Mantan Menkumham Dampingi Longki-Sudarto di MK

PH: Belum Ada Putusan Gugatan Rusdi-Ichwan Diterima

Mantan Menkumham, Amir Syamsuddin.

Jakarta, Jurnalsulteng.com- Sebanyak 11 penahesat hukum dari Palu dan Jakarta mendampingi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur petahana Longki Djanggola dan Sudarto selama proses perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia.

Demikian disampaikan Koordinator Penasehat Hukum Longki-Sudarto, Salmin Hedar di Jakarta, Selasa (5/1/2016).

"Sebanyak sebelas penasehat hukum dari Palu dan Jakarta sudah mendapat kuasa untuk mendampingi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur petahana Longki Djanggola dan Sudarto selama proses hukum di MK," sebut Salmin.

Salmin juga menyampaikan, bila tidak ada aral pada 7 Januari 2016 nanti MK akan menggelar pra sidang.

"Di pra sidang ini akan dilihat apakah permohonan atau gugatan pemohon dalam hal ini pasangan cagub dan cawagub nomor urut 1 bisa dilanjutkan persidangannya atau ditolak. Nanti keputusannya pada 18 Januari mendatang. Jadi sekarang belum ada putusan yang menyebutkan gugatan  paslon nomor urut 1 diterima," terang Salmin.

Gubernur Sulteng terpilih Longki Djanggola sebagai pihak terkait juga menyampaikan bahwa mantan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Amir Syamsuddin dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Hinca Pandjaitan turut memperkuat tim penasehat hukum pihaknya.

Kata Longki, "Dari total sebelas orang tim penasehat hukum itu, enam orang dari Jakarta dan lima orang dari Palu. Yang dari Jakarta termasuk mantan Menteri Hukum dan HAM serta Sekjen DPP Partai Demokrat."

Ke-sebelas penasehat hukum yang mendampingi Longki-Sudarto itu adalah, Amir Syamsuddin, Didi Irawadi Syamsuddin, Chairil Syah, Hinca Pandjaitan, Salmin Hedar, Amir Pakude, Frans Manurung, Errol Kimbal, Susilo, Sofhuan Yusfiansyah dan Zen Smith.[TIM]

Editor; Sutrisno