 |
| Demo Kenaikan BBM. [Ilustrasi] |
Kordinator Nasional PPRI Sultoni mengatakan, saat ini rakyat sedang dihadapkan pada rezim baru yang menaikkan harga BBM tanpa pertimbangan. (Baca Juga: KAMMI Instruksikan Kader Terus Lakukan Perlawanan )
Kenaikan BBM berimplikasi memperbesar beban rakyat yang sudah berat menjadi bertambah,” katanya yang dilansir Rakyat Merdeka Online, Selasa (25/11/2014).
Dia menyatakan, aksi-aksi menentang kenaikan harga BBM akan terus berlangsung di berbagai daerah. Sayang, pemerintah seolah tutup mata. Ini bukti bahwa yang berkuasa sekarang ternyata tidak pro rakyat. Kebijakan-kebijakannya tidak berpihak pada rakyat,” tudingnya.
Sebagai aksi perlawanan, PPRI akan menggelar aksi besar-besaran di 60 kota se-Indonesia. PPRI akan menunjukkan penentangan yang sehebat-hebatnya Rabu nanti. Kami akan menggelar aksi serentak. Di Jabodetabek aksi akan dipusatkan di Jalan Salemba Raya,” ungkapnya.
Sultoni menyatakan, demo ini merupakan aksi awal yang akan terus dilanjutkan sampai pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM. Aksi ini akan menjadi titik tolak sebuah konsolidasi mogok umum. Dukungan kepada aksi ini terus berdatangan. Apalagi tidak ada pembenaran sama sekali atas kenaikan harga BBM,” ucapnya.
Ketua Umum Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) Marlo Sitompul mengatakan, aksi nasional ini sebagai bentuk kegelisahan bersama atas kenaikan harga BBM. Aksi ini bukan saja akan dilakukan oleh kawan-kawan mahasiswa. Tapi juga kaum miskin kota, buruh, nelayan dan petani,” kata Marlo.
Menurut dia, kenaikan harga BBM berdampak luar biasa, ka-rena hampir semua harga kebutuhan pokok naik. Ditambah lagi persoalan perlindungan rakyat yang menjadi kewajiban pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Ayat 2 UUD 1945,” celotehnya.
Marlo menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia agar turut bergabung dalam aksi PPRI. Dalam aksi di Jalan Salemba Raya nanti, kita akan melakukan rapat raksasa untuk membatalkan kenaikan harga BBM,” tegasnya.
Ketua Umum Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Lamen Hendra Saputra mengatakan, sejak harga BBM dinaikkan, mahasiswa dari puluhan kampus sudah bergerak turun ke jalan.
Sekarang kita memiliki dua tantangan, yaitu membatalkan kenaikan harga BBM dan melawan provokasi JK bahwa gerakan tolak BBM hanya akan terjadi selama dua minggu,” katanya.
Dia menjelaskan, saat ini gerakan-gerakan mahasiswa telah bergabung ke dalam PPRI. Bahkan, Lamen akan menyerukan pemogokan umum di kampus-kampus. Gerakan rakyat tidak boleh dipandang sebelah mata. Kita butuh pemerintahan yang jujur. Bukan yang berpenampilan pro rakyat, tapi kerjanya menindas rakyat. Namanya saja kabinet kerja, tapi kerjanya menindas rakyat,” kritiknya.
Ketua Konfederasi Pergerakan Rakyat (KPR) Anwar Sastro Maaruf mengatakan, siapapun yang berusaha mencabut subsidi berarti tengah mengarahkan Indonesia pada liberalisasi.
Kita tidak menduga ini akan dilakukan Jokowi-JK. Memang banyak aktivis yang mendukung Jokowi-JK. Tapi baru sebulan berkuasa mengeluarkan kebijakan tidak pro rakyat,” kecamnya.
Menurutnya, kalau mau menaikkan harga BBM pemerintah harus membicarakannya terlebih dahulu dengan rakyat. Unsur partisipasi rakyat sudah lenyap. Kesepakatan-kesepakatan pemerintah dengan negara lain hanya mengarah pada eksploitasi dan eksplorasi sumber daya alam kita untuk menopang ekonomi global,” katanya.
Anwar mengklaim, perlawanan masyarakat terhadap kenaikan BBM berlangsung sporadis dan PPRI adalah wadah untuk menyatukan perlawanan tersebut. Aksi 26 November nanti hanya permulaan, dan selanjutnya akan dilakukan pemogokan umum,” tandasnya.
Berkaitan dengan wacana sejumlah fraksi di DPR yang akan menggunakan hak interpelasi kepada pemerintah akibat kebijakan kenaikan harga BBM subsidi, Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdjianto menyatakan, pemerintah siap untuk menjawab pertanyaan DPR perihal kenaikan harga BBM tersebut.
Pemerintah sudah menyiapkan segala sesuatunya. Kita mengharapkan adanya kesadaran bersama menyikapi kebijakan pemerintah. Karena pemerintah tidak pernah ingin menyengsarakan rakyatnya, apapun kebijakannya” kata Tedjo.
Menurut Tedjo, pemerintah sudah mempersiapkan segala hal dalam mengantisipasi gejolak sosial dan ekonomi terkait kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi. [Rmol]
0 komentar:
Posting Komentar