembali ke UUD 1945.[***]

Penulis adalah Pengamat dari Soekarno Institute For Leadership

Militer Myanmar Hanguskan Ribuan Rumah Warga Muslim Rohingya

Pengungsian muslim Rohingya di Myanmar terbakar. (REUTERS)

Jurnalsulteng.com - Bentrokan antara militer Myanmar dengan warga muslim Rohingya terus terjadi. Baru-baru ini analisis citra satelit antara 10-18 November dari lembaga Pengamat Hak Asasi Manusia (HRW) memperlihatkan lebih dari 1.250 rumah warga muslim Rohingya di lima desa telah hangus rata dengan tanah menyusul serangan dari militer Myanmar.

Sementara itu, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), 30.000 penduduk Rohingya terpaksa mengungsi akibat kerap mendapatkan kekerasan dari militer Myanmar. Dalam dua hari terakhir, puluhan orang tewas karena serangan dari helikopter tempur militer.

Saksi dan aktivis di wilayah setempat melaporkan bahwa tentara Myanmar tidak hanya membunuh dan membakar rumah warga Rohingya, mereka juga memperkosa, dan menjarah barang-barang. Sayangnya, pemerintah menolak mengizinkan pengamat internasional untuk menyelidiki.

Selain itu, pemerintahan Myanmar yang kini dipimpin peraih Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi menolak semua tuduhan tersebut dengan mengatakan kabar menyesatkan ini dilakukan oleh 'teroris'.

"Alih-alih menanggapi tuduhan dan penolakan dengan dengan gaya era-militer, pemerintah seharusnya melihat pada fakta," kata direktur HRW Asia, Brad Adams.

Ratusan penduduk Rohingya yang telah lama dianiaya negaranya mencoba melarikan diri ke negara tetangga Bangladesh. Namun, lagi-lagi mereka mendapat penolakan. Pasukan keamanan telah disebar di sepanjang perbatasan untuk menghentikan para pengungsi itu.

Menurut laporan media pemerintah pasukan keamanan telah menewaskan hampir 70 orang dan menangkap lebih dari 400 orang sejak masa pengepungan enam pekan lalu. Namun menurut aktivis, jumlah itu bisa jauh lebih tinggi lagi.

Para jurnalis yang ingin meliput dan menggali serta memverifikasi fakta di lapangan kerap dihalangi oleh aparat. Namun berbagai macam bukti kerusakan di berbagai desa Rohingya itu terus meningkat.[***]

Source; Merdeka

Ponsel Nokia Akan Terlahir Kembali

Kantor pusat Nokia di Espoo, Finlandia. (Foto: REUTERS)

Jurnalsulteng.com - Kabar bangkitnya Nokia ke ranah bisnis ponsel pintar nampaknya bukan sekedar isapan jempol belaka.

Teka-teki kembalinya ponsel Nokia semakin jelas dalam sebuah slide presentasi yang beredar di internet. Dalam slide tersebut terlihat rencana strategi bisnis Nokia tahun 2016 hingga 2018 mendatang.

Seperti dilaporkan Nokia Power User, salah satu rencana besar yang akan ditempuh perusahaan di tahun 2017 tertulis kembali ke jagat bisnis ponsel pintar.

Disamping itu, Nokia diketahu juga berencana melakukan ekspansi bisnis ke ranah virtual reality (VR), transisi merek kesehatan digital, dan ekspansi lisensi di ranah mobile, otomotif, dan elektronik.

Meski belum bisa dikonfirmasi 100 persen kebenaran slide ini, namun hal tersebut bisa dilihat dari rencana bisnis Nokia tahun ini. Sesuai dengan fakta, di tahun 2016 Nokia sudah meluncurkan kamera VR OZO, melakukan peralihan akuisis, dan melakukan kesepakatan lisensi dengan Samsung.

Jika merunut pada tradisi semasa masih eksis, Nokia kerap memanfaatkan momen perhelatan Mobile World Congress Barcelona untuk memperkenalkan kemunculan perangkat barunya. CEO Nokia, Suri disebut-sebut akan menjadi pembicara utama pada peluncuran tersebut.

Dengan kata lain, besar kemungkinan ponsel terbaru dengan merek Nokia akan resmi meluncur pada September tahun depan. Perusahaan asal Finlandia ini dikabarkan juga akan mengadopsi sistem operasi Android pada ponsel terbarunya kelak.

Dalam sebuah bocoran foto yang beredar, tampak salah satu model ponsel Android Nokia yang belum diketahui namanya muncul dengan material metal.

Ponsel tersebut diperkirakan mengusung layar seluas 5,5 inci dengan resolusi quad HD. Dukungan prosesor Qualcomm Snapdragon 820 dan sertifikat IP68 disebut juga akan menjadikan ponsel terbaru Nokia ini tahan air.

Seperti diketahui, pada Mei lalu lini bisnis ponsel Nokia dialihkan ke FIH Mobile dari Microsoft. FIH sendiri merupakan anak usaha perusahaan perakit ponsel Foxconn.

