PNS Tidak Produktif Pantas Dipensiunkan Dini

Ilustrasi

Jakarta, Jurnalsulteng.com- Publik media sosial mengapresiasi rencana pemerintah mempensiunkan dini PNS yang tidak produktif bekerja.

Di Jejaring Sosial Twitter, account @ArviPrianaa mendukung kebi­jakan tersebut. Kata dia, jum­lah PNS di Indonesia saat ini su­dah terlalu banyak.

“Setuju saya, se­tuju ini. Masak 20 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (AP­­BN) hanya ter­kuras untuk gaji PNS,” kicaunya.

Account @fidelicide menyaran­kan, pemerintah mengurangi usia pensiun PNS. Kata dia, idealnya, PNS sudah pensiun di usia 50 tahun. “PNS yang sudah 50 tahun harusnya pen­siun, karena sudah tidak produk­tif,” kicaunya.

Account @aditabon mengusul­kan, agar PNS diperlakukan seperti pegawai BUMN yang tidak menda­pat pensiun seumur hidup setelah tidak lagi bekerja.

“Pada masa yang akan datang PNS cukup diberi pesangon. Setelah pen­siun mereka jangan lagi membe­bani negara,” katanya.

Account @MugnialAlmugni me­nyarankan, lowongan PNS di bidang administratif dimoratorium. Menu­rutnya, pemerintah harus mem­prio­ritaskan merekrut PNS yang bertu­gas di lapangan.

“PNS Staf TU, administrasi dipen­siun­kan dini saja. Perbanyak guru dan dokter,” katanya.

 Account @aquidd mengatakan, PNS bidang admistratif harus segera diremajakan. Sebab, membebani ke­uangan negara.

“Tugas administratif itu pakai me­sin saja. Daripada banyak orang, tapi kerjanya hanya fotocopy surat saja,” ledeknya.

Tweeps @rhesya_s25 ragu pe­me­rintah berniat mempensiunkan dini PNS. Sebab, pemerintah saat ini justru membuka banyak lowongan baru bagi PNS. “Kok baru sadar se­karang pemerintah, harusnya dari dulu,” sindirnya.

Tweep @Artanegarads bilang, program pensiun dini tidak akan me­n­gurangi beban anggaran ne­gara. “Solusinya, PNS kasih pe­sa­ngon saja agar tidak membebani ne­gara sampai mati,” kicaunya.

Tweeps @dimas_putra mengata­kan, masyarakat antusias menjadi PNS karena pemerintah menjanjikan uang pensiun seumur hidup.

“Pende­katan pemerintah terhadap PNS itu salah. Tapi ini terjadi karena presiden kita juga mayoritas PNS, bukan pe­ngusaha,” kicaunya.

Tweeps @men berharap, presiden terpilih Joko Widodo yang berlatar belakang pengusaha, mampu me­ngu­rangi jumlah PNS.

“Rakyat itu harusnya bercita-cita jadi pengusaha, bukan jadi PNS. Masak cita-cita jadi beban negera,” ledeknya.

Di Facebook, account Mozalucky Dade, mendukung rencana pensiun dini PNS. Dia mengusulkan, usia pensiun untuk PNS dikurangi dari 55 menjadi 50 tahun.

“Kalau bisa masa pensiun PNS jangan terlalu lama, cukup maksimal umur 50 tahun. Jangan seperti se­karang umur 60 tahun, sudah tua ker­ja yah tidak produktif,” ujarnya.

Facebooker Maulana membe­berkan, dibandingkan PNS di luar ne­geri, PNS di Indonesia produktifi­tas­n­ya rendah. Kata dia, di luar ne­geri, PNS, swasta, dan masyarakat be­kerja sama bahu membahu mem­ba­ngun negara.

“Di Indonesia PNS justru tidak produktif. Sudah jadi beban ne­gara, mereka juga suka mempersulit masyarakat, bahkan suka melakukan pungli,” tudingnya.

