Sekarang JK Benar-benar Bisa Jadi Presiden

Jusuf Kalla

Jakarta, Jurnalsulteng.com- Koalisi Indonesia Hebat (KIH) mendesak Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Perppu MD3) terkait kisruh internal parlemen. Perppu MD3 menjadi benteng terakhir PDIP dan koalisinya dalam persaingan melawan Koalisi Merah Putih (KMP).

(Baca Juga: KMP Kuasai DPR untuk Menjaga Kedaulatan Indonesia )

Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID), Jajat Nurjaman mengatakan, manuver politik KIH ini justru bisa menjadi celah bagi KMP yang menjadi penguasa di parlemen untuk melakukan impeachment kepada Jokowi.

"Jika Perppu benar-benar diterbitkan, itu akan menjadi bukti sangat kuat bahwa Perppu dibuat hanya untuk kepentingan politis partai pendukung Jokowi," kata Jajat yang dilansir Rakyat Merdeka Online, Kamis (30/10/2014) malam.

Tidak hanya Perppu MD3, kata Jajat, peluang Jokowi diimpeach juga menemukan penguat lainnya. Yakni mosi tidak percaya terhadap pimpinan DPR dan pembentukan DPR tandingan yang dilakukan KIH.

Jajat melihat situasi politik di parlemen tak bisa dilepas dengan safari politik Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan para petinggi KMP. Pertemuan JK dengan para petinggi KMP tentunya bukan hanya ajang silaturahmi biasa, mengingat JK sendiri pernah menjabat sebagai ketum Golkar. Pertemuan diawali JK dengan Prabowo Subianto pada 21 Oktober di Istana Wakil Presiden, selang tiga hari JK bertemu Aburizal Bakrie di tempat yang sama, dan kemarin bertemu Amien Rais di sebuah hotel bintang lima di Jakarta.

"Posisi JK yang menguntungkan bisa menjadi senjata ampuh.
Jika JK saat ini meminta perlindungan KMP sekaligus menggulingkan Presiden Jokowi, tentu bisa. Bila benar terjadi seperti ini maka tidak ada pilihan lain bagi KIH, Mega, dan Jokowi selain menuruti dan membuka jalan ke RI-1 untuk JK," tutup Jajat.[Rmol]