Gubernur Sulteng Serahkan DIPA APBN 2016

Gubernur Sulteng Longki Djanggola menyerahkan DIPA APBN 2016 pada Bupati Parigi Moutong  Samsurizal Tombolotutu di Gedung Pogombo, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Rabu (16/12/2015). [Foto; Humas Pemprov]

Palu, Jurnalsulteng.com- Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola menyerahkan secara simbolis Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2016 kepada Satuan Kerja Pemerintah Pusat Kementerian/Lembaga (K/L) dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di Palu, Rabu (16/12/2015).

DIPA untuk Sulteng tersebut diberikan secara simbolis kepada 15 satuan kerja terpilih berdasarkan kriteria yang telah ditentukan yakni BPK RI Perwakilan Sulteng sebesar Rp21 miliar, Pengadilan Tinggi Palu sebesar Rp15 miliar, Kejaksaan Tinggi Sulteng Rp21 miliar, dan Sekertariat Daerah Sulteng Rp2 miliar.

Kemudian Korem 132/Tadulako Rp225 miliar, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulteng Rp17 miliar, Universitas Tadulako Palu Rp342 miliar, Kanwil Kementerian Agama Sulteng Rp115 miliar, Pelaksana Jalan Nasional Wilayah III Sulteng Rp439 miliar dan Polda Sulteng Rp12 miliar.

Selanjutnya Bappeda Sulteng Rp2 miliar, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Pemerintah Desa Sulteng Rp36 miliar, Dinas Kesehatan Sulteng Rp71 miliar, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulteng Rp17 miliar serta Dinas Pertanian Sulteng sebesar Rp369 miliar.

Untuk kabupaten/kota, gubernur juga menyerahkan secara simbolis dana transfer daerah dan dana desa.

Pemerintah Provinsi Sulteng mendapatkan dana alokasi dana transfer sebesar Rp2,295 triliun, Kabupaten Parigi Moutong Rp1,309 triliun, Donggala Rp1,154 triliun, Sigi Rp1,096 triliun, Poso Rp1,220 triliun, Morowali Rp911 miliar.

Kemudian Kabupaten Tojo Una-una Rp980 miliar, Morowali Utara Rp824 miliar, Tolitoli Rp928 miliar, Buol Rp912 miliar, Banggai Kepulauan Rp718 miliar, Banggai Laut Rp557 miliar, Banggai Rp1,070 triliun dan Kota Palu Rp1,071 triliun.

Longki menyebutkan alokasi dana APBN Sulteng 2016 sebesar Rp6,9 triliun melalui belanja kementerian/lembaga. Sementara untuk Dana Insentif Daerah (DID) dan dana desa dialokasikan sebesar Rp15,56 triliun.

Menurut dia, alokasi belanja K/L tersebut telah memperhitungkan kebutuhan pokok penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat serta pendanaan untuk melanjutkan program prioritas pembangunan.

"Prioritas tersebut terbagi dalam tiga dimensi pembangunan yakni pembangunan manusia, sektor unggulan serta pemerataan dan kewilayahan," ungkapnya

Program prioritas tersebut utamanya mencakup infrastruktur, konektivitas, pendidikan, pemenuhan alokasi anggaran kesehatan sebesar 5 persen dari APBN, kedaulatan pangan dan energi, kemaritiman, pariwisata, pertahanan serta pengurangan kesenjangan. [***]


Sumber; Antara