Tolak Kenaikan Harga BBM, FNPBI Desak Penetapan UMP Ditunda

Ilustrasi

Palu, Jurnalsulteng.com- Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI) Wilayah Sulawesi Tengah, menilai kebijakan Pemerintahan Jokowi-JK menaikan harga BBM atas dasar defisit APBN sangat tidak masuk akal. Terlebih lagi kenaikkan harga BBM ini dilakukan saat harga minyak dunia turun sampai 25 persen.

"Kebijakan ini bernuansa profit dan sangat jauh dari semangat Trisakti yang didengungkan selama kampanye oleh rezim Jokowi-JK," terang Ketua FNPBI Wilayah Sulteng, Muh.Ikbal Ibrahim dalam keterangannya pada redaksi Jurnalsulteng.com, Selasa (25/11/2014). (Baca Juga: Demo Penolakan Kenaikkan Harga BBM Belum Reda )

Menurutnya, kebijakan menaikkan harga BBm ini  makin menambah beban kehidupan rakyat, khususnya kaum buruh. Dengan naikkanya harga BBM kata Ikbal, harga bahan pokok juga ikut naik bahkan sangat drastis. "Yang paling merasakan dampak kenaikkan BBM adalah kaum buruh. Apalagi kebijakan kenaikan harga BBM dilakukan setelah ditetapkannya UMP 2015," ujarnya.

Dikatakannya, dalam penetapan upah minimum baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota selalu didasarkan pada harga komponen bahan pokok yang disebut dengan Standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Seperti diketahui kata Ikbal lagi,  upah minimum Provinsi Sulteng 2015 ditetapkan Rp1,5 juta.  UMP ini ditetapkan atas dasar KHL sebelum adanya kenaikkan harga BBM atau sebelum naiknya harga-harga bahan kebutuhan pokok. Karena itu kata Ikbal, UMP tersebut tidak sesuai lagi dengan dasar KHL ssetelah adanya kenaikkan harga BBM.

"Kami dari Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia secara tegas menolak kenaikkan harga BBM. Kami juga mendesak Pemda Sulteng dalam hal ini gubernur, agar menunda SK penetapan UMP karena ditetapkan berdasarkan KHL sebelum adanya kenaikkan harga BBM," demikian Ikbal. [Trs]