Untuk ponsel terbarunya kelak, Nokia diketahui telah melisensikan properti intelektual mereka ke perusahaan baru HMD Global. Nantinya HMD Global akan merancang ponsel dengan merek Nokia dan menyerahkan proses produksi ke tangan FIH.

"Nokia merupakan merek ikonik yang dikenal secara global. Sebagai pemegang lisensi merek Nokia untuk ponsel dan tablet, kami berambisi menemukan agensi iklan yang bisa memahami kesempatan dan tanggung jawab membawa produk baru ke pasar," papar CMO HMD, Pekka Rantala.

Untuk urusan strategi brand dan promosi ponsel, Nokia diketahui telah menunjuk Mother yang merupakan perusahaan iklan independen terbesar di Inggris. Mother diharapkan bisa kembali membawa nama besar Nokia di kancah bisnis ponsel dunia.[***]

Source; CNNIndonesia

23 Ribu Bikers Honda Ramaikan HBD 2016

Berkendara dengan All New Honda Supra GTR 150 menuju pantai Boom, Banyuwangi, tempat pelaksanaan HBD 2016. (Foto: Istimewa)

Banyuwangi, Jurnalsulteng.com - 23.296 bikers sepeda motor Honda berpartisipasi meramaikan gelaran Honda Bikers Day (HBD) 2016 yang digelar di beberapa kota dan berakhir di Pantai Boom Banyuwangi, Jawa Timur.

Gelaran HBD 2016 yang telah memasuki tahun ke-8 diselenggarakan PT Astra Honda Motor (AHM) secara berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Hadir semakin dekat dengan bikers Honda hingga ke pelosok negeri, AHM bersama jaringan main dealer Honda, yaitu PT Indako Trading Company-Sumatera Utara, PT Trio Motor- Kalimantan Selatan dan Tengah, Astra Motor Makassar –Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Maluku Selatan menggelar HBD Regional 2016 yang berlangsung di kota Medan (22 Oktober 2016), Palangkaraya (29 Oktober 2016), dan Makassar (5 November 2016).

Tercatat sebanyak 6.233 bikers Honda dari berbagi pulau berpartisipasi pada gelaran HBD regional 2016 ini.

Puncaknya, AHM bekerja sama dengan main dealer sepeda motor Honda wilayah Jawa Timur, PT Mitra Pinasthika Mulia (MPM) menggelar HBD nasional 2016 di Pantai Boom Banyuwangi, Jawa Timur.

Gelaran silahturahmi akbar pecinta sepeda motor Honda yang mengusung tema “Sewindu Honda Bikers Day” ini diikuti sebanyak 17.065 bikers Honda dari berbagi penjuru negeri.

Tercatat sebanyak 1.200 komunitas dan perwakilan klub sepeda motor Honda di Tanah Air turut hadir pada gelaran HBD 2016 yang secara total diikuti oleh 23.296 bikers Honda.

HBD pertama kali digelar di Pangandaran, Jawa Barat (2009), Kiara Payung – Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat (2010), Bromo – Pasuruan, Jawa Timur (2011), Komplek Candi Prambanan, Yogyakarta
(2012), Tanjung Tum – Banten (2013), Pantai Pandawa – Bali (2014), dan Pantai Teleng, Pacitan-Jawa Timur (2015).

Tahun ini, HBD diselenggarakan di 3 pulau dan dilanjutkan dengan acara puncak
di pantai Boom, Banyuwangi – Jawa Timur (19/11/2016).

GM Marketing Planning & Analysis Division PT AHM Agustinus Indraputra dalam rilisnya yang diterima Jurnalsulteng.com, Senin (21/11/2016), mengatakan memasuki tahun ke-8 penyelenggarannya, peserta HBD terus meningkat seiring dengan semakin banyaknya komunitas sepeda motor Honda yang terbentuk sebagai bentuk kecintaannya terhadap sepeda motor Honda.

Pada gelaran perdananya di tahun 2009, kegiatan ini langsung diikuti sekitar 5.000 peserta dan terus meningkat setiap tahunnya hingga mencapai lebih dari 23.000 peserta pada tahun ini.

“Besarnya antusiasme peserta pada gelaran HBD setiap tahun memotivasi kami untuk kembali menggelar HBD Nasional yang semakin menarik sekaligus menguatkan brotherhood sesama bikers. Ini merupakan bentuk apresiasi atas dukungan dan kecintaan masyarakat, khususnya para bikers terhadap sepeda motor Honda. Kami harap para bikers dan komunitas pecinta sepeda motor Honda menjadi semakin erat dan kompak,” ujar Indraputra.

Untuk dapat berpartisipasi meramaikan gelaran akbar para bikers dari berbagai komunitas dan perwakilan pecinta sepeda motor Honda di seluruh Tanah Air terlebih dahulu melakukan pendaftaran online yang secara resmi telah dibuka pada 19 Oktober 2016 dengan mengakses http://hondacommunity.net/hbd2016.

