Ilustrasi |
"Padahal APBN 2014/2015 menggunakan asumsi 105 dolar AS barel untuk subsidi BBM. Berarti kelebihan dana subsidi," kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said iqbal, dalam keterangan, Selasa (18/11/2014).
(Baca Juga: Kini DPR Berpeluang Gulingkan Presiden Jokowi)
Said pun menegaskan, kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) tidak ada hubungannya dengan pengalihan subsidi BBM. Kartu-kartu tersebut menggunakan anggaran lama yang dulu bernama Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Bantuan Siswa Miskin (BSM), dan Kartu Perlindungan Sosial (KPS).
(Baca Juga: Pendukung Jokowi: Tidak Perlu Katu-kartuan )
"Dan buruh tidak ada satu pun yang menerima kartu-kartu tersebut bahkan buruh ikut membayar untuk JKN atau KIS," demikian Said. [Rmol]
0 komentar:
Posting Komentar