YLKI: Penurunan Harga BBM Hanya Pencitraan dan Politis

Ilustrasi

Jakarta, Jurnalsulteng.com- Kebijakan pemerintah menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) diawal tahun danggap tidak berdampak signifikan terhadap konsumen. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) bahkan geram dengan langkah pemerintah yang melepas harga BBM jenis premium mengikuti mekanisme pasar. (Baca Juga: Tercium Upaya Jokowi Serahkan Harga BBM ke Mekanisme Pasar Besar )

Ketua YLKI Tulus Abadi mengatakan, selisih harga BBM yang baru dan yang sebelumnya hanya sedikit, sehingga konsumen tidak terlalu merasakan dampaknya.

Ditambahkan olehnya, penurunan harga BBM subsidi tersebut lebih kepada aspek politis dan pencitraan pemerintah semata. Sebab, pemerintah sebelumnya sudah terlanjur menaikkan harga BBM, padahal harga minyak dunia sedang anjlok.

"Kalau saya lihat turunnya itu enggak signifikan dampaknya terhadap konsumen. Jadi, misalnya kalau motor beli premium Rp 20 ribu, yang tadinya kalau Rp 8.500 dapatnya 2,3 liter, sekarang Rp20 ribu hanya 2,6 liter. Jadi hanya selisih sedikit, enggak signifikan dampaknya. Saya kira lebih ke aspek politis ya penurunan itu," ujarnya yang dilansir Indopos.co.id,  Sabtu (3/1/2015).

Tulus Abadi menegaskan, penentuan harga BBM pada dasarnya jangan menggunakan standar internasional. Karena, akan sulit untuk mendeteksi langkah pemerintah yang mencabut subsidi untuk premium.

Menurutnya, hal tersebut bertentangan dengan UU Energi dan UU Migas. Jelas tertera dalam UU Migas, pemerintah dilarang menggunakan harga BBM dengan mengikuti mekanisme pasar. Karena itu, langkah pemerintah tersebut dinilai bertentangan dengan konstitusi.

"Kalau mengikuti harga internasional itu nanti sulit sekali mendeteksinya, karena harga internasional enggak menentu. Karena subsidi energi itu masih dibolehkan UU. Memang harus diperuntukkan ke masyarakat mampu dan tidak mampu, masalahnya BBM sekarang ini banyak dinikmati orang mampu, bukan yang tidak mampu," ucapnya.

Ditambahkan Tulus, Mahkamah Konstitusi secara jelas telah menganulir bahwa standar harga BBM tidak boleh mengikuti harga pasar.

"Pemerintah enggak boleh mengacu ke harga dunia. kalau pemerintah mau menetapkan ke harga keekonomian itu enggak masalah, tapi jangan menggunakan istilah harga dunia atau harga pasar. Karena artinya mekanisme pasar," tambahnya.

Sebagai informasi, pemerintah beberapa hari lalu telah merevisi harga BBM subsidi jenis premium menjadi Rp7.600 per liter, dari sebelumnya Rp8.500 per liter. Sementara harga solar menjadi Rp7.250 per liter, dari sebelumnya Rp7.500 per liter. Penurunan ini mengikuti perkembangan harga minyak dunia dan kurs. [Indopos]