Putusan MK Ubah Peta Politik Pilkada

Jakarta, Jurnalsulteng.com- Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto mengatakan, pasca adanya putusan MK tentang PNS, TNI/Polri dan anggota DPR maupun DPRD harus mundur dari jabatannya jika mencalonkan diri sebagai kepala daerah telah mengubah peta politik Pilkada dan koalisi di daerah-daerah.

"Ini cukup merepotkan kita, menguras tenaga kita. Banyak anggota DPRD yang berpikir ulang untuk maju bertarung dalam pilkada," kata Yandri, Jumat (10/7/2015).

Bahkan ada kader PAN yang semula mencalonkan diri sebagai bupati, mundur dan mencalonkan diri hanya sebagai wakil bupati.

"Ada Ketua DPRD di suatu daerah, saya tidak sebut daerahnya, dengan putusan MK dia tidak jadi mencalonkan diri, akhirnya mendukung calon yang surveinya tinggi sebagai bupati," ujarnya.

Meski menerima putusan MK namun Sekretaris Fraksi PAN ini menilai putusan tersebut tidak sesuai dengan realitas politik yang ada.

"MK hanya membuat putusan berdasarkan UUD, tidak melihat realitas saat ini," tandasnya. [***]

Sumber; Inilah