Bagi para bikers yang ingin berkendara menuju HBD 2016, AHM bersama main dealer Honda menyediakan posko untuk beristirahat setelah melakukan perjalanan panjang yang berlokasi di Probolinggo dan Jember, Jawa Timur.

Pada perhelatan akbar ini, peserta disuguhkan beragam aktivitas menarik di antaranya music and art traditional performance, sand race, time trial, dan penampilan spesial dari group band ternama yang menjadi brand ambassador Honda, yaitu Nidji.

"Selain itu, peserta juga berkesempatan mengikuti doorprize dengan hadiah satu unit Honda CB150R StreetFire," tutup Agustinus Indraputra.(***)

Rep/Red; Sutrisno

NTB Optimistis Target 3 Juta Wisatawan Tercapai

Mataram, Jurnalsulteng.com - Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) NTB, Lalu Mohammad Faozal, meyakini target kunjungan wisatawan ke Lombok sebanyak 3 juta orang pada 2016 akan tercapai. Ia mengatakan, kunjungan wisatawan hingga November sudah menyentuh angka 2,8 juta orang.

Dengan adanya libur akhir pekan dan juga jelang tahun baru, ia optimistis target 3 juta akan tercapai, bahkan bukan tidak mungkin akan melampaui target yang sudah ditetapkan. "Sekarang sudah 2,8 jutaan, kita masih ada weekend dan akhir tahun, optimis lah," ungkapnya usai menghadiri Musda PHRI di Lombok Plaza, Mataram, belum lama ini.

Ia menambahkan, berdasarkan laporan yang didapat, tingkat okupansi hunian kamar pada hotel dan resort di Lombok pada 2016 mencapai angka sekitar 75 persen. Hal ini membuktikan tingginya tingkat kunjungan wisatawan ke NTB umumnya, dan Lombok khususnya.

Selain itu, tingkat investasi pariwisata di Lombok pada tahun ini juga mengalami peningkatan hingga 20 persen dibanding tahun sebelumnya. "Investasi pariwisata naik 20 persen, BKPM sudah bicara sektor ini paling banyak investasi di 2016, nominalnya BKPK yang tahu," ungkapnya.(***)

Source; Republika.co.id

Faperta Untad-PEI Sulteng Gelar Simposium Nasional

Palu, Jurnalsulteng.com – Perhimpunan Entomologi Indonesia (PEI) Cabang Palu akan menggelar Simposium Nasional di IT Center, Universitas Tadulako (Untad) pada 25-27 November 2016. Kegiatan ini menghadirkan pembicara dari guru besar dari beberapa perguruan tinggi ternama di Indonesia.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan kontribusi akademisi, peneliti dan praktisi dan pengambil kebijakan dalam mengembangkan sistem pengendalian hama pertanian, perkebunan dan karantina yang berkelanjutan.

Selain itu, untuk merancang sistem pertanian yang berkelanjutan dan menjalin kerjasama untuk merumuskan strategi dan teknik pengendalian hama pertanian dan pemukiman.

Ketua Panitia Kegiatan, Prof Shahabuddin Saleh mengatakan, kegiatan tiga hari ini akan diawali dengan pelatihan penyiapan artikel ilmiah untuk online journal system (OJS), Simposium Nasional dan wisata kota (City Tour).

“Dalam Simposium, ada tujuh sub topik yang akan dibahas mulai dari pengelolaan berkelanjutan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) hingga pengendalian hayati dan pestisida biorasional,” kata Shahabuddin, dalamnrilisnya yang diterima Jurnalsulteng.com, Minggu (20/11/2016).

Peserta simposium ini adalah para pemerhati di bidang entomologi pertanian, entomologi kesehatan, biologi, hama dan penyakit tanaman serta bidang pertanian dan kehuatanan secara umum.

Sampai saat ini sejumlah peserta dari pelbagai perguruan tinggi di tanah air telah menyatakan kesiapannya untuk hadir. “Mereka ada yang dari Jambi, Riau hingga Aceh. Kami masih menunggu konfirmasi kehadiran peserta lainnya,” jelas Shahabuddin.

Sebagai pembicara utama, Simposium Nasional ini menghadirkan Guru Besar Bidang Entomologi Institut Teknologi Bandung (ITB) Intan S Ahmad, Guru Besar Entomologi Institut Pertanian Bogor (IPB) Damayanti Buchori, Guru Besar Fitopatalogi Universitas Hasanuddin (Unhas) Baharuddin Patanjengi dan Guru Besar Ilmu Pertanian Universitas Tadulako (Untad) Muhammad Basir.

Simposium nasional ini bertemakan Pengelolaan Berkelanjutan OPT, Urban Pest dan Agroekosistem untuk kehidupan yang lebih baik.

Panitia berharap, masyarakat Palu dan sekitarnya, khususnya pemangku kepentingan pertanian berkelanjutan dapat mengikuti kegiatan ini. (***)

Kiriman; Amran Amier