Merasa Dicatut, PRD Tolak Klaim POSPERA dan PENA 98

Partai Rakyat Demokratik (PRD). [Ilustrasi]

Palu Jurnalsulteng.com- Menjelang diselenggarakannya Kongres I Posko Perjuangan Rakyat (POSPERA) dan Rapat Pleno Presidium Nasional PENA 98,  Komite Pimpinan Wilayah Partai Rakyat Demokratik (KPW-PRD) Sulawesi Tengah, mengeluarkan sikap politik dan menolak klaim menjadi bagian dari pelaksanaan Kongres tersebut.

Kongres POSPERA yang rencananya akan dibuka Presiden Joko Widodo itu digelar Rabu-Kamis (7-8/1/2015) di Mercure Hotel Palu. Dalam kongres itu juga akan memandatkan Jokow Widodo sebagai Dewan Pelindung POSPERA.

Penolakan dan sikap politik tersebut tercantum dalam press rilis KPW PRD Sulawesi Tengah yang diterima Jurnalsulteng.com, Selasa (6/1/2015).  Dalam pernyataan sikapnya Ketua KPW PRD Sulteng Adi Prianto menyatakan, penting untuk memberikan sebuah sikap politik, klarifikasi dan meluruskan beberapa kabar, pengakuan sepihak dan pencatutan nama PRD yang selama ini beredar secara luas dikalangan aktivis pergerakan Sulawesi Tengah maupun kepada elit-elit partai politik lainnya yang berada di Sulawesi Tengah.

Dikatakannya, PRD secara Idiologi, Politik dan Organisasi (IPO) tidak tergabung, melebur dan atau menjadi bagian dari PENA 98 dan Pospera Sulawesi Tengah, baik kedua organisasi tersebut masih dalam berbentuk perhimpunan, eksponen, organisasi masa, posko, persatuan maupun organisasi minat dan bakat. PRD sebagai organisasi pergerakan berbasis partai politik yang memiliki program , idiologi, metode perjuangan, sejarah dan cita-cita berbeda jauh dari kedua organisasi teresbut. PRD dapat bergabung dengan POSPERA dan PENA 98 Sulteng, dalam kerangka persatuan nasional anti Imprealisme, di luar dari kerangka persatuan nasional anti imperlisme PRD mengidentifikasi musuh dan kepanjangan tangan dari agen-agen Neoliberalisme.

"Keterlibatan individu kedalam POSPERA, PENA 98 dan Panitia lokal ivent kongres tidak mencerminkan keterlibatan PRD secara organisasional dan bukan merupakan rekomendasi secara kolektif pimpinan Komite Pimpinan Wilayah (KPW)," ujar Adi.

Selain itu kata Adi,  pada Presnas V 2014 PRD secara nasional sikap politik PRD berhadap-hadapan langsung dengan kebijakan Jokowi-JK yang bertentangan dengan cita-cita Proklamasi 1945.

Dalam pernyataan sikap politik bernomor: 07/KPW-ST/IV/D/I/2015 itu juga disebutkan, telah beredar nama presidium Pena 98 Sulawesi Tengah, yakni Yahdi Basma, Muharram Nurdin, Henry Idris, Eva Bande, Martha Sale, M. Masykur, Armin Salasa, Grist Tumor, Dewi Askarai, Irfan Rapa Lembah, Yuniarto Pasman, Soraya Sultan, Irfan Pontoh, Djemmy Sutrisno, Edison T, Harley, Bahrun Mustapa, Ishak Thalib, Huisman Brant, Yusuf Lakaseng, Iqbal A. Magga, Andono W, Faisal H. Saing, Adriani badrah, Edmon LS, Alfian Gopal, Agussalim FS, M. Abduh, Ibrahim Hafid, Sony Lahati, Syirwan Ecol, Ahmad Pelor, Efrain Limbong, Jafar G. Bua, Daniel Lasimpo, M. ROem, Mahfud Masuara dan Muamar Koloi.

Sementara kata Adi, dari segi sejarah PRD di Sulawesi Tengah, nama-nama disebutkan pernah terlibat menjadi pengurus Komite Pimpinan Wilayah (KPW) PRD Sulawesi Tengah, menjadi pengurus Solidaritas Mahasiswa Untuk Demokrasi (SMID), menjadi ketua Front Buruh Kota Palu, menjadi bagian dari komite-komite aksi seperti SMUT (Solidaritas Mahasiswa Univeritas Tadulako) dan FMST (Front Mahasiswa Sulawesi Tengah) yang kesemuanya dibentuk oleh kader-kader PRD pada masa sebelum dan sesudah Orde Baru lengser dari panggung politik.

"Dari fakta sejarah memberikan  gambaran bahwa hanya PRD secara nasional membuka cabang-cabangnya ke daerah-daerah pada tahun-tahun gerakan mahasiswa menemukan momentum secara nasional, di Jakarta pada masa itu banyak komite-komite aksi radikal yag dibentuk tetapi hanya berputar dan dibentuk di Jakarta," pungkas Adi.

Kembali ke Jalan Lurus

Penolakan serupa juga datang dari salah satu mantan aktivis 98 Jafar G Bua. Penolakan Jafar yang juga mantan pengurus KPW PRD Sulteng itu beredar melalui Broad Cast (BC) Blackberry Massanger (BBM) dalam beberapa hari terakhir. Dalam BC-nya Jafar menyerukan, kembalikan PENA 98 ke jalan lurusnya, yakni jalan kebenaran dan independensi.

"Saya melihat hampir-hampir tidak ada sekat, batas yang jelas lagi antara PENA 98 yang independen dengan POSPERA yang jelas-jelas mendukung salah satu kelompok yang menyokong rezim berkuasa," ujarnya.

Jafar juga menyatakan, PENA 98 bukanlah alat kekuasaan, tetapi adalah kelompok penekan yang menjaga demokrasi dan akan berteriak keras, bila kekuasaan oleh, dari dan untuk rakyat diselewengkan.

Sebagai organisasi sipil POSPERA sangat wajar dan sah-sah saja. Tetapi yang menjadi soal kata Jafar, ketika banyak kawan-kawan yang dimotori Yahdi Basma meminjam ruh 98 untuk melegitimasi organisasi sipil bernama POSPERA.

"Menurut hemat saya, POSPERA adalah POSPERA. Sedangkan PENA 98, harus tetap seperti sedia kala sebagai tempat berkumpulnya para aktivis dengan latar belakang berbeda secara ideologis dan politis. Jangan menyeret PENA 98 sebagai bagian organisasi yang menjadi penyokong rezim berkuasa. Karena PENA 98 adalah milik semuanya, bukan milik orang per orang, kelompok atau partai tertentu atau koalisi politik tertentu," demikian kata Jafar yang juga menjadi salah satu pendiri Front Mahasiswa Indonesia Sulawesi Tengah (FMIST). [*/Trs]