Facebooker Nades Nugroho yang seorang mengaku PNS lebih memi­lih mengundurkan diri secara suka­rela ketimbang harus menerima pen­siunan dini dari Pemerintah.

“Ahhh. Megundurkan diri aja. Ma­lu kalau sampai dapat surat di­pen­­­siun dini gara-gara jelek kerja­nya, hehe,” katanya.

Facebooker Jumi Hartono mele­dek para PNS yang mulai khawatir dirinya akan mendapatkan pensiun dini.

“Mau pensiun dini, takut ya kayak cin? Dipecat dengan tidak hor­mat, haha,” ledeknya.

Facebooker Nur berharap, peme­rintahan baru di bawah Presiden Jokowi mengefisienkan birokrasinya supaya PNS dapat produktif dan tidak melakukan pungli terhadap ma­syarakat.

“Semoga era Jokowi nggak ada lagi PNS yang pungli dan makan gaji buta. Kalau ada laporan PNS pungli langsung pensiunkan dengan tidak hormat,” katanya.

Facebooker cikem menjelaskan, jumlah PNS seluruh Indonesia hanya 5 persen, namun menghabiskan alo­kasi APBN mencapai 20 persen. “AP­BN habis bukan disedot subsidi PNS, tapi habis disedot bayar gaji dan belanja PNS,” klaimnya.

Berbeda, Facebooker Bantul Ko­yan Nursinggih justru keberatan de­ngan rencana pemerintah. Menu­rutnya, yang lebih tepat dikurangi dan pensiun dini adalah anggota dewan.

“Kalau mau kurangi ya anggota DPR/MPR/DPD, karena gajinya ge­de tapi tidak produktif. Untuk PNS yang penting penugasan dan pe­nem­patan dengan formasi yang tepat, dan bidang yang tepat,” kelitnya.

Facebooker Andi Marta menjelas­kan, masih banyak PNS yang be­kerja sesuai tugasnya.

Menurutnya, profesi PNS adalah primadona kare­na pemerataan pembangunan di In­do­nesia belum terjadi.

“Kasihan dong PNS-PNS yang di daerah. Me­reka banyak mayoritas produktif dan rajin. Jangan sampai mereka dipen­siunkan dini,” katanya.

WamenPAN-RB, Eko Prasodjo mengatakan, pihaknya sudah mem­bahas rencana peraturan pemerintah sebagai payung hukum kebijakan pensiun dini PNS. Namun diakui­nya, aturan ini belum menyentuh se­cara mendalam program yang di­jalan­kan.

“Sedang dihitung berapa biaya­nya, siapa saja yang dipensiunkan dini, apakah pakai kuota/keterse­diaan anggaran. RPP sudah diper­siap­kan, nanti tinggal bicara dengan Kemenkeu,” ucapnya.

Kesiapan pensiun dini ini sekali­gus menjadi persiapan menyambut pemerintahan Jokowi-JK yang ka­bar­nya akan mengurangi biaya be­lanja pegawai. Jika memang biaya PNS dikurangi maka pensiun dini menjadi salah satu jalan keluarnya.

“Kita kan belum tahu apakah Jo­kowi akan memberikan kebijakan me­ngurangi belanja pegawai atau tidak,” tegasnya.

Sebagai bagian dari penghematan anggaran negara, Eko menyebut telah menyiapkan mekanisme mora­torium perekrutan PNS baru. Namun moratorium hanya dilakukan untuk posisi tertentu saja yang dilihat su­dah mempunyai banyak pegawai.

“Dugaan saya bisa saja morato­rium pegawai lagi atau minus growth jadi banyak yang pensiun se­hingga kita butuh rekrut baru lagi. Ini tergantung, tapi saya lihat me­mi­kirkan bagaimana pegawai yang ti­dak kompeten dan tidak dibutuh­kan untuk dikurangi. Karena ini jadi be­ban negara,” tegasnya.[Rmol]